Daya Tampung & Anak Putus Sekolah

Pasal 28C (1) UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan ini menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya.
Namun, dalam kenyataannya pemerintah belum mempunyai data dan dana guna mengantisipasipasi pertumbuhan calon siswa yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Penyalahgunaan Wewenang pada Alih Fungsi Lahan di Batam

UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001 , menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan :
Melawan Hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3).
Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11)
Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10)
Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
Delik Gratifikasi ( pasal 12B dan 12C)