Ruang Lingkup Wewenang BPSK

ANGGOTA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus mengetahui ruang lingkup wilayah berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen sebelum menerima dan menolak kasus yang diajukan oleh konsumen. Baca lebih lanjut

Iklan

Pelatihan bagi Anggota BPSK

DEPARTEMEN Perdagangan mengadakan pelatihan bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di 34 kota di Indonesia. Acara yang bertujuan meningkatkan kemampuan bagi anggota BPSK dan calon anggota BPSK tersebut dilaksanakan pada Kamis (24/7/08). Baca lebih lanjut

Pengawasan Barang & Jasa Beredar

PENGAWASAN barang dan jasa beredar harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga konsumen yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dari pemerintah, terdapat instrumen pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pengawasan barang ini didasarkan Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepmenperindag No 547/MPP/7/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar. Baca lebih lanjut

Tambah Lokal, Swasta Terhimpit

DINAS Pendidikan Kota Batam goyah pendirian untuk menambah lokal baru untuk sekolah negeri. Itu setelah sebagian masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kota Batam untuk menambah lokal baru sekolah negeri.
’’Ini akan menghimpit sekolah swasta yang kekurangan murid,’’ jelas Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam, Imbalo Iman Sakti, Rabu (16/7). Baca lebih lanjut

Penyeleksian Anggota BPSK Kota Batam

TIM yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang terdiri dari Imbalo Iman Sakti dari Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB), Hery Supriyadi (Kadin Batam) dan unsur pemerintah telah me¬lakukan proses seleksi untuk ang¬gota Badan Penyelesaian Seng¬keta Konsumen (BPSK) Kota Batam yang dimulai pada ha¬ri Senin (30/6) dan Rabu (1/7).
Tim seleksi telah menguji be¬be¬rapa orang yang mewakili beberapa unsur diantaranya dari akademisi, lembaga konsumen, dan dunia usaha.
Pembentukan BPSK Kota Ba¬tam ini berdasarkan amanat UU No 8 Tahun 1999 tentang Per¬lindungan Konsumen yang ter¬tuang dalan Kepres yang selan¬jutnya di¬aplikasikan dalam surat nomor 005/TP-BPSK/V/2008 yang ditan¬datangani Ketua Pem¬bent¬ukan Tim Anggota BPSK.
Pembentukan BPSK ini tertuang dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 49 yakni :
(1). Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2). Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan pe¬nyelesaian sengketa konsu¬men,seseorang harus memenuhi sya¬rat sebagai berikut :
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan penagalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh ) tahun.
(3). Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsmen, dan unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
(4). Anggota setiap unsur se¬ba¬gai¬mana dimaksud pada ayat 93) berjumlah sedit-dikitnya 3(tiga) orang, dan sebanyak-ba¬nyaknya 5(lima) orang. (***)

Warga Suku Laut Tak Ngerti Cara Berwudhu

AHAD, (29/6) cuaca agak mendung dan gerimis ketika rombongan dari Yayasan Pen¬di¬dikan Islam Hang Tuah, De¬par¬¬temen Agama, Kantor U¬ru¬san Agama Belakang Padang, Pos Metro, Batam Pos, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Batam dan Pol¬tek Batam menuju pulau di ba¬gi¬an barat Batam. Baca lebih lanjut