Kokohkan Jati Diri, Perkuat Muhammadiyah 

GRESIK- Masuknya komunisme di Indonesia suatu keniscayaan sebagaimana ideologi kapitalisme.”Ini ibarat buang angin yang tidak tahu pelakunya,”papar Bachtiar Nasir, Lc, MM pada pengajian Ahad pagi (01/10/2017) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik. Baca lebih lanjut

Iklan

Langkah Awal Realisasikan Usaha BUMDes

GRESIK –  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Baca lebih lanjut

Alasan Amien Rais Pilih Prabowo Subianto

amienPernahkah kita menganalisa musibah politik yang dialami oleh negara dan negeri Islam mulai dari Maroko hingga Afganistan? Apakah ini kejadian alami atau kejadian yang telah direncanakan sebelumnya?
Prof. Dr.H. Amien Rais, MA mengungkapkan musibah politik yang terjadi di negara dan negeri Islam merupakan perencanaan kaum Nasrani dan Yahudi.

Baca lebih lanjut

Lapor ke LPKSM atau BPSK Batam

ACARA talk show di radio Batam FM pada Senin (10/9) yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendapat respon positif masyarakat dan peserta. Baca lebih lanjut

Sadar Gerakan Konsumsi Makanan Halal

GUNA menunjang keberhasilan perlindungan konsumen maka perlu dilakukan gerakan konsumen. Gerakan ini lebih efektif jika dibandingkan dengan regulasi pemerintah.”Hal ini perlu dilakukan saat adanya gerakan menolak pengembalian uang dengan permen,” jelas tenaga ahli YLKI Zumrotin K Susilo. Baca lebih lanjut

Kesalahan Gramatikal dalam UU Perlindungan Konsumen

GURU besar Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Dr. Johanes Gunawan, SH., LLM.mengatakan terbatasnya waktu dalam menyelesaikan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakibatkan banyak terjadi kesalahan. Diantaranya adalah kesalahann gramatikal atau pemakaian bahasa. Baca lebih lanjut

Label Halal, UU dan PP Tidak Sinkron

PELAKSANAAN perlindungan konsumen harus diberdayakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Mengingat, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dipahami merata oleh masyarakat dan penyidik maupun aparat hukum lainnya. Baca lebih lanjut