Ancaman Pidana untuk Individu Pelanggar RUU Pornografi

RANCANGAN Undang-Undang Pornografi yang direncanakan akan disahkan pada tanggal 23 September 2008 merupakan suatu proses dan upaya agar dekadensi (pembusukan, penururan atau perusakan, red) moral tidak terjadi di Indonesia.

Jika mengkaji RUU ini, terdapat perbaikan dan kemajuan dibandingkan dengan UU lainnya. Kemajuan tersebut terutama pada ancaman Pidana maupun Perdata bagi pelanggar UU ini, yakni pada Bab VII tentang Ketentuan Pidana.

Pada pasal 32, 34 dan 36 pada RUU ini terdapat ancaman Pidana maupun Perdata dengan menggunakan batasan paling singkat dan paling lama serta paling sedikit dan paling banyak untuk ukuran denda. Dengan adanya batasan ini, maka akan memudahkan hakim dalam memutuskan perkara serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Coba bandingkan dengan contoh kasus UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 72 ayat 2 hingga 9, pengaturan ancaman pidana maupun perdata tidak dibatasi paling rendah. Artinya, jika hakim memutuskan dendanya Rp100, – (serarus rupiah) bahkan Rp0 (nol rupiah pun) berarti tidak melanggar undang-undang. Demikian juga halnya dalam penetapan pidana, jika hakim memutuskan hukuman kurungan satu hari atau hanya dua jam, itu pun tidak melanggar undang-undang.

Penulis membandingkan putusan hakim yang dilakukan atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Yap Hau yang terjadi di Batam. Dalam amar putusannya hakim hanya memutuskan kurungan bagi Yap Hau hanya dalam hitungan bulan bukan tahun. Memang dalam putusan tersebut hakim tidak melanggar UU, karena dalam pasal 72 ayat 2 disebutkan Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Coba bandingkan dengan RUU Pornografi. Pada pasal 34 disebutkan Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak  Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal RUU Pornografi ini lebih jelas mengatur tentang batasan hukuman minimal dan maksimal. Sedangkan dalam UU yang lain misalnya seperti hak cipta batasan hukuman minimal ini kurang ditegaskan. Itupun ada hanya pasal pasal 72 ayat 1 yang batasan minimalnya hanya satu bulan untuk pidana. Artinya, jika hakim memutuskan hanya satu bulan maka tidak akan menyalahi Undang-undang.

Selanjutnya, dalam RUU Pornografi lebih mengikutsertakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan aturan ini. Lihat saja dalam pasal 20 bagian a hingga d. Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Peran serta masyarakat juga diatur dalam RUU ini, dalam pasal 21 disebutkan Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Artinya, RUU ini mempunyai kemajuan dalam mengikutsertakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengatasi penyebaran pornografi.

Jadi, jika RUU ini berlaku maka pemerintah daerah dapat melakukan tindakan jika terdapat pelanggaran yang terjadi di daerahnya.

Dalam RUU ini, negara berupaya mengatur dan mendidik warga negaranya untuk tidak melakukan tindakan yang menyuburkan pornografi. Dalam hukum ekonomi jelas berlaku jika ada permintaan maka ada penawaran. Dan negara pun berupaya menghilangkan penawaran yang terjadi terhadap pornografi.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Dalam Pasal 32 juga dipertegas yang menyatakan Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berarti dalam RUU ini mengatur individu masyarakat agar tidak melakukan tindakan dalam ranah pornografi.

Selain itu, sebaik apa pun peraturan maupun perundang-undangan. Hal yang penting adalah ketegasan aparat dalam menindak pelanggar aturan ini. Pnulis melihat dalam RUU ini berlaku delik biasa. Yang berarti, tanpa pengaduan pun pelanggar dapat diajukan dan diproses ke pengadilan.

Delik ini berlaku, karena terdapat ancaman pidana yang mana dalam hukum pidana menganut delik biasa

Berbeda halnya jika RUU ini menganut delik aduan. Berarti aparat dapat bertindak jika terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini ditegaskan dalam BAB V tentang Penyidikan, Penuntutan,dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Dalam pasal 25 menyatakan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Semoga dengan disahkannya RUU ini menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih sopan, tidak mengumbar hawa nafsu dengan dalil kebebasan yang sengaja dipropagandakan dunia barat dengan liberalismenya. (***)

 

 

2 Tanggapan

  1. Babak baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, dengan membuat aturan hukum yang jelas antara pidana maksimal dan minimal, jadi hakim tidak lagi berpikir panjang dalam menjatuhkan hukuman.
    Namun yang paling penting adalah penegakan dari aturan-aturan tersebut, karena sebagus-bagusnya aturan itu dibuat tapi penerapannya tidak ada, sama saja dengan bohong.
    Kemudian, dengan adanya protes-protes dari berbagai pihak, itu hanyalah suruhan-suruhan dari pihak-pihak yang selama ini di untungkan oleh praktek pornografi dan porno aksi di Indonesia, mereka hanya berlindung di balik budaya. budaya dijadikan tumbal belaka untuk manolak RUU Pornografi.

  2. kita jangan hanya melihat hanya dari satu sudut pandang saja.
    Saya rasa RUU pornografi sangat perlu dikaji kembali.Kenapa?karena bisa kita lihat bahwa negara Indonesia bukan hanya terdiri dari satu pulau saja,akan tetapi Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang juga banyak budayanya.

    Contoh paling mudah Bali yang merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia.1.”Apakah salah orang berjemur di pantai
    dan juga cara berpakaian orang-orang?”(misal tank top,kemben,dsb) banyak sekali Penduduk Bali yang memakai BH saja ketika mereka di luar untuk menjemur pakaian.Apakah hal tersebut bisa di katakan pornografi?

    Dan juga yang ada di Papua?

    (Jangan membuat UU yang menguntungkan satu pihak saja)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: