Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang siginifikan ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setelah pemerintah menerbitkan peraturan yang membebaskan pajak perseroan untuk masa dua tahun (Undang-undang No 11 Tahun 1970).
Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang No 11 tahun 1970 dan Undang-undang No 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang No 12 Tahun 1970 memberi kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal (investasi). Sejak berlakunya Undang-undang PMA tahun 1967, aliran modal asing setiap tahun menunjukan perkembangan dan peningkatan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.
Batam, sebagai daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditujukan untuk menjadi tempat penanaman investasi baik PMA maupun PMDN. Letak wilayahnya yang strategis karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura membuat Batam menjadi tempat yang efisien untuk penanaman invetasi. Hal ini ditunjang dengan peraturan tentang pengelolaan Pulau Batam.
Pada awalnya pengembangan fungsi Batam didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun1971 tentang “Pengembangan Pembangunan Pulau Batam (yang meliputi wilayah Batu Ampar saja )”, yang diarahkan untuk Membangun Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (Bonded Warehouse). Peraturan perundangan terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun1992 memperluas wilayahnya meliputi Pulau batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta beberapa Pulau Kecil yang berada di sekitar pulau Rempang-Galang (Wilayah Barelang).

Sedangkan penetapan Pulau Batam sebagai daerah Industri tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun1998. Penyempurnaan fungsi sebagai daerah industri yang diperluas hingga meliputi Wilayah Barelang ini dimaksudkan untuk menangkap peluang investasi yang lebih besar dan untuk memperlancar usaha pengembangan industri.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan Batam, pertumbuhan penduduk Batam-pun secara perlahan tapi pasti meningkat dan menumbuhkan adanya jasa perkotaan. Oleh sebab itu, di awal Tahun1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, perlu ada lembaga di luar Badan Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.
Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dengan adanya perkembangan ini maka tidak dapat dipungkiri terjadi dualisme pemerintahan di Batam, yakni di satu sisi Otorita Batam selaku Badan yang mengembankan pembangunan dan investasi di Batam yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 – Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun1998 dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan UU Np 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam.
Hal ini ditambah lagi dengan kurang sempurnanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diikuti dengan terbitnya UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang penetapan Kota Batam sebagai daerah otonom yang mengikutsertakan Otorita Batam (OB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua UU ini menjadi lemah karena saat itu belum ada peraturan pemerintah (PP) yang menindaklanjuti pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut
Kelemahan UU Nomor 22 maupun UU Nomor 53 yang menyebabkan munculnya sejumlah masalah dalam pengembangan ekonomi dan tata kelola pemerintahan di Batam. Hal itu terjadi karena ketidakcukupan asumsi-asumsi melihat permasalahan pembangunan untuk merumuskan kedua UU tersebut. Asumsi yang digunakan terhadap Batam disamaratakan saja dengan kabupaten dan kota-kota lain di Indonesia. Padahal, karena sejarah perkembangannya yang berbeda dan posisinya yang strategis, Batam memiliki dimensi tertentu yang bersifat khusus, selain bersifat umum yang juga ditemukan di daerah lain
Sebagai contoh adalah perumusan UU Nomor 22 dan UU Nomor 53 kurang memperhitungkan asumsi manajemen pemerintahan, khususnya dalam hubungannya dengan timbangan antara beban dan kewenangan serta kapasitas kelembagaan. Seandainya kewenangan industri dan investasi dipersepsikan sebagai semua urusan Pemkot Batam, khusus Batam jelas tidak mampu dan tidak siap.

II. PERMASALAHAN

Tantangan utama yang harus dihadapi oleh Kota Batam saat ini adalah bagaimana mengharmoniskan pembagian wewenang dua pemerintahan sehingga pengelolaan kotanya dapat berkembang dengan optimal. Perlu dicari terobosan taktis dan strategis agar hubungan keduanya menjadi sinergi dan bukannya kontroversi. Dengan adanya sinergi maka tujuan awal pembangunan kota Batam yang secara terencana memang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan ekonomi Nasional, pada era otonomi Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.
Bahkan, dengan adanya masalah ini maka investor yang telah menanamkan investasinya di Batam juga hengkang dan mencari negara lain yang kondusif dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat menyatakan enam investor asing siap meninggalkan Batam untuk berpindah ke Malaysia dan Vietnam, menyusul ketidakjelasan peraturan dan status Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Para investor yang berasal dari Singapura dan bergerak di bidang elektronik tersebut menilai peraturan di Batam semakin tidak jelas, serta biaya produksi semakin tinggi. Para investor tersebut juga mempertanyakan masih adanya dualisme perizinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Kotamadya Batam, sehingga membingungkan mereka.
Sementara, Ketua Kadinda Batam Nada F Soraya menyatakan sudah ada 8 perusahaan yang membatalkan realisasi investasi mereka di Batam. Sedangkan 10 perusahaan memindahkan pabrik mereka ke luar Batam dan delapan perusahaan lagi sudah tidak aktif lagi.
Dalam tempo lima tahun terakhir ini terjadi relokasi industri kekawasan lain diluar Batam terutama ke luar negeri. Misalnya ke India seperti yang dilakukan PT Dynacs Digital Studio, Thailand yakni PT Viking Life Saving dan Kyocera Indonesia. Sementara itu perusahaan yang pindah ke Cina, yakni PT, Toyoplas Industries Indonesia dan Techtronic Appliances.
Selain itu, dua perusahaan yakni PT NSG dan PT Chammaam Indonesia Tunisian Textile & Trade, membatalkan realisasi rencana investasi mereka. Kemudian enam lagi dipastikan menunda realisasi investasi. Keenamnya itu adalah PT Elektronik Assembling Indonesia, AKS, Filter Indonesia Tbk, Kiki Aditama Wijaya, Niaga Sakti, dan Sentosa Makmur Indonesia.
Sementara terdapat delapan perusahaan tidak aktif lagi, yakni CV Batam Knitting Factory, PT Chiyoda Elektronic Indonesia, Galaxy Batam, Lucent Technologies Network System Indonesia, Koindo Megatron Sejati, OKI Electric Cable Batam dan Tyco Precision Engineering.
Penurunan aktivitas industri tersebut cukup mengkhawatirkan karena berimbas juga pada kelompok usaha lain di Batam, terutama usaha kecil menengah. Sebagai ilustrasi data Aspekalima Batam (Asosiasi Pedagang Kaki lima Batam) tahun 2005 mencatat sekitar 2000 pedagang kaki lima, padahal pada tahun sebelumnya mencapai 3.500 pedagang kaki lima.
Permasalahan-permasalahan ini timbul karena belum adanya kepastian hukum menyangkut investasi di Batam. Lantas, langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini ?

III. PEMBAHASAN

Kawasan industri (industrial estate) adalah kawasan yang dikhususkan untuk kegiatan industri lengkap disertai infrastruktur pendukung. Setiap perusahaan yang beroperasi tetap mengikuti aturan pajak dan kepabeanan. Ada ratusan kawasan industri di Indonesia, total luasnya mencapai 300.000 hektar Misalnya Bekasi, Karawang, Tanggerang, Semarang, Sidoarjo, Medan, Makassar dan Bontang
Kawasan berikat (bonded zone) adalah sebuah zona terbatas yang digunakan untuk tempat produksi barang dan material desain konstruksi, kegiatan perencanaan, pemilahan inspeksi pendahuluan dan akhir, pengemasan barang impor dan barang dari daerah pabean Indonesia lainnya. Barang-barang yang diimpor untuk kawasan berikat mendapat perlakuan khusus, misalnya penundaan kewajiban impor, bebas pajak, bebas PPN, bebas PPnBM, dan bebas PPH. Ada 426 perusahaan yang beroperasi di 15 kawasan berikat di Indonesia.
Kawasan ekonomi khusus (special economic zone-SEZ) adalah kawasan tertentu dalam suatu negara yang punya paying hukum ekonomi lebih liberal. Tujuan utamanya, meningkatkan investasi asing. Praktek SEZ muncul dengan beragam nama, mulai dari kawasan perdagangan bebas, kawasan pemrosesan barang ekspor, kawasan bebas, kawasan industri, dan pelabuhan bebas. Menurut data Bank Dunia, sampai tahun 2007 terdapat lebih dari 3000 perusahaan di lokasi SEZ yang tersebar di 120 negara. Cina termasuk yang paling dulu membangun SEZ dengan Shenzen sebagai contoh paling berhasil dari sebuah kampung kecil menjadi kota berpenduduk 10 juta dalam 20 tahun.
Melihat kondisi Batam yang dinilai pemerintah sebagai keadaan darurat yakni banyaknya investor yang hengkang atau mengalihkan tempat usahanya dari Batam, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36/2000 tentang penetapan Perpu No 1 /2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan 4 Juni 2007. Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) ditetapkan menjadi FTZ penuh. Sedangkan KEK Bintan dan Karimun sifat FTZ-nya terbatas, hanya di beberapa daerah (enclave).
Sebelum Perpu ini terbit, yakni pada 22 Juni 2006, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat bekerja sama meningkatkan investasi di Batam, Bintan dan Karimun. Kawasan ini pun disebut sebagai KEK.
Tapi kesepakatan ini hanya bisa terealisasi jika ada payung hukum berupa undang-undang. Masalahnya, menerbitkan undang-undang butuh waktu yang lama karena harus mendapat persetujuan DPR. Demi mempelancar urusan legal KEK maka pemerintah membuat perpu. Salah satu isi Perpu ini menyatakan, penetapan KEK tak perlu lagi lewat undang-undang tapi cukup dengan PP. Daerah mana saja serta aturan seperti apa yang diterapkan juga ditetapkan dengan PP, meski terpisah.
Namun, saran untuk pemerintah adalah PP yang dikeluarkan harus memuat secara rinci segala aturan mengenai KEK. Aturan yang termaktub, antara lain, soal kewenangan pemerintah daerah dengan pengelola KEK, kepemilikan lahan, tenaga kerja, dan bea cukai.
Adapun PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur FTZ di Batam agak berbeda dengan daerah lainnya yakni Bintan dan Karimun. Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Batam tidak perlu buru-buru dibentuk seperti daerah lainnya. Khusus Batam, Badan Pengusahaan ditetapkan paling lambat 31 Desember 2008. Sedangkan Badan Pengelola Kawasan Bintan dan Karimun harus sudah terbentuk setahun setelah beleid berlaku.
Pemerintah punya alasan, Batam sekarang punya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Jadi selama Badan Pengusahaan belum terbentuk, tugasnya dilakukan Otorita Batam. Lantaran alasan tersebut pemerintah membuat tiga peraturan pemerintah yakni untuk Batam, Bintan dan terakhir Karimun. Tujuannya, pemerintah ingin menjaga iklim investasi yang sudah ada di pulau yang bertetangga dengan negeri Singapura.
Sehingga terdapat masa transisi untuk Otorita Batam sebelum perannya diambil Badan Pengusahaan. Seperti, kontrak-kontrak yang ditandatangani badan otorita dengan investor harus tetap jalan.
Sementara, Badan Pengusahaan akan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kepala dan anggota lembaga tersebut ditunjuk oleh Dewan Kawasan dengan masa kerja selama lima tahun. Soal lalu lintas barang, Badan Pengusahaan bekerjasama dengan Bea dan Cukai.
Adapun beberapa aturan tentang Kawasan Bebas Batam yang tertuang dalam PP adalah sebagai berikut:
Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;
(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
Pasal 4
(1) Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak-hak yang ada diatas Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
(3) Untuk perpanjangan/pembaharuan hak setelah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, akan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
Pasal 6
(1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.
(2) Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Jika ini dapat terlaksana dengan baik, maka terdapat peluang yang menguntungkan bagi Batam dan para investor, diantaranya investor dapat memilih bangunan pabrik yang siap pakai di 14 (empat belas) kawasan industri dengan infrastruktur dan fasilitas lengkap. Tersedia bangunan pabrik seluas 1000 meter persegi di atas lahan 2000 meter persegi dengan harga hanya US$200.000, pekerja terdidik banyak dijumpai di Batam, tanpa perlu rekrutmen dari luar pulau.
Selanjutnya, aplikasi investasi asing diproses secara one stop policy, dan disetujui dalam waktu tak lebih dari 20 hari. Semua perizinan diproses dalam satu atap oleh Otorita Batam (Batam Industrial Development Authorithy). Keunggulan lainnya adalah tanpa bea impor/ekspor untuk mesin, equipment, suku cadang dan raw material. Batam juga terbuka untuk bermacam jenis industri. Namun dengan status Batam dan lokasinya yang strategis maka industri pariwisata akan mengalami booming dengan kunjungan rata-rata 3.300 turis per hari (daerah wisata tersebuk kedua setelah Bali).
Namun, langkah pemerintah yang dilakukan untuk memajukan Batam bukannya tanpa halangan, anggota DPR telah berancang-ancang menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 / 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sesuai dengan mekanisme, setiap perpu harus dibahas di DPR. Jika DPR menolak mengesahkan, maka semua peraturan turunan Perpu itu pun tak legal alias batal. Sederet alasan lain menolak Perpu karena telah menabrak aturan hukum lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 / 2007 tentang Penanaman Modal. Perpu itu akan membuat kewenangan pemerintah daerah dikurangi dengan keberadaan pengelola KEK.
Penetapan Perpu ini juga dinilai membuat iri daerah lain. Daerah-daerah menuntut perlakuan serupa. Padahal, jika semua tuntutan dipenuhi, pendapatan negara akan turun drastis. Selain itu, perpu itu belum menjamin tak terjadi penyelundupan seperti yang jamak terjadi selama ini. Sebab ada disparitas harga antara di KEK dengan kawasan perbatasan sangat besar.
Beberapa pendapat lain yang tidak setuju dengan penetapan KEK menyatakan Indonesia tidak cocok dengan KEK. Malah terjadi salah kaprah tentang dasar penentuan KEK.
Memang tren KEK sedang menjamur di beberapa Negara. Di Cina, KEK terbukti sukses. Tapi jika ditelisik lebih jauh, kondisi Cina dengan Indonesia beda. Pada masa awal pemberlakuan kebijakan open door, Cina punya masalah dengan tingginya tarif impor dan birokrasi yang tak efisien. Untuk mengatasi masalah dengan cepat, Cina membuat KEK yang menyediakan insentif pajak khusus dan kebebasan ekspor-impor yang lebih besar.
Di Indonesia, hampir semua jenis tarif penting sudah sangat rendah. Bahkan kebijakan open door sudah jauh lebih dulu diterapkan di Indonesia. Seharusnya, Indonesia fokus pada isu lain, diantaranya mengatasi masalah ekonomi, biaya tinggi dalam industri karena pembebasan PPN dalam jangka panjang tidak menguntungkan Negara.
Meski ada suara sumbang, pemerintah maju terus. Apalagi pelamar KEK di Indonesia cukup banyak. Setidaknya ada sepuluh wilayah lain di luar Batam, Bintan dan Karimun yang sudah mengajukan permohonan ke Tim Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEKI).

IV. KESIMPULAN

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 / 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur FTZ di Batam menjadi langkah positif bagi Batam sebagai tempat yang menarik investasi.
Perpu dan PP ini tentunya membuat kepastian hukum untuk berinvestasi semakin jelas. Sehingga persoalan tentang dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Otorita Batam (OB) seperti yang dijelaskan di atas tidak akan timbul.
Namun, langkah pemerintah ini bukannya tanpa halangan. Anggota DPR di Senayan Jakarta berancang-ancang untuk memblokade Perpu yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Sesuai dengan mekanisme, setiap perpu harus dibahas di DPR. Jika DPR menolak mengesahkan, maka semua peraturan turunan Perpu itu pun tak legal alias batal.
Dan jika ini ternyata batal diundang-undangkan oleh DPR, maka keraguan akan kembali muncul dan para investor akan melihat tingkat kapastian hukum di Indonesia sangat rendah karena mudahnya peraturan yang dikeluarkan berubah atau batal dengan sendirinya.
Jika DPR mendukung pun sebenarnya investor masih ragu. Sebab, pengesahan Perpu menjadi UU pun harus menjalani proses yang lama dan panjang. Sehingga jika pemerintah SBY tidak berkuasa lagi. Siapa yang akan menjami peraturan yang diteken SBY ini tidak berubah dengan peraturan dari pemerintah yang baru dipilih ?

V. DAFTAR PUSTAKA

Suhendro, SH., Mhum, Hukum Investasi di Daerah Otonomi, Yogyakarta, Gita Nagari, 2005.
Astari Yanuarti, Pasar (Setengah) Bebas Batam, Jakarta, Gatra, 2007
Gentur Putro Jati – Nuria Bonita, FTZ Batam Lebih Spesial Ketimbang Bintan Karimun, Jakarta, Kontan, 15 Agustus 2007.
______ http://www.kimpraswil.go.id/, Batam Sejak1968 Hingga Era Otonomi Derah, Sebuah Pengantar untuk Melihat Tantangan yang Dihadapi
______ http://www.kapanlagi.com/, Enam Investor Siap Hengkang dari Batam, Minggu, 18 Februari 2007
______ http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/, Komisi VI DPR Desak Menteri Perdagangan Susun Policies Design Pengembangan Batam, 27 Februari 2006.
______ http://www.kompas.com

Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner Melanggar Pasal 22 UU No 5/1999

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 18 Februari 1999 DPR menyetujui pemberlakuan Undang-undang No 5 Tahun 1999 dan kemudian ditandatangani Presiden pada 5 Maret 1999 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2000, untuk memberi waktu untuk mensosialisasikan undang-undang ini. Para pelaku bisnis diberikan hingga waktu hingga September 2000 untuk menyesuaikan diri terhadap Undang-undang yang baru. Dengan demikian, UU No 5 tahun 1999 berlaku secara efektif sejak bulan September 2000.
Sebelum diberlakukan UU No 5 Tahun 1999, hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi atau persaingan dapat ditemukan acak di berbagai Undang-undang, baik Pidana maupun Perdata. Ini berarti dengan lahirnya UU ini pengaturan tentang persaingan atau kompetisi menjadi terfokus.
Secara singkat tujuan UU No 5 tahun 1999 adalah seperti tercantum dalam pasal 3 yang isinya adalah :
a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dengan adanya UU ini maka Indonesia telah tergabung dengan negara-negara lainnya yang telah memiliki hukum yang serupa.
.Sebelum krisis, Indonesia tidak memiliki Undang-undang yang mengatur atau membatasi praktek non kompetitif daripada distributor dan produsen. Persaingan usaha tidak sehat yang didefinisikan dalam Undang-undang dimasukkan dalam Hukum Perdata serta Hukum Pidana, dan pengaturannya dan penempatannya tidak diatur secara jelas, misalnya hal yang menyangkut persaingan dengan menggunakan penipuan.
UUD 1945 memuat pengaturan yang menyangkut persaingan yaitu dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa produksi dilakukan secara bersama. Dengan prinsip ini berarti prioritas diberikan pada kemakmuran masyarakat pada umumnya atau secara keseluruhan dan bukan pada kemakmuran perorangan atau kelompok. Bahkan, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (tidak jarang) ditafsirkan free fight liberalism bertentangan dengan tujuan nasional di bidang demokrasi.
Tuntutan atau permintaan agar Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur persaingan untuk pertama kali muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan anti monopoli di Indonesia. Pada saat itu ada usaha untuk membuat undang-undang yang mengatur persaingan/monopoli di kantor Menko Ekuin dan Menteri Kehakiman. Pada tahun 1995 PDI mengajukan naskah atau draft UU Persaingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari anggota DPR lainnya atau dari DPR, dari partai yang berkuasa. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan akan perlunya waktu, tuntutan akan perlunya UU persaingan datang juga dari sektor swasta sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan bisnis dengan peralatan yang kurang jelas dan kaku.
Sektor swasta semakin menyadari bahwa dengan adanya Undang-undang yang mengatur persaingan akan tercipta perlakuan yang fair di antara pelaku usaha. Masyarakat pada umumnya juga menyadari pentingnya UU persaingan untuk mengatur perilaku bisnis seperti tindakan kolusif, nepotisme, dan tindakan atau keputusan pemerintah yang tidak transparan. Di bawah kerjasama Indonesia dan IMF, pentingnya Indonesia mempunyai UU yang mengatur persaingan dinyatakan secara eksplisit dengan agenda yang jelas. Oleh IMF, tujuan UU yang mengatur persaingan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya persaingan yang fair dan jaminan terhadap konsumen.
Dalam UU ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha terhadap dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Walaupun upaya penegakan hukum persaingan usaha sifatnya lebih menekankan kepada suatu permasalahan secara spesifik dalam industri atau pada pasar tertentu, misalnya mengenai masalah kebijakan pemerintah disektor telekomunikasi, ritel, dan percetakan sekuriti, namun tetap bertujuan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan mengurangi adanya hambatan-hambatan masuk dari pelaku usaha incumbent yang berada dalam posisi dominan bahkan menjadi monopolis di pasar bersangkutan.
Sebagai lembaga pengemban amanat UU No 5 / 1999, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Untuk tujuan tersebut KPPU periode pertama (2000-2005) telah meletakan lima program utama, yakni pengembangan penegakan hukum, pengembangan kebijakan persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi. Dalam periode 2006-2011 kelima program tersebut tetap menjadi program KPPU, tetapi penekananan lebih dilakukan terhadap dua fungsi utama KPPU yaitu melakukan penegakan hukum persaingan dan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU No 5 / 1999. Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat. Sementara proses pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah akan mendorong proses reformasi regulasi menuju tercapainya kebijakan persaingan yang efektif di seluruh sektor ekonomi. Selama ini, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan Pemerintah, seringkali ditemui bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai praktek persaingan usaha tidak sehat di beberapa sektor. Memperhatikan perkembangan ini, maka kebijakan persaingan akan menempati prioritas utama KPPU ke depan melalui program regulatory reform, dengan bentuk upaya internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam setiap kebijakan Pemerintah.
Terkait dengan upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan Pemerintah, KPPU selama ini memainkan perannya dengan senantiasa melakukan regulatory assessment dalam perspektif persaingan usaha, terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun lembaga regulator. Hasil dari aktivitas tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah atau lembaga regulator melalui proses advokasi dan harmonisasi kebijakan. Dalam hal inilah maka sebagian besar program KPPU senantiasa disinergikan dengan program-program Pemerintah di sektor ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, dalam kerangka sinergi program KPPU dengan agenda Pemerintah, regulatory assessment difokuskan terhadap kebijakan dalam sektor yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya dalam sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan publik seperti telekomunikasi, energi, kesehatan dan transportasi. KPPU juga senantiasa melakukan assessment terhadap berbagai kebijakan tata niaga komoditas pertanian yang seringkali memberikan efek distorsi yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor di mana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya. Penetapan sektor-sektor Prioritas ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan peran KPPU dalam upaya mendorong lahirnya sektor ekonomi yang efisien yang dalam gilirannya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dari pengamatan KPPU selama beberapa tahun terakhir, kebijakan yang tidak selaras dengan UU No 5 Tahun 1999, dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau pelaku usaha tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Akibatnya muncul perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini muncul antara lain dalam kasus penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Carbon Black.
Kelompok kedua adalah kebijakan Pemerintah yang memfasilitasi munculnya perjanjian antara pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Misalnya program kemitraan dalam industri peternakan ayam yang memunculkan perjanjian tertutup. Juga Program DSM Terang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memfasilitasi hadirnya perjanjian eksklusif antar pelaku usaha. Akibat dari munculnya perjanjian seperti itu, maka muncul perilaku anti persaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan entry barrier dan pembatasan-pembatasan kepada mitra yang melakukan perjanjian.
Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. Dilihat dari aspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, karena mencegah bekerjanya mekanisme pasar di sektor tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pasar yang dibebaskan bersaing dipercaya dapat memberikan banyak keuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Akan tetapi pada kasus tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah tidak mengintervensi. Apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung menguntungkan segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar. Ironisnya, terkadang permasalahan dalam industri tersebut bersumber dari hal-hal di luar persoalan ekonomi, seperti penyelundupan. Sayangnya solusi yang diambil malah merusak tatanan yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme persaingan.
Pada akhirnya, melalui dua kegiatan utama tersebut, diharapkan KPPU dapat memberikan andil dalam pembangunan perekonomian nasional, dengan meminimalkan hambatan persaingan dalam bentuk hambatan bagi inovasi pelaku usaha dan hambatan bagi efektifitas dunia usaha itu sendiri, baik dalam bentuk private restraint maupun government restraint. Upaya KPPU untuk mendorong reformasi kebijakan sektor-sektor pelayanan publik, infrastruktur serta review terhadap tata niaga komoditas pertanian akan sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, proses harmonisasi kebijakan persaingan yang dilakukan KPPU diharapkan mampu mempertegas fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun badan regulator sektoral.
Iklim persaingan usaha yang sehat akan menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang sehat pula, akan terjamin adanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Selain itu, persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum persaingan dan implementasi kebijakan persaingan yang efektif akan menjadi pengawal bagi terimplementasinya sistem ekonomi pasar yang wajar, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
II. PERMASALAHAN

A. Dugaan Pelanggaran

Proyek tender pengadaan gamma ray container scanner untuk kebutuhan penyediaan perlengkapan teknologi informasi di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau, diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, negara berpotensi menderita kerugian Rp 7,987 miliar.
Kejanggalan dalam tender pengadaan gamma ray container scanner itu karena pemenang tender justru pihak yang menawarkan harga tertinggi, yakni PT Mitra Buana Widya Sakti yang mematok harga Rp 38,990 miliar. Sementara lima peserta tender adalah PT Angrilam Simta Mandiri (Rp 31,020 miliar), PT Berkatu Semesta Makmur (Rp 35,11 miliar), PT Delvhi Utama Corporation (Rp 33,8 miliar), PT Istaka-Asaba-Niko (Rp 32,8 miliar), dan PT Len Industries (Rp 31,002 miliar).
Dalam tender yang diikuti enam peserta yang memiliki kualifikasi berimbang ini, plafon Otorita Batam sebesar Rp 46,3 miliar. Tapi, diduga Otorita Batam melakukan rekayasa sistem penilaian, sehingga memenangkan PT Mitra Buana Widya Sakti, Jakarta.
Seharusnya dengan kualifikasi teknis yang hampir sama, Otorita Batam memenangkan penawar tender dengan harga terendah. Dengan memenangkan penawar tertinggi, maka terjadi selisih harga yang seharusnya dihemat negara Rp 7,987 miliar.
Selain pemenangnya penawar tertinggi, kejanggalan lain dalam tender tersebut adalah lamanya pengumuman pemenang hasil tender. Pembukaan dokumen pada 28 Juni 2005, tapi pemenang baru diumumkan 4 Oktober 2005. Padahal sesuai Keppres No 61 Tahun 2004, pengumuman pemenang wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah buka dokumen.

B. Bentuk dan Fungsi Gamma Ray Container Scanner

Penanggungjawab proyek kegiatan gamma ray pelabuhan Batuampar Ir Indra Sakti, mengatakan Gamma ray ini merupakan alat deteksi kontainer pertama untuk pelabuhan di Indonesia. Jadi wajar bila pengadaannya agak riuh sedikit. Ini program nasional, ada enam pelabuhan akan dilengkapi alat ini.
Saat itu, Indra mendampingi atasannya, Kepala Direktur Pembangunan Otorita Batam (OB) Ir Wayan Subawa. lima pelabuhan lain adalah Tanjung Priok Jakarta, Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, Makassar dan Tanjungmas Semarang.
Dalam kesempatan itu, Wayan menambahkan Batam perlu bersyukur karena mendapat prioritas pertama pengadaan alat tersebut. Ia menyatakan, gamma ray scanner berupa alat deteksi menggunakan sinar gamma persis alat deteksi menggunakan sinar X yaitu, X-ray.
Bentuk alat tersebut seperti portal bertiang dua tanpa palang melintas di atasnya. Portal inilah yang akan memancarkan sinar gamma yang mampu mendeteksi setiap benda dalam kendaraan dan kontainer yang melintasinya.
Pengadaan alat ini dilengkapi monitor komputer guna melihat gambar yang dideteksi, jalan yang rata dan kuat serta sebuah pos Bea dan Cukai (BC) sebagai operator. Kemampuan deteksi alat ini bisa melihat isi kontainer kendati pun memiliki ketebalan baja sampai 20 centimeter.
Wayan menegaskan kemampuan deteksinya bisa menembusi 16 sampai 20 centimeter kendati dilapisi baja. Proses deteksi pun cepat, satu sampai dua menit saja dan sopir tidak perlu turun karena sinar gamma tidak berbahaya bagi kesehatan.
Saat ini baru dua negara yang memperoduksi gamma ray yaitu Amerika dengan dua merek dan China juga dengan dua merek. Indra pula mengatakan, teknologi gamma ray Amerika lebih banyak dipakai seperti pelabuhan di Singapura dan Malaysia.
Alat ini bisa mendeteksi atau mengetahui isi kontainer seperti elektronik, sandang, produk makanan, peralatan rumah tangga, barang terlarang seperti ganja dan senjata api sampai orang. Kelebihan alat ini murah dioperasionalkan dan tahan terhadap hujan atau panas.
Indra menambahkan kalau X-Ray kan harus dalam gedung dan biaya operasionalnya pun agak tinggi. Kalau gamma ray ini di luar ruangan dan biaya operasionalnya murah karena menggunakan teknologi nuklir yang tersedia pada peralatan itu, kita hanya menggunakan listrik untuk monitor komputer saja.
Pemerintah pusat menganggarkan sekitar Rp 46 miliar untuk membeli alat ini dan ditargetkan Desember mendatang sudah terpasang. Indra mengatakan pemenang lelang proyek pengadaan ini adalah yang mengajukan penawaran tertinggi, sekitar Rp 38 miliar.
Sebelumnya, ada sekitar 18 perusahaan kontraktor pengadaan yang ikut tender. Namun hanya 11 perusahaan lulus seleksi kemudian hanya sembilan perusahaan mengajukan penawaran. Dari sembilan yang mengajukan penawaran gugur tiga perusahaan sehingga tinggal enam.
Dari penjelasan tersebut, apakah pengadaan gamma ray container scanner melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tender

KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 tahun 1999. Salah satu tugas KPPU adalah mengawasi agar kecurangan-kecurangan dalam tender dapat diberi sanksi sesuai dengan amanat pasal 22 UU No 5 tahun 1999.
UU No 5 / 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 UU No 5 /1999.
Pengaturan tender banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadan barang dan atau jasa yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (goverment procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU Np 5 tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh suatu pelaku usaha dalam hal penunjukan / pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :
1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.
Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 UU No 5 tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :
1. Tender terbuka,
2. Tender terbatas,
3. Pelelangan umum, dan
4. Pelelangan terbatas.
Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan pasal 22 UU No 5/1999.

B. Penjabaran Unsur

Pasal 22 UU No 5 / 199 menyatakan bahwa :
’’Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’’
Pasal 22 di atas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai berikut :
1) Unsur Pelaku Usaha
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah :
’’Setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2) Unsur Bersekongkol
Bersekongkol adalah :
’’Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.
Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa :
a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. Menciptakan persaingan semu;
e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan;
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan tender tertentu;
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

3) Unsur Pihak Lain.
Pihak lain adalah :
’’para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persengkongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut’’.

4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah :
’’suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara’’. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak sehat adalah :
’’persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’’.

C. Persekongkolan dalam Tender

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persengkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.

1. Persekongkolan Horizontal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.
Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

Persekongkolan

2. Persekongkolan Vertikal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal
Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

D. Indikasi Persekongkolan dalam Tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :
1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persengkongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau prilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.
1. Indikasi Persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi :
a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.
b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh suatu pelaku usaha tertentu.
c. Tender/lelang yang hanya dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.
d. Ada keterkaitan dengan sumber pendanaan dan asal barang/jasa.
e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada nilai dasar lelang.
f. Penenetapan tempat dan waktu lelang yang dulit dicapai dan diikuti.

2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi :
a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.
b. Panitia teralifiasi dengan pelaku usaha tertentu.
c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi :
a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.
d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.
g. Adanya pemegang saham yang sama antara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).

4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi :
a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikann hanya pada pelaku usaha tertentu.
c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
e.
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi:
a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.
b. Waktu pengembalian dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.
c. Alamat atau pengambilan tempat dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.
d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

7. Indikasi persekngkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi :
a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:
a. Informasi atas barang/jasa yang ditender/dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
9. Indikasi persekongkolan saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kontak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi :
a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi :
a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga yang hampir sama.
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
e. Panitia cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
h. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang terpencil dan tersembunyi.
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi :
a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan melalui media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
b. Tanggal pengumuman tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
c. Ada peserta tender /lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.
d. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:
a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang
b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dari hasil evaluasi.

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi :
a. Surat penunjukkan tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan.
c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi :
a. Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan pada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.
b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Dampak Persekongkolan dalam Tender

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain;
1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan barang dan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan biaya tinggi.
5. Pendapatan menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak orang bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar.

F. Aturan Sanksi

Sesuai dengan Pasal 47 UU No 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa :
1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir C); dan/atau
2. Penetapan pembayaran ganti rugi (pasal 47 ayat (2) butir f); dan atau
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No 5/1999 berupa
1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 48 ayat (2)).
2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).
Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 5/199 berupa:
1. Pencabutan izin usaha; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

G. Hasil Pemeriksaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No 19/KPPU-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita Batam (BOB). Majelis komisi yang terdiri dari Erwin Syahril (Ketua), Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal (masing-masing sebagai anggota), memutuskan bahwa Panitian Pengadaan APBN DIPA 2005 Otorita Batam (Terlapor I) dan PT Mitrabuana Widyasakti (Terlapor II) terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5 / 1999, dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.500.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) terhadap Terlapor II.
Perkara ini muncul, setelah KPPU menerima laporan pada tanggal 28 September 2005, mengenai dugaan adanya pelanggaran UU No 5 tahun 1999 pada kegiatan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Otorita Batam. Rapat Komisi pada tanggal 10 November 2005 memutuskan laporan tersebut sebagai perkara untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
Pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 17 November 2005 sampai dengan 28 Desember 2005 dengan Erwin Syahrir, S.H sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr Pande Radja Silalahi dan Dr. Ir Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari terlapor I dan terlapor II.
Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 yaitu :
1. Perencanaan pengadaan Gamma Ray Container Scanner mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
3. Kriteria penilaian spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
4. Penilaian spesifikasi teknis dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten.
5. Panitia pengadaan dan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI melakukan tindakan diskrimasi kepada beberapa peserta lelang.
Berdasar hasil Pemeriksaaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada komisi untuk melanjutkan perkara ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2005 sampai dengan 24 Maret 2006 dengan Erwin Syahril, S.H sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr Pande Radja Silalahi dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi.
Dari Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Saksi-Saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja.
H. Fakta-fakta

1. Dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan container scanner dengan container crane, Otorita Batam melakukan studi banding ke Pelabuhan Pelepas di Malaysia untuk melihat produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC).
2. Setelah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia dan berkonsultasi dengan Bea dan Cukai, pada tanggal 6 Januari 2006, Otorita Batam (OB) menunjuk langsung UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI untuk melakukan kajian tentang container scanner dan radar cuaca.
3. Spesifikasi teknis disusun oleh UPT Pengembangan Signal dam Navigasi LIPI.
4. Spesifikasi teknis menyebutkan bahan yang digunakan untuk panel-panel sensor radiasi sub sistem yang digunakan untuk mendeteksi sumber-sumber sinar Gamma adalah Polivinyl Toluene (PVT) dan ini hanya digunakan oleh produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC). Padahal ada beberapa macam produk Gamma Ray Container Scanner merek lainnya di dunia yaitu VACIS (SAIC), RAPISCAN, IG SCAN dan TC SCAN. VACIS (SAIC) dan RAPISCAN diproduksi oleh produsen Amerika Serikat sedangkan IG SCAN dan TC SCAN diproduksi oleh produsen Cina.
5. Pembobotan dan penilaian terhadap penawaran peserta adalah sebagai berikut :
a. Harga diberi bobot 40 (empat puluh). Penilaian harga mengacu kepada harga owner’s estimate. Harga terendah mendapat penilaian tertinggi. Apabila ada peserta yang menawarkan harga dibawah 80 % (delapan puluh persen) dari owner’s estimate, maka dianggap tidak wajar sehingga perlu dilakukan klarifikasi. Apabila hasil klarifikasi peserta menyatakan tetap mampu mengerjakan, maka kepada peserta tersebut harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan sekurang-kurangya sebesar persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen tender dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS dalam bentuk jaminan Bank.
b. Spesifikasi teknis diberi bobot 60 (enam puluh). Perhitungan spesifikasi teknis didasarkan pada pada peserta yang spesifikasi teknisnya sama atau lebih baik dari yang dipersyaratkan. Kriteria penilaian teknis meliputi throughput, fitur operasional, safety condition, teknologi, reputasi perusahaan dan populasi. Kecepatan throughput diberi bobot 10 (sepuluh) .
Kecepatan throughput merupakan ukuran dari performance sistem container scanner yang signifikan karena mencerminkan tingkat pelayanan operator kepada pengguna peralatan.
Fitur operasional (Aplication Software) diberi bobot 20 (dua puluh). Fitur operasional merupakan ukuran dari peralatan scanner mengolah data hasil proses scanning untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin.
Safety condition diberi bobot 15 (lima belas). Kriteria penilaian didasarkan pada aman atau tidaknya barang-barang yang discan melewati peralatan scanner yang dibuktikan dengan dokumen pengetesan.
Reputasi perusahaan diberi bobot 5 (lima). Reputasi ini merupakan kombinasi antara lamanya perusahaan menjalankan kegiatan usaha dalam produksi scanner tersebut dengan reputasinya di mata pelanggan terutama dari sisi purna jual (after sales service) yang dibuktikan dengan referensi dari pelanggan.
Populasi produk diberi bobot 10 (sepuluh). Kriteria populasi dinilai berdasarkan minat pasar terhadap produk tersebut banyak diminati. Pernyataan populasi dibuktikan dengan surat pernyataan dari pabrik.
c. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi sejak awal sudah memperkirakan produk VACIS (SAIC) akan memiliki penilaian tertinggi diantara produk Gamma Ray Container Scanner lainnya.
6. Terlapor I dalam hal ini Otorita Batam (OB) mengirimkan surat kepada kepada IPS Marketing Resources (S) Pte Ltd yang berkedudukan di 71 Tech Park Cressent, Tuas Tech Park Singapore dan RAPISCAN Asia Pasific Region di Singapura yang pada pokoknya meminta penawaran harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Pada tanggal 19 April 2005, IPS Marketing Resources (S) PTE LTD memberikan penawaran harga VACIS (SAIC) sebesar US$ 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
Pada tanggal 8 Juni 2005, RAPISCAN Asian Pasific Region memberikan penawaran harga RAPISCAN Asian Pasific Region memberikan penawaran harga RAPISCAN sebesar US$ 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) di luar pajak lokal.
7. PT Mitrabuana Widyasakti (Terlapor II) merupakan distributor tunggal produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC), PT Berkatu Semesta Makmur adalah distributor produk Gamma Ray Container Scanner merek IG SCAN, PT Nikko Utama adalah distributor produk Gamma Ray Container Scanner merek TC SCAN dan PT Dassindo Internusa Semesta adalah agen produk Gamma Ray Container Scanner merek RAPISCAN.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menyimpulkan :
1. Perencanaan pengadaan container scanner mengarah pada container scanner teknologi Gamma Ray Merk VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) yang diproduksi oleh SAIC (Science Application Internasional Corporation) juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk VACIS (SAIC).
3. Kriteria teknis dan penilaian teknis mengacu pada poduk VACIS (SAIC).
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan utama disusun berdasarkan harga produk VACIS (SAIC).
5. Pembobotan penilaian harga dan teknis dimaksudkan untuk memenangkan Terlapor II.
6. Terlapor II dan Panitia Pengadaan melakukan tindakan saling menyesuaikan harga penawaran dan HPS.
7. Panitia Pengadaan melakukan tindakan diskriminatif kepada peserta tender tertentu.
8. Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur.
9. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan aspek teknis dan bukan dalam bidangnya.
Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Biro Perencanaan Otorita Batam, Direktur Pembangunan Otorita Batam sebagai Pengadaan Gamma Ray Container Scanner dan Penanggung Jawab Kegiatan APBN (DIPA 2005) Otorita Batam dan Panitia Pengadaan Gamma Ray Container Scanner telah melakukan tindakan-tindakan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II. Oleh sebab itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan langsung dan pihak-pihak berwenang untuk mengambil tindakan administratif dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Dalam tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI telah melaksanakan pekerjaan yang bukan kompetensinya dan bukan bidangnya, serta melakukan tindakan memfasilitasi terjadinya persengkongkolan dalam pengadaan container scanner di pelabuhan Batu Ampar untuk memenangkan terlapor II. Oleh karenanya terhadap UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI yang dalam hal ini para personel yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, yaitu Ir Agus Suwahyono dan Ir Sunarko, maka mejelis merekomendasikan LIPI memberikan sanksi administratif kepada mereka sesuai ketentua berlaku.
Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memutuskan :
1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir H Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
3. Melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi-tidak memihak siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 5 tahun 1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No.19/KPPU-L/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 di Gedung KPPU Jl Ir.H Juanda No 36 Jakarta Pusat.

IV. KESIMPULAN

KPPU telah melakukan pemeriksaan dan memberi putusan perkara nomor 19/KPPU-l/2005 perihal dugaan adanya pelanggaran pasal 22 UU No / 1999 dalam kaitannya dengan pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar – Batam.
Setelah melakukan pemeriksaan KPPU menemukan fakta dan bukti seperti dijelaskan pada bab pembahasan yang menguatkan adanya pelanggaran tersebut. Akhirnya, KPPU pun memutuskan memberi sanksi kepada Terlapor II untuk membayar ke kas negara sebesar Rp1.500.0000.0000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia, merekomendasikan Otorita Batam (OB) memberikan sanksi yang berlaku pada panitia tender dan juga merekomendasikan LIPI untuk memberikan sanksi administratif kepada Ir Agus Suwahyono dan Ir Sunarko.
Kasus ini merupakan jenis perskongkolan vertikal yang mana antara panitia tender dalam hal ini Otorita Batam (OB) dan penawar tender dalam hal ini terlapor II melakukan suatu tindakan dengan tujuan memenangkan tender yang diajukan oleh terlapor II.
Tindakan ini diketahui mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penetapan spesifikasi teknis yang mengarah pada Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) yang diproduksi oleh SAIC (Science Application Internasional Corporation) juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II. Selain itu, KPPU menilai Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan NavigasiLIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Prof, Dr, Sutan Remy Sjahdeini, SH, Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
Dr. Pande Radja Silalahi, Undang-undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PH.D, Antimonopoly Law in Indonesia Its History and Challenges Ahead, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
______Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2006.
______Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2006.
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
______Tender Pengadaan Gamma Ray Scanner Melanggar Pasal 22 UU No 5 / 1999, Jakarta, Kompetisi, 2005
______www.kpu.go.id

RUU PRODUK HALAL DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila.
Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.
Pemerintah pun telah mengatur mengenai hal ini dalam aturan yang telah berlaku, yakni UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pada pasal 30 ayat 1 UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
e. Keterangan tentang halal; dan
f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan.
Namun, keterangan kehalalan tentang produk ini tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Pasal 2 ayat (1) pada PP tersebut disebutkan Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan :
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan pada pasal 2 dalam aturan yang sama disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada pasal 3 ayat 2 a disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam. SK ini pun tidak mendukung UU yang telah ada karena tidak dapat ‘’memaksa’’ pelaku usaha untuk mencantumkan label halal.
Sementara, pada UU No 8 tahun 1999 pada pasal 8 ayat 1h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘’halal’’ yang dicantumkan pada label.
Meskipun peraturan tentang produk halal ini telah diatur oleh UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, timbul inisiatif pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (Depag) untuk memunculkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal yang disusun dengan dalih bertujuan melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika, dan menggunakan produk lainnya yang tidak halal sehingga dipandang perlu untuk menetapkan UU tentang Jaminan Produk Halal.
Pemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal ini tentunya merupakan ‘’kebijakan’’ yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara atau pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterahkan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud (Saragih ; 2006 : 18). Hal inilah yang dimaksud dengan Ius Constituendum, yakni peraturan yang dicita-citakan dengan adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
Alasan pemerintah memunculkan RUU tentang Jaminan Produk Halal karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.
B. Ius Constitutum
Bukan hanya Ius Constituendum tentang RUU jaminan halal, seperti yang telah disebutkan di atas terdapat UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tahun 2001 pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengeluarkan SK Menteri Agama No 518 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK No 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dan SK No 525 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Bahkan, Pemerintah telah mengeluarkan aturan sebelumnya dengan SK No : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan yang diubah dengan SK No 924/Menkes/SK/VIII/ 1996. Hal inilah yang dimaksud dengan Ius Constitutum (hukum positif) yakni hukum yang berlaku dewasa ini.(Marpaung ; 1999 : 57) C. Perubahan Masyarakat Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN – AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

II. PERMASALAHAN

Munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal sebagai Ius Constituendum dan keluarnya SK Menteri Agama sebagai Ius Constitutum ternyata menimbulkan permasalahan dan pertentangan yang terjadi di masyarakat.
Alasannya, RUU ini mengandung tujuan yang menyimpang dengan apa yang disuratkan dalam tujuan RUU tersebut. RUU ini dinilai kurang efisien, baik dari segi pelaksanaan, maupun dari segi efektivitas biaya yang timbul.
Sebab, biaya yang timbul atas stiker halal yang diatur dalam RUU ini akan ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam peraturannya penerbitan stiker halal ini melalui Departemen Agama.
Dalam pasal 59 draft RUU yang masih mencantumkan biaya labelisasi. Pasal 59 ini selengkapnya berbunyi:
(1) Biaya pemeriksaan produk, sertifikasi, label halal dan surveilen ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan
(2) Menteri teknis yang menangani bidang keuangan menetapkan struktur biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
(3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 92) ditetapkan oleh pemerintah
(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional.
Bandingkan dengan sertifikat halal yang melalui LP POM MUI yang juga distandarisasi atau melalui pengesahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para pelaku usaha hanya cukup membayar biaya sertifikasi halal dan biaya pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
Namun, tidak dapat dipungkiri biaya proses sertifikasi halal untuk saat ini belum terstandarisasi dengan baik dan dipayungi hukum yang telah ada. Sehingga ada celah dalam penentuan biaya tersebut. RUU ini juga dinilai berbenturan dengan perundang-undangan yang ada, yakni UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan, SK Menteri Agama No 518, SK No 519 dan SK No 525 dinilai tidak mempunyai landasan hukum di atasnya yang lebih kuat. Permasalahan yang timbul seperti uraian latar belakang dan perlu diperbaiki untuk pelaksanaan jaminan produk halal di lapangan, adalah:
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal dalam pelaksanaanya di lapangan belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya seperti produk pangan yang tidak dikemas. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya.
2. Tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana di dalam sistem tata negara dalam konstruksi pemerintahan negara sebagai institusi/lembaga penjamin halal terhadap pangan dan produk lainnya, sehingga tidak terdapat kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitannya dengan jaminan produk halal.
3. Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi.
4. Adanya ketidaksingkronan produk hukum antara UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan peraturan di bawahnya yakni PP No 69 tahun 1999 tentang Labela dan Iklan Pangan.
5. Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktikkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal.
6. SK Menteri Agama No 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang secara implisit menunjuk MUI sebagai badan standarisasi halal, dan SK Menteri Agama No 525 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal dinilai menghambat persaingan diantara pelaku usaha karena secara teknis akan menyulitkan pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi halal. Sedangkan SK Menteri Agama No 519 berbenturan dengan SK No 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’Halal’’ pada Label Makanan.
7. Belum adanya standarisasi biaya untuk sertifikasi halal pada makanan secara transparan . Sebab, selama ini LP POM MUI belum memiliki landasan yuridis guna penentuan biaya terutama untuk pengurusan sertifikasi makanan halal di daerah. Jika ini dikelola dengan baik tentunya pemerintah dapat memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas laboratorium hingga di tingkat daerah.
8. Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang keilmuanya untuk proses labelisasi makanan halal hingga ke tingkat daerah. Sehingga, terkesan proses sertifikasi makanan halal di beberapa daerah dilakukan hanya dengan kasat mata tanpa melalui uji laboratorium.
9. Sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk yang halal.
III. PEMBAHASAN

Mendapatkan Sertifikat Halal dan mencantumkan tanda atau tulisan halal pada label produk adalah cara untuk melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal, dan untuk mendukung hak informasi bagi konsumen agar mengetahui kehalalan suatu produk.
Tahun 2001 keluar SK Menteri Agama No 518 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK no 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dan SK no 525 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Peraturan-peraturan tersebut menjadi kontroversial dan ditolak semua pihak.
Pada tahun 2003, RPP tentang Jaminan Produk Halal yang pernah dikeluarkan dan diusulkan untuk dinaikan menjadi RUU oleh Pemerintah dalam hal ini Departeman Agama ditolak oleh semua pihak dari mulai asosiasi konsumen muslim, asosiasi konsumen, industri, dan para pakar serta ulama karena sarat komersialisme dengan menggunakan dalih untuk melindungi umat.
Untuk saat ini RUU tentang Jaminan Makanan Halal telah sampai di Kementerian Hukum dan HAM dan yang terakhir sudah sampai pada Sekretariat Negara (Setneg). Dan rancangan ini dinyatakan telah mengakomodir masukan semua pihak-pihak terkait.
Selama ini upaya pemerintah dan produsen untuk melindungi umat dari mengkonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui Sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.
Peraturan-peraturan yang ada saat ini yaitu UU No 7/1996 tentang Pangan, PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan UU no 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dengan jelas mengatur cara pencantuman tanda (tulisan) halal berikut sanksi hukum yang jelas.
Namun demikian, tidak terjadi ketidaksingkronan antara UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan PP No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam PP tidak disebutkan tanda label halal padahal di UU ini disebutkan. Hal inilah yang perlu diperbaiki. PP tersebut harus dilakukan revisi agar sesuai dengan payung hukum yang telah ada.
Demikian juga dengan peraturan teknis terkait yang dikeluarkan oleh Menteri. Peraturan Menteri (Permen) yang dibuat harus diperbaiki dan mengacu pada perundang-undangan telah ada. Sehingga terdapat aturan yang dapat ‘’memaksa’’ pelaku usaha untuk pencantuman label ‘’halal’’ pada produk yang dikeluarkannya terutama untuk produk makanan yang tidak dalam kemasan.
Secara teknis tentang pencantuman label ‘’halal’’ Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan SK No : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan Higiene Pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higiene pengolahan makanan menurut syariat Islam.
Menteri Kesehatan juga mengeluarkan No 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’Halal’’ pada Label Makanan pada pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan ‘’Halal’’ wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.
Pada pasal 10 ayat 1 Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. Ayat 2, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh Fatwa. Ayat 3, Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.
Pasal 11, Persetujuan pecantuman tulisan ‘’Halal’’ diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1 diatur Berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktur Jenderal (Dirjen) memberikan :
a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat ‘’HALAL’’.
b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat ‘’HALAL’’.
Pada ayat (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan. Selanjutnya pada pasal 17 diatur Makanan yang telah mendapat persetujuan pecantuman tulisan ‘’Halal’’ sebelum ditetapkan keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
Sementara, berdasarkan pelaksanaan teknis dari MUI, proses mendapatkan Sertifikat Halal telah berjalan sangat baik. Label dan sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah mempelajari hasil auditing yang dilakukan LP-POM MUI. Namun, untuk mencantumkannya dalam kemasan produk menjadi tanggung jawab produsen. Untuk sertifikat cukup dengan mencantumkan nomor register yang tertera dalam sertifikat halal.
Pencantuman tulisan halal pada label pangan dilakukan oleh produsen setelah mengajukan kepada Badan POM dengan lampiran salinan sertifikat halal. Keterangan halal yang dicetak langsung pada kemasan telah dapat memberikan jaminan kepada konsumen. Biaya yang dikeluarkan cukup Biaya Pemeriksaan Halal dan Biaya Sertifikat saja.
Biaya Pemeriksaan Halal dan Biaya Sertifikat berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta per produk dengan masa berlaku dua tahun. Besarnya menjadi relatif karena terjadi subsidi silang antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Bahkan, ada juga yang dibebaskan dari biaya. Jadi, tidak ada alasan untuk memberatkan.
Untuk mencegah beredarnya produk yang mencantumkan tulisan halal namun tidak memiliki sertifikat halal, cukup dengan meningkatkan sistem dan mekanisme pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga peraturan perundang-undangan yang ada dapat berjalan efektif.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengawasan adalah serangkaian kegiatan diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
Agar pengawasan dilakukan lebih efektif, langkah lain yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Bahkan, Pemerintah dapat mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewakili Departemen Agama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesemas) yang mewakili Departemen Kesehatan di tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan barang yang beredar.
RUU tentang Jaminan Produk Halal juga mempunyai kelemahan dalam aspek biaya. Dengan adanya RUU ini Pemerintah dinilai telah mengeluarkan suatu kebijakan yang menimbulkan high cost economy dan merugikan kepentingan nasional. RUU dinilai akan menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Paling tidak, pelaku usaha harus menanggung biaya cetak label halal resmi. Hal itu terlihat dari ketentuan yang mengatur masalah jumlah produk halal yang akan dihasilkan.
Dalam Pasal 54 RUU tentang Jaminan Produk Halal disebutkan, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menggunakan label halal resmi. Surat permohonan itu dilengkapi lampiran mengenai merek dagang, jenis dan ukuran kemasan, jumlah kemasan, dan wilayah pemasaran barang yang akan dilabel halal, serta bukti pembayaran biaya label halal dari kantor kas negara.
Selama ini informasi halal cukup menyatu dengan label informasi produk sesuai aturan dalam PP No 69/1999. Pada Pasal 10 disebutkan, pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. Label memuat informasi mengenai produk seperti bahan yang digunakan dan tanggal kedaluwarsa. Dengan turut sertanya Depag dalam memberi pengakuan proses pelabelan halal, proses menjadi tidak efisien dan rentan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dalam aspek landasan hukum, RUU tentang Jaminan Produk Halal bertentangan atau tidak sesuai dengan PP No 69/1999. Dalam PP itu, Depag dan MUI hanya berwenang dalam pengaturan lebih lanjut proses sertifikasi halal, bukan hal teknis dengan menerbitkan stiker halal. Sementara teknis pelabelan, termasuk pemuatan keterangan halal, merupakan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan setelah memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Selain itu, dalam PP No 69/1999 tidak dikenal istilah “label halal resmi”, sementara dalam RUU ada ketentuan mengenai “label halal resmi”. Kemudian timbul pertanyaan apakah sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini tidak resmi.
Selanjutnya, penerbitan RPP dan SK Menteri Agama ini terkesan tidak melalui proses penyaringan aspirasi masyarakat. Buktinya, terjadi resistensi atau penolakan masyarakat saat produk ini dikeluarkan. Ini menunjukan para penyelenggara negara tidak menarik atau merumuskan nilai-nilai dan aspirasi itu dalam bentuk tertulis sehingga lembaga negara tidak peka terhadap kedua hal tersebut. Meminjam istilah Teuku Mohammad Radhie, idealnya adalah legal framework,yaitu sebuah kerangka umum yang memberikan bentuk dan isi dari dari hukum suatu negara, (Radhie ; 1997: 211) bukan lembaga genuine dari berbagai kepentingan. Di dalam lembaga – lembaga negara itu berkumpul berbagai kelompok kepentingan yang terkadang lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada aspirasi masyarakat secara umum. Adanya resistensi ini juga menunjukan subsistem politik lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada subsistem hukum.( Satjipto Rahardjo ; 1983 : 71).
Menurut Mochtar Kusumaatmaja proses pembentukan perundang-undangan harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevant) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan hendak merupakan suatu pengaturan hukum efektif. Efektifnya produk produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Produk hukum yang menjauhkan tata hukum dengan realita masyarakat, umumnya selalu menimbulkan ketegangan antara positivitas dengan masyarakat, karena ruling class hanya ingin mempertahankan kekuasaannya atau memupuk (mengkonsentrasikan) kekuasaan pemerintahan itu di tangannya sendiri sedang kepentingan sosial (masyarakat umum) diabaikannya. Dengan demikian perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam produk hukum yang telah ada dan berlaku di masyarakat saat ini. UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlu dilengkapi tentang jaminan produk halal sampai mencakup hal teknis pelaksanaannya hingga penentuan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang harus dipenuhi pada tingkat daerah kabupaten / atau kota.
Keluarnya SK Menteri Agama No 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang secara implisit menunjuk MUI sebagai badan standarisasi halal dinilai berbenturan dengan No 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’Halal’’ pada Label Makanan yang mengatur hal yang sama. Sehingga SK Menteri Agama No 519 ini perlu diganti agar tidak berbenturan dengan aturan yang telah ada dan memiliki kekuatan hukum karena mengacu pada aturan yang telah ada.
Sedangkan keluarnya dan SK No 525 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal dinilai menghambat persaingan diantara pelaku usaha karena secara teknis akan menyulitkan para pengusaha untuk mengajukan sertifikasi.
Dengan wilayah yang luas dan kepulauan, tentunya para produsen atau pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk melakukan pelabelan halal jika dilakukan oleh Peruri. Selain kendala waktu dan jarak, biaya juga menjadi suatu permasalahan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para produsen dari Papua jika ingin melakukan sertifikasi halal berdasarkan SK tersebut jika harus dilakukan di Jakarta?.
Payung hukum SK Menteri Agama tersebut juga dinilai kurang kuat, sebab dalam UU yang telah ada tidak ada pengaturan labelisasi halal harus melalui Peruri, melainkan dilakukan oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Sehingga SK ini perlu dicabut.
Penunjukan MUI sebagai badan sertifikasi halal memiliki beberapa alasan, jika seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memeriksa kehalalan suatu produk, karena dinilai akan merugikan masyarakat maupun dunia usaha. Alasannya, sertifikasi dan labelisasi halal akan menjadi tidak efektif bila diperiksa lembaga lain di luar MUI, dan hanya menjadi milik kelompok tertentu.
Selain tidak efektif, pemberian kewenangan kepada lembaga lain untuk memeriksa halal tidaknya suatu produk juga terkesan mengesampingkan keberadaan MUI yang sudah menjalankan fungsinya selama 12 tahun. Sementara, MUI itu terdiri dari semua unsur, ada Muhammadiyah, NU, Persis, dan lainnya. Dan jika merujuk proses penerbitan label halal di Singapura dan Malaysia juga dilakukan oleh Majelis Ulama setempat.
Adanya standarisasi biaya untuk sertifikasi halal pada makanan secara transparan juga harus ada dalam aturan. Sebab, selama ini LP POM MUI belum memiliki landasan yuridis guna penentuan biaya terutama untuk pengurusan sertifikasi makanan halal di daerah. Jika ini dikelola dengan baik tentunya pemerintah dapat memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas laboratorium hingga di tingkat daerah.
Selanjutnya dalam aturannya harus ditetapkan klasifikasi secara detil, tentang sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan penerbitan sertifikasi halal. Minimal dalam aturannya yang melakukan uji teknis makanan adalah SDM yang memiliki pendidikan setingkat sarjana di bidang masing-masing seperti sarjana yang mengerti dan menguasai tentang teknologi pengolahan pangan dan bahan pertanian.
Penunjukan SDM ini juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium di daerah sehingga dapat memudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan. Biaya pengadaan dan perawatan laboratorium ini dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Kota atau pun Provinsi setelah standarisasi dan pengelolaan biaya sertifikasi dapat dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat serta pemerintah serta dipayungi dengan aturan yang berlaku minimal setingkat Perda.
Ambil contoh seperti di Batam, daerah yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia dan Singapura ini tidak memiliki standarisasi biaya sertifikasi halal yang dipayungi oleh aturan hukum positif, baik itu Undang-undang ataupun Peraturan Daerah (Perda). Hal ini tentunya menimbulkan celah yang ujungnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sama dengan problem yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya peningkatan SDM yang mampu untuk melaksanakan sertifikasi.Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium di daerah. Adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan agar, sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk yang halal. Sosialisasi untuk peningkatan kemampuan masyarakat ini juga harus sampai pada pelaksanaan sanksi hukum dan pengawasan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap labelisasi makanan halal. Hal ini menuntut peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen.

IV. KESIMPULAN

Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme sistem jaminan produk halal yang ekonomis, cepat dengan biaya rendah untuk sertifikasi halal. Sistem jaminan halal juga mencerminkan adanya pengawasan dan pengendalian produk halal oleh Pemerintah. Di tingkat internal produsen, pengendalian produk halal memerlukan perangkat paling tidak adanya halal insurance system yang mengharuskan adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan produknya.
Untuk itu, seyogyanya Pemerintah tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang menimbulkan high cost economy dan merugikan kepentingan nasional. Peraturan yang telah ada seharusnya diubah untuk disempurnakan sehingga dalam pelaksanaan teknisnya tidak menimbulkan kesulitan.
Dalam khazanah ilmu hukum suatu peraturan peraturan dapat diakui eksistensinya bila mempunyai suatu keabsahan dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologisnya.
Keabsahan secara yuridis (juritsche geltung) adalah apabila ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
Keabsahan sosiologis (soziologische geltung) adalah apabila berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi juga diterima masyarakat.
Keabsahan filosofis (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam UUD 1945 nilai-nilai tersebut tercemin dalam apa yang disebut dengan Cita Hukum (rechtsidee).

V. KEPUSTAKAAN

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet II, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm 114-115.
Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, Bandung : CV Utomo, 2006.
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Jakarta : Ind-Hill. Co, 1992).
Imam Syaukani – A Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politi Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Jakarta : BP Jembar Inti Karya, 2002.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Bandung : Alumni, 1983.
Radhie, ‘’Pembangunan Hukum Nasional dalam Prespektif Kebijaksanaan’’ dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1997.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi III, Cet I, (Yogyakarta : Liberty, 1991).
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
Peraturan Pemerintah (PP) No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
http://www.bphn.go.id
http://www.hukumonline.com

Hukum Bisnis

 ariesaja.wordpress.com