Penyelamatan dan Pengelolaan Aset Waqaf

SEJARAH adanya sekolah di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik didirikan oleh warga NU yang ada di desa. Sehingga secara otomatis akta yayasan baik itu tanah atau nama sekolah menggunakan nama pendiri bukan atas nama Nahdlatul Ulama.
Hal ini menimbulkan permasalahan dan rentan terhadap sengketa. Banyak lembaga-lembaga yang didirikan oleh NU maupun warga NU yang di bawah LP Maarif asetnya berpindah tangan dikarenakan pergantian pengurus atau perubahan regulasi.
Di Benjeng misalnya. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola kepala desa yang lama masih di bawah LP Maarif, namun setelah pergantian kepala desa sekolah tersebut tidak di bawah LP Maarif lagi.  Hal ini juga terjadi di lembaga pendidikan Sunan Giri Menganti. Karena adanya perubahan nama di akta yayasan maka NU kalah dalam sengketa yang diselesaikan di pengadilan.
Saat ini terdapat 400 MI dan SD, 80 SMP dan MTs, dan 40 lembaga pendidikan setingkat Aliyah. Dari jumlah tersebut baru empat lembaga pendidikan yang mengubah akta yayasan menjadi atas nama Nahdlatul Ulama yakni Balongpanggang, Hidayatul Umah, Drirorejo dan Panceng 1 Sedayu. Untuk tempat ibadah masih lebih baik yakni sejumlah 502 telah mengubah namanya atas nama Nahdlatul Ulama.
Menanggapi hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Dr. Asep Heri,SH,MH mengatakan perlu adanya tata kelola aset yang baik. Yakni bagaimana cara mengamankan dan memanfaatkan kepemilikan aset yang ada.
‘’Di negara maju pada umunya telah mempunyai konsep terhadap hal ini yakni dengan memperbaiki data. Setiap bidang tanah terdaftar dan masuk dalam data aset,’’ ungkap pria kelahiran Garut ini.
Untuk mengatasi hal ini, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 40 tahun 1996 seharusnya akta tanah yang masih atas nama pribadi atau perorangan seharusnya diubah atas nama perkumpulan.’’Dengan pengubahan nama ini maka akan mengurangi risiko yang terjadi,’’ ujarnya.
Dalam pendataan aset tanah terdapat pengelompokan. Yang pertama adalah subjek hak. Yakni, letak tanah yang ditentukan oleh koordinat ataupun wilayah desa atau lainnya. Kedua, objek hak yakni batas tanah yang ditunjukan dengan batas patok atau batas tetangga. ‘’Jika akan melakukan pematokan maka harus ada berita acara persetujuan tanda batas dengan tetangga baik di sebelah utara, selatan, barat maupun timur,’’ jelasnya.
Ketiga, status hak. Yakni, surat-surat yang dimiliki baik itu petok D maupun sertifikat. Keempat klasifikasi penggunaannya. ‘’Apakah untuk penddidikan, pertanian, perkebunan atau kegiatan bisnis,’’ jelas pria kelahiran 1972 ini.(***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: