Kesalahan Gramatikal dalam UU Perlindungan Konsumen

GURU besar Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Dr. Johanes Gunawan, SH., LLM.mengatakan terbatasnya waktu dalam menyelesaikan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakibatkan banyak terjadi kesalahan. Diantaranya adalah kesalahann gramatikal atau pemakaian bahasa.
”Pembahasan UU Perlindungan Konsumen dijalankan dalam kondisi terjepit yakni sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman IMF yakni pembuatanya hanya dalam waktu enam bulan,” ujar Johanes.
Johanes mengatakan, pembuatan UU tersebut didesain untuk barang. Namun dalam pembahasan di DPR dipertanyakan tentang jasa. Sehingga dalam keadaan yang mendesak hanya diberi garis miring atau jasa.”Padahal karakteristik barang dan jasa berbeda jauh,” jelas Prof. Dr. Johanes Gunawan, SH., LLM.
Hal ini akan rancu, katanya, jika mengacu pada pasal 19 yakni Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Selanjutnya pada pasal 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
”Dari penjelesan di atas maka dapat dicontohkan bagaimana tuntutan terhadap ketidakpuasan terhadap tukang cukur. Apa dikembaliin lagi rambutnya atau dicukur habis? Ini kan tak jelas,” tanya Johanes.
Selanjutnya, tentang hukuman administratif hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jadi yang hanya dapat dilakukan oleh BPSK atau LPKSM adalah tuntutan ganti rugi senilai kerugian materiil yang diderita.
Klausula Baku
Tentang perjanjian baku masih menjadi pekerjaan bagi LPKSM. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat sepihak tanpa perundingan terlebih dahulu. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang dibakukan dalam perjanjian baku.
Perjanjian baku, katanya, terjadi pada e-contract/digital contract. Digital contract memiliki ciri-ciri yakni standardized contract, paperless, borderless,cashless,notariat written signature dan multiple jurisdiction.
Standardized contract adalah perjanjian yang distandar.Paperless menyatakan tidak adanya perjanjian tertulis. Borderless tidak ada batas ruang. Cashless tidak dilakukan secara tunai. Notariat written signature tidak adanya tanda-tangan dalam perjanjian. Dan terakhir tidak satu dasar penyelesaian hukum dalam perjanjian ini. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: