Perusahaan Coca Cola pun Digugat

REVISI Undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen saat ini dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi berubah cepat, terutama dalam bidang perdagangan. Beberapa poin yang dilakukan perubahan adalah tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Konsumen/Pelaku Usaha,Klausula Baku, Penyelesaian Sengketa.

Untuk memuluskan revisi Undang-undang ini maka Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mengadakan konsultasi publik penyempurnaan naskah akademik dan RUU Perubahan Undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen pada 30-31 Mei 2012 di Batam.
Para pembicara yang merupakan para ahli hukum seperti Dr Inosentius Samsul, Prof Dr Gunawan, Dr Susanti membahas secara komprehensif tentang kekurangan-kekurangan pelaksanaan UU ini.
Tentang tanggung jawab, Prof. Dr. Johanes Gunawan, SH., LLM. menjelaskan tanggung jawab muncul pada saat terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Permasalahan akan timbul jika sudut pandang tanggung jawab terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.
Ini akan menimbulkan masalah jika rentetan distribusi panjang. Sebab di beberapa negara baik penganut Common Law maupun Civil Law. Contoh di Amerika Serikat yang menganut common law.
Sebelumnya terdapat kasus negara tersebut antara konsumen dan pelaku usaha coca cola. Namun, kasus ini tdak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan alasan Coca Cola tidak terikat hukum perjanjian dengan konsumen.
Hal yang sama juga terjadi di Inggris. Konsumen gagal melanjutkan perkara dengan swensens tentang adanya siput kering dalam botol minuman yang diproduksinya. Namun, meskipun Inggris menganut Common Law, hakim memutuskan bahwa perkara tersebut dapat dilanjutnkan dengan alasan swensens mempunyai kontrak dengan konsumen.
Hal ini diadopsi juga oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law.Sehingga, di negeri Belanda, kasus tentang sengketa konsumen dapat dilaksanakan di pengadilan.
Menyinggung tentang common Law, pada sistem ini, pembentukan perundang-undangan dilakukan atas kasus yang terjadi di masyarakat. Sedangkan, untuk civil lawa, pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh negara. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: