Label Halal, UU dan PP Tidak Sinkron

PELAKSANAAN perlindungan konsumen harus diberdayakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Mengingat, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dipahami merata oleh masyarakat dan penyidik maupun aparat hukum lainnya.

BPSK

PERTEMUAN: Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Indah Sukmaningsih (tiga dari kiri) melaksanakan pertemuan dengan anggota BPSK Kota Batam.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),  Indah Sukmaningsih mengatakan permasalahan yang timbul saat ini pengambil kebijakan belum tau kondisi lapangan tentang kasus yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, BPKN yang tugasnya adalah memberi masukan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan perlu diberi masukan secara terus menerus.

Permasalahan yang sering timbul, katanya, adalah klausula baku. Selain itu, kondisi di Batam yang banyak pelaku usaha hanya berstatus cabang sedangkan kantor pusatnya berada di Jakarta.”Sehingga banyak kasus yang timbul di daerah namun kantor cabang di daerah tersebut tidak dapat menyelesaikan dengan alasan yang menentukan keputusan dan kebijakan adalah kantor pusat,” jelas sekretariat BPSK, Madyan dalam diskusi dengan Indah di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Batam.

Sementara, anggota majelis BPSK, Aries Kurniawan mengatakan pengetahuan penyidik tentang UU Perlindungan Konsumen masih rendah. ”Dalam satu kasus ada barang yang dipajang sudah kadaluarsa dan penyidik akan melakukan tindakan. Padahal, dalam UU Perlindungan Konsumen menganut azas delik aduan,” jelas alumni Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta ini.Sehingga, katanya, jika telah terjadi transaksi dan ada aduan dari konsumen yang dirugikan maka baru dapat dilaksanakan penyidikan.”Filosifinya, UU Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen dan pelaku usaha,” kata Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB) ini.

Selain itu, permasalahan tentang label halal sebenarnya telah diatur dalam UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan yakni pada Pasal 30 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan ; (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : a. Nama produk ; b. Daftar bahan yang digunakan ; c. Berat bersih atau isi bersih ; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. Keterangan tentang halal ; dan f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa .

Namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Keterangan tentang halal ini hilang. Hal ini tercantum pada Pasal 2 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Selanjutnya pada Pasal 3 (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya : 1. nama produk; 2. daftar bahan yang digunakan; 3. berat bersih atau isi bersih; 4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 5. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. ”Dan masih banyak lagi peraturan pemerintah yang sepererti ini,” timpal Ketua BPSK, Ahmad Hijazi. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: