Hak Konsumen dan Pencemaran Nama Baik

DARI ungkapan menulis di email, Prita Mulyasari dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman dengan membayar ganti rugi material dan immaterial kepada pihak pengugat I, II dan III sebesar Rp 204 juta. Rincian kerugian material kepada Rumah Sakit Omni sebesar Rp 164 juta. Kerugian immaterial sebesar Rp 40 juta yakni, PT Sarana Mediatama Internasional selaku pengugat I, Rp 20 juta, dokter Hengky Gozal selaku pengugat II, Rp 10 juta dan dokter Grace Hilza selaku pengugat III, Rp 10 juta. Keputusan ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.
Gugatan kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) dengan penuntut rumah sakit Omni Internasional ini pun menuai beberapa tanggapan. Dengan landasan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni melanggar pasal 27 ayat 3 yang menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Namun, definisi tentang pencemaran nama baik tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Dan dalam persidangan (yang dibaca penulis dalam media) tidak pernah diungkapkan apakah Prita memang melakukan pencemaran nama baik sesuai dengan substansi hukum atau hanya bentuk ungkapan konsumen terhadap pelayanan pelaku usaha. Sebab, yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi ahli telematika yang menjelasakan tentang proses pencemaran nama baik sesuai dengan UU No 11 tahun 2008 bukan substansi apakah Prita telah mencemarkan nama baik.
Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan,berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.
Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan,segolongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya bukan perseorangan,maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti : Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP (penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden) yang telah dihapuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).
Menurut Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro bahwa yang bisa melaporkan pencemaran nama baik seperti yang tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal-pasal dalam Bab XVI Buku I KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah,pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :
1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi;2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi
(Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).
Dari lanadasan tersebut sekarang tinggal hakim mau mengarahkan ke mana keputusannya. Apakah kepada pihak RS Omni Internasional sesuai dengan keputusannya saat ini atau kepada konsumen seperti Prita. Menurut hemat penulis,hukum bukan dipandang dari segi normatif. Melainkan juga dari segi sosiolgi masyarakat. Hukum haruslah memandang pihak yang lemah bukan pihak yang kuat.Selain itu, email Prita hanyalah ungkapan konsumen yang menanyakan pelayanan rumah sakit selaku haknya dan tidak melakukan tuduhan secara langsung (https://ariesaja.wordpress.com/2009/06/10/kasus-prita-pelanggaran-hak-konsumen/). Selain itu, kasus tidak akan mencuat jika permasalahan ini tidak dibawa ke pengadilan atau cukup dilakukan musyawarah atau mediasi di lembaga terkait seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: