Kasus Prita; Pelanggaran Hak Konsumen

KASUS pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) dengan penuntut rumah sakit Omni adalah salah kaprah. Seharusnya pihak rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dalam hal ini konsumen tentang kondisi kesehatan dan pemeriksaannya. ”Ini malah konsumennya dikenakan pencemaran nama baik dengan alat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” ujar Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB), Aries Kurniawan.
Pria yang juga anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam ini menyatakan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PK).
Dalam pasal 4 UU PK disebutkan hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. ”Dan tulisan Prita dalam email merupakan bentuk meminta penjelasan bukan pencemaran nama baik,” ujarnya.
Karena ini merupakan hak konsumen, jelasnya, maka sudah menjadi kewajiban rumah sakit memberikan informasi yang benar tentang kondisi pasien yang sakit.
Hal ini tercantum dalam pasal 7 UU PK yakni Kewajiban Pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Sementara berdasarkan peraturan, pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan kepada seseorang atau person bukan pada lembaga ataupun badan usahanya.
Di tempat terpisah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  Indah Suksmaningsih mengatakan Seharusnya pihak Rumah Sakit Omni menerima feed back yang dilakukan oleh Prita dan melakukan pendekatan lebih secara kekeluargaan serta menggunakan hati nurani, bukan langsung dengan jalur hukum seperti ini.
Dijelaskan Indah, bila dengan cara surat eletronik (e-mail) disampaikan Prita menimbulkan masalah, jadi harus bagaimana lagi masyarakat mengadukan keluhannya. “Kemana masyarakat harus menyampaikan keluhannya, untuk melapor ke pemerintah tidak mungkin, karena akan sia-sia saja,” paparnya.
Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menulis e-mail kepada kalangan terbatas tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar ke sejumlah milis sehingga rumah sakit ini mengambil langkah hukum.
Prita menyampakan hal ini dalam bentuk tulisan e-mail lantaran mempertanyakan mengapa rumah sakit internasional tersebut tidak memberikan hasil tes trombosit kepada dirinya. Padahal, tes trombosit tersebut menjadi alasan rumah sakit agar Prita dirawat inap.
Indah juga menyayangkan, RS Omni yang berskala internasional tidak mau mendengar masukan dari masyarakat, yang notabene menuju perkembangan yang lebih maju bagi rumah sakit. “Jangan mentang-mentang memiliki dana langsung menggunakan jalur hukum untuk menghadapi masyarakat kecil,” ujarnya.(ars/berbagai sumber)

Satu Tanggapan

  1. Hukum yang melindungi konsumen harus berjalan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Saya akan mensupport hal yang benar. :))

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: