Wakil Wali Kota Lantik Anggota BPSK Batam

SAAT ini, konsumen lebih mudah menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha. Pasalnya, Wakil Wali Kota Batam, Ir. H Ria Saptarika telah melantik sembilan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam pada Kamis (18/12) di Kantor Wali Kota Batam – Batam Centre. Adapun dari unsur pemerintah adalah Ahmad Hijazi, S.E,M.Si, Yoes Yusron Roni,S.E,M.Si,Makmur, S.Pd,M.Pd. Sedangkan dari pelaku usaha M Fathan Riadi, S.H, HM Ibrahim dan Ifan Manurung,S.H M.Hum. Dan dari perwakilan konsumen adalah Aries Kurniawan,S.E,M.Hum, Ir Fachri Agusta dan Asron Lubis.Terpilih sebagai Ketua BPSK adalah Ahmad Hijazi dan Wakil Ketua adalah Ir Fachri Agusta.
Dengan terbentuknya BPSK Kota Batam melalui SK Menteri Perdagangan no 817/M-DAG/KEP/11/2008 tanggal 28 November 2008 maka akan memudahkan konsumen dalam melakukan pengaduan perihal permasalahan sengketa konsumen. Sebab, BPSK merupakan lembaga peradilan di luar pengadilan.
Adapun penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsolidasi atau arbitrase.
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
Sedangkan Konsolidasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
Dan arbitrase dalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.
Dari ketiga cara tersebut dapat disimpulkan peran BPSK dalam ketiganya adalah berbeda. Pada penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsolidasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter.
Sengketa yang dilaksanakan dengan cara-cara tersebut di atas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK (Pasal 7 ayat 1). Namun demikian, sekalipun putusan BPSK ini bersifat final dan mengikat (Pasal 53 ayat 3) akan tetapi keberatan atas putusan tersebut masih dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya PN wajib memutusnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 58 ayat 1). Terhadap putusan PN dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) haris sejak putusan PN diterimakan. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan (Pasal 58 ayat 3).
BPSK dibentuk untuk tujuan memudahkan konsumen dalam menuntut hak-haknya apabila dirugikan. Oleh karena itu dalam Bab VI Pasal 23 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha ditegaskan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di di tempat kedudukan konsumen, apabila ia menolak atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dianggap memudahkan konsumen karena menurut suatu penelitian yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI RI (1979), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (1980), dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992), secara umum konsumen adalah pihak yang segan untuk berpekara, apalagi apabila biaya yang harus dikeluarkan lebih besar dari kemungkinan hasil yang akan diperoleh.
Keuntungan lain dari konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui jalur ini adalah sebagaimana disebutkan Pasal 22 Kep.Memperindag No 350, yaitu bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini sering juga dikatakan sebagai pembuktian terbalik. Dikatakan sebagai pembuktian terbalik karena dalam kasus biasa (perdata), pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: