Konsumen Belum Terima Sertifikat

JUMAT (21/11) sore pukul 16.15, Robinum Nainggolan menjumpai Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB) Aries Kurniawan. Pria asal Siantar – Sumatera Utara ini menyampaikan keluhan tentang sertifikat atas pembelian rumah di Legenda Hang Tuah – Batam Centre belum selesai. Padahal pelunasan pembayaran oleh Robinum ke pihak developer (Garama Group, red) telah diselesaikan pada tahun 2003.

Pria yang seharihari adalah pedagang ini juga membawa foto copy surat pendukung sepert akta jual beli antara konsumen dengan notaries Hatma yang berlokasi di Pelita.
Namun, dalam akta tersebut penandatanganan baru dilakukan pada tahun 2008 ini. Bukan hanya itu, konsumen juga membawa foto copy daftar konsumen yang pengurusan sertifikatnya masih dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dam surat itu pun tertanggal 06 Juni 2008.
Dalam surat daftar tunggu itu, Robinum berada pada urutan ke enam dengan nomor akta 611/2008. Dan nomor induk 6585.
Setelah melakukan pemerikasaan, YLKMB memberi saran kepada Robinum untuk melakukan pengecekan kepada notaris atau kepada BPN langsung. Sehingga dapat diketahui kapan dan sampai di mana pengurusan sertifikat Robinum.
Adapun alur pengurusan sertifikat adalah setelah melakukan perjanjian akta jual beli dengan notaris, maka pengurusan sertifikat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Buletin Jumat, hingga saat ini terdapat 2.000 sertifikat belum dapat diselesaikan BPN karena terkendala jumlah tenaga BPN yang terbatas.’’Antara beban kerja dan jumlah petugas tidak seimbang,’’ ujar Markus yang bekarja di developer PKP di bilangan Jodoh – Batam.
Tentunya, jika keterlambatan ini dikarenakan oleh kelambanan BPN, maka BPN tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. ’’Sebab lembaga pemerintah tidak dapat dituntut dalam perkara ini,’’ ujar Aries.
Sebelumnya, YLKMB juga menerima permasalahan serupa. Lilis Lishatini juga mengalami keterlambatan penerima sertifikat. Padahal, pemilik rumah di perumahan Anggrek Sari – Batam Centre ini belum menerima sertifikat yang seharusnya diterimanya. ’’Sekalgi lagi keterlambatan berada pada ppihak BPN Kota Batam,’’ ungkap Markus.

3 Tanggapan

  1. Assalamu’alaykum Wr.Wb.

    Mohon dukungannya. Jazakumullahu khairan katsira.

    ——————————————————————-

    (Surat Terbuka untuk DPR RI)

    Perihal: Mendesak Undang Undang Sertifikasi Halal Obat-Obatan

    Kepada Yth:

    Dewan Perwakilan Rakyat
    Republik Indonesia
    Di Jakarta

    Bismillahirrohmanirrohim.

    Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, saya yang
    bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

    Menimbang:

    1. Berdasarkan data dari Lembaga Pengkajian Pangan,
    Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
    (LPPOM-MUI), hingga saat ini tidak ada satupun
    obat resep dokter yang bersertifikat halal, sehingga
    semua obat resep dokter yang beredar di Indonesia
    tidak dijamin kehalalannya atau Subhat.

    2. Hampir semua obat-obatan resep dokter adalah
    produk impor dari negara-negara yang tidak mengerti
    masalah halal dan haram.

    3. Saat ini ditemukan beberapa obat resep dokter
    yang ternyata mengandung zat aktif, maupun
    komponen penunjangnya yang belakangan diketahui
    berasal dari babi maupun bahan lainnya yang
    diharamkan oleh ajaran Islam.

    4. Bahwa bagi umat Islam, mengkonsumsi obat-obatan
    yang halal dan thoyib adalah perintah agama yang
    wajib ditaati.

    5. Dalam hal obat, dokter hanya mengetahui masalah
    khasiat, dosis maupun efek samping obat, namun
    hampir semua dokter tidak mengetahui asal usul
    bahan dan proses pembuatan suatu obat.

    6. Pihak yang paling mengetahui asal usul bahan-bahan
    obat adalah para produsen bahan obat/ Farmasi.

    7. Umat Islam di Indonesia, sebagai konsumen obat,
    berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan
    jaminan dari produsen obat atas kehalalan obat-obatan
    yang diresepkan oleh dokter.

    8. Dokter dan pasien akan mudah mengetahui jaminan
    halalnya suatu obat, bila kemasan obat tersebut sudah
    berlabel sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.

    Mengingat:

    1. Al-Qur’an, surat Al-Baqarah, ayat 173.

    2. Hadist Rasulullah SAW:
    “Berobatlah, tapi jangan berobat dengan barang
    yang haram.” (H.R. Abu Daud).

    3. Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang
    Perlindungan Konsumen.

    Mengusulkan/ Mendesak:

    1. Segera dibuat Undang-Undang/ Peraturan tentang
    wajibnya sertifikasi halal untuk obat-obatan yang
    beredar di Indonesia.

    2. Seluruh produsen obat-obatan harus peduli terhadap
    pasien Muslim dan mendukung jaminan halal produk
    obat-obatan melalui audit sertifkasi halal oleh
    lembaga yang berwenang.

    Penulis sebagai seorang muslim dan sebagai dokter,
    sangat menantikan hadirnya obat-obatan yang dijamin
    kehalalannya. Dengan adanya obat yang berlabel
    sertifikat halal, maka dokter maupun pasien akan
    mudah untuk mengetahui kehalalan suatu obat.

    Semoga sertifikasi halal obat-obatan, suatu saat nanti
    akan menjadi kenyataan serta mendapat ridlo dari
    Allah SWT. Amien.

    Bandung, 23 Nopember 2008
    Hormat saya,

    Dr. Mas Ahmad Yasa G, SpOG

    Spesialis Obstetri & Ginekologi
    STR No. 32.1.1.301.2.07.083427

    Email:
    mas_ay@yahoo.com

    Tembusan:

    1. Menteri Kesehatan RI
    2. Menteri Agama RI
    3. Badan POM
    4. LPPOM MUI
    5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

  2. Pak Aries,

    Kejadian yang menimpa Bpk.Robinum Nainggolan juga hampir sama dengan saya.
    Kebetulan saya juga konsumen Garama Group.

    Singkat ceritanya begini :
    Bulan November 2006, saya membeli 1 unit rumah Tipe 38/90 di Legenda Avenue – Legenda Malaka, dimana status rumah nya adalah ready stock.Saya bayar secara hard cash (Kontan) dan dari pihak Garama di kantor di daerah Bengkong Garam, saya memperoleh Kwintansi + materai.Dan beberapa hari kemudian saya memperoleh Akta Jual Beli (?).

    Tapi sejak saat itu, sampai pertengahan tahun 2008, setelah saya bolak balik menelpon ke kantor nya, tetap belum dapat kepastian kapan Sertifikat rumah saya selesai.Jawaban nya adalah sedang diurus.

    Nah pada tgl 24 Juni 2008, setelah saya iseng (nekad) datang ke kantor pemasaran Legenda Avenue tipe 45 , akhirnya, mereka menyerahkan ke saya 1 lembar Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Direktur nya yang diketahui oleh cap Notaris Ibu Shinta.

    Intinya adalah jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Surat Pernyataan ini (yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak – developer & konsumen) ternyata pihak developer tidak bisa / belum menyerahkan Sertifikat Rumah ke saya, maka mereka akan membayar denda atas keterlambatan sebesar 100rb per hari.

    Sekedar informasi saja, bahwa Surat tersebut sebenarnya sudah di tanda tangani oleh Direktur nya (Bpk.Jani) diatas materai tgl 24 Maret, artinya saya selaku konsumen , baru di serahkan Surat Pernyataan ini sekitar 3 (tiga) bulan kemudian.Itupun setelah saya yang pro-aktif menanyakan ke pihak Garama.

    Sepertinya mereka tahu, bahwa at least , mereka bisa molor 3 (tiga) bulan dari tgl Surat Pernyataan yang saya tanda tangani, karena mereka akan ngotot mengatakan bahwa Surat Pernyataan ini baru sah apa bila telah di tanda tangani oleh kedua2 pihak (konsumen + Garama). Akal yang bagus kan?

    Nah, akhir Desember 2008, saya telepon + datangi lagi ke kantor Garama, tetapi akhir nya saya harus ke kantor Pemasaran ruko Legenda Junction di Mega Legenda.Disana, saya cuma mendapatkan informasi bahwa person in charge yang mengurus masalah ini sedang cuti, jadi saya di minta menunggu Ibu Rini kembali masuk kantor.

    Saya sudah meninggalkan foto copy Surat Pernyataan + catatan tangan saya bahwa sudah jatuh tempo dan mereka harus menjelaskan ke saya , tata cara pengambilan kompensasi nya.
    Saya juga ada meninggalkan kartu nama saya, jadi berharap bisa segera di hubungi.

    Beberapa hari yang lalu, saya telepon lagi Garama, ternyata, setelah di over2 ke sana ke mari, akhirnya, saya bisa juga bicara langsung dengan Ibu Rini nya.
    Langsung ke pokok permasalahan nya, saya menanyakan status sertifikat rumah saya, ternyata, baru diurus sertifikat Induk nya! Jadi harus berapa lama lagi harus menunggu sertifikat rumah jadi?

    Dan waktu saya menanyakan kompensasi yang bisa saya ambil, menurut beliau, gak bisa, karena hitung2an nya nanti setelah sertifikat jadi, dengan alasan nanti repot akunting nya.Nah lho??

    Saya gak mau aneh2 kecuali mau hak2 saya saja , apakah itu sertifikat rumah yang sudah saya beli kontan + kompensasi yang di janjikan mereka.Itu saja.
    Kenapa? Karena wajar saja, misalnya saya beli kendaraan kontan bulan November 2006, apakah wajar sampai bulan Januari 2009 saya belum terima BPKB nya?Aneh kan.

    Mohon masukan dan saran nya .

    Terima Kasih

    Wassalam,

  3. Dear Garama n pihak terkait,
    Saya sudah di tetelepon pihak Garama menyatakan sertifikat rumah saya sudah selesai,tapi berhubung karena saya belum bisa mengambil langsung (dinas Luar kota/S’pore red) diperwakilkan istri saya katanya tidak bisa alias harus saya ambil sendiri.
    Terimakasih karena sudah membuat hati ini sebbbel.perkara yang saya adukan ke pihak POLTABES dan MABES POLDA METROJAYA akan kita selesaikan dengan bayar harga.
    Bst rgrds/R.Nainggolan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: