Penyelesaian Sengketa Konsumen

PIHAK yang dapat mengajukan tuntutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah konsumen. Sedangkan pihak lainnya seperti sekelompok masyarakat, pemerintah maupun LPKSM hanya dapat mengajukan gugatan melalui peradilan umum.
‘’Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,’’ jelas Guru besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette M.Waluyo, S.H, M.H., CN
Bernadette menjelasakan munculnya sengketa tersebut telah diatur dalam pasal 23 UU PK yakni Pelaku usaha yang menolak atau/dan tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK akan menimbulkan sengketa konsumen dan dapat digugat/diselesaikan sebagai berikut; peradilan dan di luar peradilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Selanjutnya, kata Bernadette, para pihak harus sepakat di lembaga mana dalam penyelesaiannya. Selain itu adalah cara apa yang harus ditempuh apa mediasi, konsolidasi atau arbitrase.
‘’Prinsipnya, mencapai hasil saling menguntungkan dua belah pihak. Dengan melihat budaya bangsa yang menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah maka cara yang menguntungkan adalah mediasi,’’ ungkapnya.
Ia mengatakan yang bisa digugat adalah perkara perdata atau ganti rugi, bukan permasalahan pidana. Dan seandainya jika Ketua LPKSM mengajukan gugatan maka dapat dilakukan dengan dua cara yakni NGO legal standing dan class action.
Contoh NGO Legal Standing, dalam kecelakan kereta api, Ketua LPKSM mewakili korban untuk mengajukan gugatan. Sedangkan class action, contohnya YLKI mengajukan tuntutan kepada PLN atas pemadaman listrik karena YLKI masuk dalam korban.
Dalam pasal 18 huruf F UUPK diatur tentang pecantuman klausula baku, dalam hal ini contoh yang nyata adalah mercand tidak boleh men-surchange apapun terhadap konsumen. Contoh kartu kredit City Bank.
Contoh yang terjadi dalam klausula baku adalah :
1.Cara pengungkapan, contoh kontrak PLN dan telepon, apabila terjadi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1226 dan 1227 KUH Perdata. Termasuk klausula baku yang sulit dimengerti
2.Letak, contoh slip pengiriman surat melalui POS. Letaknya tidak bisa dilihat. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: