Penanganan Klausula Baku

GURU besar Universitas Parahyangan Prof. DR Johannes Gunawan, S.H, L.L.M menyatakan dalam menangani sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memperhatikan empat syarat, yakni:
1. Ada hukum yang dilanggar
2. Ada Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Dalam hukum acara perdata di Indonesia yang mendalilkan harus membuktikan.
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian yang disebabkan hubungan kausal.
Setelah memperhatikan empat hal tersebut maka BPSK dapat memproses pengaduan masyarakat.
Namun, kata Johannes, hukum Perlindungan Konsumen menggunakan pembuktikan terbalik, artinya pelaku usaha langsung dianggap bersalah. ‘’Pelaku usaha harus membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah,’’ jelasnya.
Beberapa permasalahan dalam sengketa konsumen adalah klausula baku. Dalam hal ini, Johannes menjelasakan, kontrak terbagi menjadi dua, yakni :
1. Kontrak hasil negosiasi, perundingan, negoziate contract.
2. Kontrak baku, standarize contract, kontrak standar
Yang termasuk pada klausula baku adalah jenis kontrak kedua, karena semua pasal-pasal dalam kontrak standar adalah klausula baku dan perjanjian yang ditetapkan sepihak serta digandakan sepihak.
Berdasarkan penelitian di Indonesia dan Amerika Serikat, 99 persen kontrak adalah kontrak standar. Sebuah kontrak standar, jelasnya, adalah kontrak yang didesain dan digunakan oleh pelaku usaha.
Sajarah adanya kontrak baku adalah untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Namun, kontrak ini mengandung kelemahan karena isinya membatasi dan mengalihkan kewajiban pelaku usaha.
‘’Bahkan ada kemungkinan pengusaha menciptakan kewajiban baru yang semestinya bukan kewajiban konsumen. Hal ini disebut klausula eksonerasi,’’ katanya.
Kontrak ini besar kemungkinan merugikan konsumen sehingga melanggar pasal 18 di UU PK. Dan tentang ini, menjadi pengawasan BPSK. Contoh lain dari klausula baku adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.
Maka, sesuai pasal 18 ayat 3, maka perjanjian atau jual beli itu batal demi hukum. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, konsumen dapat mengadu lewat BPSK maupun pengadilan. Saksinya ada pada pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni menegur dan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: