Peranan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

KEMAJUAN di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.

Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, maka pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum, karena  hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Penyelesaian perselisihan terhadap sengketa yang dihadapi masyarakat termasuk dalam hal sengketa konsumen, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan  sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.

Bagi pihak yang kurang puas dan tidak sepakat dengan hasil penyelesaian BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, bila lewat dari waktu itu tidak mengajukan upaya hukum, maka dianggap teah menerima putusan BPSK tersebut. Dan bila putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dianggap belum adil, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Tentang eksekusi, putusan yang telah dikeluarkan BPSK, untuk eksekusi harus dimohonkan oleh konsumen ke pengadilan negeri (fiat eksekusi), permohonan eksekusi ke pengadilan negeri ditempuh karena Pengadilan negeri memiliki sarana untuk eksekusi dengan adanya jurusita yang memang salah satu dari tugasnya adalah eksekusi.

(Prof. Dr. H. Muchsin, SH, Hakim Agung MA RI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: