Pelatihan bagi Anggota BPSK

DEPARTEMEN Perdagangan mengadakan pelatihan bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di 34 kota di Indonesia. Acara yang bertujuan meningkatkan kemampuan bagi anggota BPSK dan calon anggota BPSK tersebut dilaksanakan pada Kamis (24/7/08).
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Ahmad Hijazi, S.E, M.Si mengatakan acara yang diselanggarakan Departemen Perdagangan meliputi dua bidang yakni diklat operator komputer wajib daftar perusahaan dan pelatihan bagi anggota BPSK.
’’Tugas-tugas ini sangat penting bagi daerah. Karena selama ini pembentukan BPSK mengalami kendala,’’ papar Hijazi yang saat itu mengenakan batik.
Kendala yang dihadapi, katanya, UU Perlindungan Konsumen beserta turunannya telah lama ada dan berjalan. Tapi karena ini berkaitan dengan pelimpahan wewenang pusat ke daerah, maka kendala yang utama adalah perihal pendanaan.
Selain itu, permasalahan yang muncul adalah perihal sumber saya manusia.
’’Dan jika dilihat dari pemateri, maka pemberi pelatihan ini adalah orang yang berkompeten di bidangnya,’’ jelasnya.
Adapun pembicara dalam pengembangan SDM tersebut adalah Prof DR Johannes Gunawan, S.H, LLM, Prof DR Bernadette Waluyo, S.H, M.H, CN.
Keduanya dari Universitas Parahyangan Bandung dan mengisi tentang perbuatan yang dilarang dan tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK yang dapat menjadi aspek sengketa konsumen di BPSK serta materi simulasi penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi bagi peserta anggota BPSK (studi kasus).
Pembicara selanjutnya adalah Prof DR H Muchsin, SH (Hakim Agung pada MA-RI) memberikan materi tentang pengajuan keberatan dan permohonan fiat eksekusi atas putusan BPSK ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 dan Perma No 1 Tahun 2006.
Sedangkan dari Sekjen Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI Dra N Krisnawenda, M.Si menyampaikan materi tentang teknik-teknik penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi baik yang berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Dan Kombes Pol Drs Bung Djono, S.H, M.H (Kabid Korwas PPNS, Bareskrim Mabes Polri) memberi materi tentang Koordinasi pihak Kepolisian dengan BPSK dalam rangka memanggil pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan majelis BPSK.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Konsumen Makbullah Pasinringi mengatakan pertumbuhan BPSK di Indonesia belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Buktinya, hingga tahun 2007 jumlah BPSK diseluruh Indonesia hanya 34. Bandingkan dengan jumlah kabupaten dan kota di seleruh Indonesia.
Adapun tujuan dari pelaksanaan acara ini, katanya, adanya keseragaman pelaksanan tata lakasana penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga peran BPSK dapat dirasakan masyarakat. Khususnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan menambah visi dan misi serta wawasan. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: