Menyoal SKB tentang Ahmadiyah

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang dirilis Senin (9/6) oleh beberapa kalangan tidak mengikat dan dan menyelesaikan permasalahan keberadaan Ahmadiyah dan kasus penyerangan Front Pembela Islam (FPI).
Mantan menteri sekretaris negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan SKB yang diterbitkan pemerintah tidak memiliki dasar hukum perundang-undangan terutama dalam UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 1/PNPS/1965 yang belum dicabut.
Sehingga pengeluaran SKB ini terkesan bersifat politis dan berakibat tidak dapat menyelesaikan akar pernasalahan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, katanya, pemerintah Indonesia dapat belajar dari Pakistan. Di negara tersebut, ajaran Ahmadiyah tidak dimasukan dalam ajaran Islam melainkan tersendiri. Tempat ibadahnya dinamakan Temple bukan Masjid.
Kembali pada penerbitan SKB Ahmadiyah, teori sebuah undang-undang dapat mendelegasikan dua kewenangan kepada pemerintah. Pertama, kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana. Kedua, kewenangan untuk menindaklanjuti undang-undang dengan tindakan-tindakan kepemerintahan. SKB Ahmadiyah, masuk kategori yang kedua sehingga bersifat penetapan.
Dari materinya, SKB itu bersifat final, individual, dan konkret. SKB Ahmadiyah sifatnya sekali selesai dan spesifik menunjuk pada Ahmadiyah.
Berikut petikan SKB tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut Anggota atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
1. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut anggota dan anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad.
3. Penganut anggota dan anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan 2 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut anggota dan anggota pengurus JAI.
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan 4 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya.
6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah2 pembinaan dalam rangka penanganan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

Perlu dikaji lagi
Jika ditengok lebih cermat, inti SKB terletak pada butir pertama dan kedua. Butir pertama SKB secara implisit menyatakan bahwa JAI dilarang melakukan penodaan agama. Tindakan ini bertentangan dengan UU No 1 PNPS 1965. Pada butir pertama ini pemerintah berupaya menghaluskan tata bahasa dengan kalimat “memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara.” JAI selaku pihak yang terkait langsung dengan SKB ini justru tidak disebut-sebut.
Sikap pemerintah baru terlihat agak tegas pada butir kedua. Secara eksplisit pemerintah melarang JAI menjadi bagian dari Islam. Kalau toh ingin tetap menganut agama Islam, anggota JAI mesti menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Pada butir kedua ini secara khusus pemerintah menyinggung-singgung soal pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
Sehingga, sebagian masyarakat menilai pemerintah masih ingin melindungi eksistensi JAI. Pendapat ini didasarkan kepada enam butir SKB yang tidak satupun menyatakan pemerintah akan membubarkan JAI.
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bahkan menyuarakan ketidakpuasannya terhadap SKB itu dengan mengirim empat pesan kepada Presiden SBY. Tuntutan Habib Rizieq yang pertama ialah pemerintah segera membubarkan organisasi JAI. Tuntutan kedua, pemerintah mesti melarang ajaran JAI. Tuntutan ketiga dan keempat, pemerintah menutup kegiatan dan membina warga JAI.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali juga menilai pemerintah belum menyentuh pokok persoalan. “Saya pikir masih ada kerancuan antara kebebasan beragama dengan penistaan atau penodaan beragama. Berdasarkan pengamatan dan kajian PPP, Ahmadiyah sudah menistakan agama. Kalau ada yang mendukung, saya rasa mereka tidak melihat penistaan.
Di sisi lain, SKB yang sempat tertunda-tunda ini juga tidak membuat JAI lega. “Secara yuridis, SKB itu tidak dikenal. Tapi secara sosiologis, karena sudah dibacakan, kami harus patuh pada aturan itu,” kata Sekretaris Jenderal JAI Supardi,

Bingungkan Anggota
Tentang kekerasan yang terjadi di Monas, beberapa tokoh ormas Islam memberikan komentar yang membingungkan anggotanya.
Masyarakat bingung dan dibuat terpecah-pecah karena masalah Ahmadiyah ini, dua organisasi terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah antara anggota dan pengurus nya Dalam berita-berita singkat http://www.detik.com disebutkan kalau Habib Rizieq telah mengadukan 289 orang termasuk Amien Rais dan Syafii Maarif karena ikut dalam AKKBB, terus terang keikutsertaan kedua tokoh Muhammadiyah itu dan yang mana keduanya adalah mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, membuat anggota Muhammadiyah di daerah tertanya-tanya.
Untunglah ada klarifikasi dari Amien Rais, kalau tanggal 1 juni 2008 dia berada di Jogjakarta lagi sedang membaca buku, sehingga Amien yang mantan ketua MPR RI itu tidak ikut-ikutan di aksi AKKBB vs FPI pada peristiwa 1 Juni 2008 yang baru lalu, kenapa dia lega karena teman ini pengagum berat Amien Rais, tapi juga dia penyokong keluarnya SKB 3 menteri, tetapi teman ini pun tak suka kekerasan. (***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: