Penjaringan Anggota BPSK Dimulai

Penjaringan anggota Badan Penyeleseian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam mulai dilaksanakan.
’’Untuk saat ini masih dalam proses permintaan nama calon anggota BPSK,’’ ujar anggota tim pemilihan calon anggota BPSK Kota Batam Imbalo Iman Sakti kepada Buletin Jumat.
Berdasarkan surat ketua tim dengan nomor 005/TP-BPSK/V/2008 disebutkan calon anggota yang berusia serendah-rendahnya 30 tahun harus mengumpulkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Memenuhi syarat umum
2. Memenuhi syarat khusus
3. Membuat makalah dengan
tema perlindungan konsumen.
Melampirkan beberapa dokumen, diantaranya; daftar riwayat hidup, FC KTP, FC ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat pernyataan berpengalaman dalam bidang tertentu, surat pengusulan pencalonan dari lembaga yang diwakilinya, bagi anggota dari unsur konsumen harus melampirkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK) dan pas photo terakhir ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar. Kabid Progran Disperindag dan ESDM Ibu Ely mengatakan rapat untuk membahas pembentukan BPSK ini dilaksanakan hari Sabtu (31/5).
Seperti yang diberitakan sebelumnya pembentukan BPSK Kota Batam didasarkan pada Peraturan Presiden yang turunan dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Adapun tugas BPSK adalah menyelesaikan masalah konsumen dan pelaku usaha di luar jalur pengadilan, sehingga diharapkan tidak melalui birokrasi yang sulit, panjang dan biaya yang ringan.

3 Tanggapan

  1. assalamu”alaikum wr.wb..
    Saya kebetulan menjadi pengurus MUI Kabupaten Bogor dan sekarang ini menjadi Direktur Lembaga Pengkajian Halal produk Lokal (LPH PL) MUi Kabupaten Bogor, dan kebetulan pada tahun 2010 nanti akan di bentuk BPSK Kabupaten Bogor, saya diamanati untuk ikut seleksi anggota… tapi bisa tidak yah MUI atau LPH PL mewakili konsumen? dan bagaiman syarat untuk mendapatkan TDPLK?

    terimaksih…
    wassalamualaikum wr..wb

    • Assalamualaikum, wr wb
      Anggota BPSK menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa anggota terdiri dari unsur konsumen, unsur pemerintah dan unsur pelaku usaha. Dan masing-masing diusulkan oleh lembaga yang mewakilinya.
      Untuk itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat masuk menjadi anggota BPSK adalah yang telah terdaftar dan diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah.
      Adapun langkah-2 yang harus dilakukan adalah; (lembaga konsumen) mengirim surat kepada wali kota atau bupati agar masuk menjadi anggota tim seleksi. Selanjutnya tim seleksi yang akan menunjuk bapak. Anggota tim seleksi tidak dapat menjadi anggota BPSK. Demikian terima kasih
      Wassalamualaikum wr.wb

  2. assalamu”alaikum wr.wb..
    Saya kebetulan menjadi pengurus MUI Kabupaten Bogor dan sekarang ini menjadi Direktur Lembaga Pengkajian Halal produk Lokal (LPH PL) MUi Kabupaten Bogor, dan kebetulan pada tahun 2010 nanti akan di bentuk BPSK Kabupaten Bogor, saya diamanati untuk ikut seleksi anggota… tapi bisa tidak yah MUI atau LPH PL mewakili konsumen? dan bagaiman syarat untuk mendapatkan TDPLK?

    terimaksih…
    wassalamualaikum wr..wb

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: