Penggerakan Sektor UKM Melalui Aturan Kredit

LATAR BELAKANG

Batam adalah sebuah zona ekonomi istimewa, berada di seberang Singapura. Kota ini yang ketika dibangun pada tahun 1970-an awal hanya dihuni sekitar 6.000 jiwa penduduk, sekarang penduduknya sangat banyak.
Kota Batam merupakan sebuah Pulau yang terletak sangat strategis di sebelah utara Indonesia dan terletak di jalur pelayaran internasional.
Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan Penjajah ini, digunakan oleh pemerintah pada dekade 60-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.
Pada dekade 70-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai penggerak pembangunan Batam
Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 80-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.
Di era reformasi pada akhir dekade tahun 90-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
Terakhir, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36/2000 tentang penetapan Perpu No 1 /2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan 4 Juni 2007. Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) ditetapkan menjadi FTZ penuh
Dengan penetapan status khusus Batam, Bintang dan Karimun, maka diharapkan Batam dan daerah lain di Provinsi Kepri menjadi lokomotif perekonomian Indonesia dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ini harus disikapi dengan positif, BPS Kepri mencatat pertumbuhaan ekonomi per-triwulan ini di provinsi Kepri mengalami peningkatan sebesar 1,99 persen, dan lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2006 lalu, yang hanya sebesar 1,24 persen, dan semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif
Bila dibandingkan dengan tahun 2005, disimpulkan setiap tahunnya pertumbuhaan ekonomi di Provinsi Kepri mengalami peningkatan, dimana pada 2005 lalu pertumbuhaan ekonomi yang hanya 6,52 persen, 2006 mengalami peningkatan menjadi 6,78 persen.
Sektor yang paling berperan dalam mendongkrak pertumbuhaan ekonomi Kepri, dalam evaluasi dan survei BPS pada Triwulan I 2007 tahun ini adalah sektor industri yang mendominasi, dengan kontribusi sebesar 60,21 persen. Kemudian, selanjutnya sektor pertambangan sebesar 10,45 persen, sektor perdagangan sebesar 7,85 persen, ditambah sektor-sektor lainnya yang memberikan kontribusi di bawah 6 persen.
Jika mengacu pada target yang ditetapkan pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mencapai 6,8 persen, maka target ini diharapkan dapat teralisir bahkan melebih yang ditetapkan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukan langkah postif, namun keaneahan di lapangan terjadi. Dan ini berbeda dengan berbagai negara lain. Biasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penyaluran kredit perbankan, tetapi di Indonesia tidak, meski pertumbuhan ekonomi tinggi di atas lima persen tetapi penyaluran kredit perbankan tidak ikut meningkat.
Ini terjadi karena perbankan di Indonesia masih ragu-ragu untuk memberikan kredit. Kemungkinan menurut dia karena perbankan sangat ketat dan selektif dalam menyalurkan kredit.
Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan faktor fundamental ekonomi yang bagus saat ini belum menggerakan sektor riil secara baik.
BI juga mengakui bahwa penyaluran kredit perbankan saat ini masih rendah dibandingkan sebelum krisis. Untuk itu BI membuat langkah fasilitasi untuk menjembatani terjadinya penyaluran kredit perbankan ke sektor riil.

PERMASALAHAN

Rendahnya penyaluran kredit dunia perbankan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan ketatnya syarat untuk penyaluran kredit, terutama untuk sektor riil ekonomi mikro. Untuk itu, Perbankan didesak segera merealisasikan kucuran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena seluruh kemudahan sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, perbankan harus mulai membuka akses bagi UMKM untuk memperoleh modal hingga maksimal Rp 20 miliar.
Hal ini belum terlaksana karena Perbankan menetapkan syarat yang ketat bagi dunia usaha kecil untuk memperoleh kredit. Seperti diketahui, usaha kecil dan menengah tidak memiliki agunan untuk mendapatkan kredit, kecuali aktivitas usahanya itu untuk menghidupi keluarganya.
Ketatnya peraturan perbankan dalam menyalurkan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro dan kecil membuat kelompok ini tidak bisa mendapatkan haknya. Padahal, kredit itu juga merupakan hak asasi manusia sehingga perbankan harus memihak kepada kelompok miskin, bukan seperti sekarang, kemudahan justru diberikan kepada pengusaha besar.
Seharusnya perbankan menyalurkan kredit kepada kelompok usaha mikro dan UKM tanpa agunan dan cukup kepercayaan sehingga sektor mikro bisa berkembang.
Selain itu, Kendala UMKM yang paling menonjol adalah akses ke sumber modal. Setiap kali datang ke bank, kami selalu ditanya prospek bisnis, neraca, dan kemampuan bayar. Padahal, UMKM itu jarang yang punya neraca
Sampai sekarang pelaku UKM berteriak karena kucuran kredit belum juga mereka nikmati. Jika perbankan tetap menerapkan aturan ketat dan bunga tinggi, perbankan itu tidak lebih dari rentenir yang cuma cari untung.

PEMBAHASAN

Untuk mendorong bergeraknya sektor riil lebih optimal, Bank Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan perbankan melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Pelonggaran itu merupakan Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.
Bank Indonesia dan pemerintah juga sepakat melonggarkan ketentuan perbankan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Relaksasi aturan itu rencananya akan dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 1 April 2007.
Selama ini pemberian kredit UKM didasarkan pada tiga pilar. Yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar, prospek industri dan neraca keuangan.
Diantara ketiganya, hanya kemampuan membayar yang menjadi pertimbangan kucuran kredit. Dua pilar lainnya dihapuskan. Bank sentral juga menaikkan plafon kredit bank dari Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar.
Aturan lain yang dilonggarkan adalah perusahaan bermasalah bisa memperoleh kredit kembali. Dengan catatan, setelah diteliti ternyata kredit bermasalah itu bukan disengaja tapi disebabkan oleh situasi makro dan krisis.
Bank Indonesia juga melonggarkan pelepasan kredit. Perusahaan akan dipilih berdasarkan kemampuan membayar dan prospek industri yang dapat dibantu kembali. Ada 10 sektor yang menjadi prioritas. Yang paling mendesak adalah infrastruktur.
Pelonggaran beberapa aturan bank sentral tersebut ditujukan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan pemerataan kredit perbankan diberbagai sektor khususnya sektor UMKM yang dinilai dapat mendorong perekonomian nasional.
Konsensus nasional ini agar pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat. Tentu bagaimana perbankan meningkatkan fungsi intermediasinya, lebih memeprmudah dan Bank Indonesia dapat mengatur masalah-maslah yang ada lebih rileks
Relaksasi aturan perbankan yang diumumkan Bank Indonesia sesuai arah yang dibutuhkan perbankan dan membuat target kredit perbankan meningkat. Karena bank tidak takut lagi untuk memberikan kredit terhadap perusahaan yang terkena krisis ekonomi dan nilai tukar yang tidak stabil akibat situasi makro ekonomi yang kurang kondusif.
Namun, langkah yang dilakukan bukan hanya pada perbaikan sisi aturan dan hukum. Melainkan juga pada pemantauan usaha kecil dan menengan di lapangan. Buktinya, Memasuki triwulan II 2007, tanda-tanda bangkitnya perekonomian riil Indonesia belum terlihat jelas. Laju investasi masih sangat rendah. Bahkan sejumlah indikator seperti ekspor dan laju penyaluran kredit malah menurun. Di sisi lain, industri perbankan sebenarnya kelebihan likuiditas.
Sumber permasalahan utama berasal dari perbankan yang kurang berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit dan lebih senang membiakkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Penyebab lain, pemerintah yang tidak efektif dan lamban dalam membenahi iklim investasi. Akibatnya, usaha di Indonesia menjadi tidak kompetitif dan penuh ketidakpastian.
Selain itu, iklim investasi yang buruk mengakibatkan sektor riil yang tak bergerak. Terdapat sejumlah fakta yang membuktikan bahwa persoalannya bukan pada perbankan dan BI.
Pertama, sejak tahun 2005 hingga sekarang, BI telah berkali-kali melonggarkan aturan kredit untuk mendorong intermediasi perbankan. Bahkan, ada aturan yang telah dilonggarkan sebelumnya kini dilonggarkan lagi. Ironinya, sepanjang tahun 2006 penyaluran kredit hanya tumbuh 14 persen.
Penyaluran kredit itu jauh di bawah target semula, yakni 20 persen. Bahkan, pada Januari 2007 posisi kredit turun sebesar Rp 15,5 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Kedua, saat ini angka kelonggaran tarik kredit terus meningkat mencapai Rp 179 triliun. Artinya, banyak perusahaan yang sebenarnya telah mendapatkan persetujuan kredit, tetapi tak memanfaatkan dana kreditnya itu karena melihat iklim investasi yang tidak membaik.
Karena itulah, pelonggaran aturan yang kembali dilakukan BI dengan menerbitkan PBI 9/6/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum tak akan efektif tanpa diikuti dengan percepatan perbaikan iklim investasi.
Kelonggaran dalam PBI baru itu meliputi penetapan kualitas aktiva produktif, penetapan penyeragaman kolektibilitas (uniform classification system), penetapan kualitas kredit kepada bank perkreditan rakyat yang terkait dengan program penerusan (linkage program), dan jenis agunan.
Sejumlah masalah struktural yang ada saat ini harus diselesaikan. Hal itu antara lain lemahnya dukungan iklim investasi dan struktur pasar, belum memadainya ketersediaan infrastruktur, permasalahan birokrasi, rendahnya produktivitas, dan inefisiensi faktor produksi.
Selain itu, masih ada kesimpangsiuran dan ketidakkonsistenan regulasi, lemahnya kepastian hukum, dan rendahnya kemampuan untuk mempercepat belanja pembangunan di daerah.
Perbankan juga harus proaktif untuk melaksanakan program ini yakni mendatangi pelaku usaha jika benar-benar memiliki kepedulian menggerakkan sektor riil.
Secara ekstrim jika SBI dihilangkan atau suku bunganya terus dikurangi, tentu dengan sendirinya perbankan akan bergerak mencari saluran lain untuk mengembangkan uangnya. Salah satunya adalah mengucurkan kredit kepada UKM.
Di sisi lain, pelaku usaha seharusnya tidak lagi bersikap menunggu dan menyerah dalam ketidakpastian usaha. Pemerintah sudah memberikan jalan, BI pun tergerak membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan iklim usaha. Pengusaha pun harus bersikap proaktif, minimal bagaimana menghidupkan kembali usahanya masing-masing.
Usaha-usaha untuk penyaluran kredit pun mengalami permasalahan karena tidak ada pemantauan atau pengontrolan setelah kredit dikucurkan. Sehingga ada beberapa masalah diantaranya, tingkat kegagalan pengembalian yang sangat tinggi.
Faktor ketidakberhasilannya bukan disebabkan oleh karena pengusaha kecil tidak memiliki dana untuk membayar kembali kredit mereka, sebagaimana anggapan selama ini, melainkan karena kesalahan dalam perencanaan program yang tidak memperhitungkan realitas pasar. Misalnya, pengusaha kecil yang menerima pinjaman dari pemerintah dengan subsidi tinggi cenderung menganggap pinjaman itu sebagai hibah dan mengabaikan kewajiban membayar cicilan.
Kebanyakan program kredit tidak memasukkan komponen tabungan. Karena pengusaha kecil tidak diharuskan menabung sebagian dari pendapatan tambahan yang mereka peroleh dari kegiatan yang dijalankan dengan uang kredit, sehingga akumulasi modal dan mobilisasi sumber daya lokal sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada, sehingga program terhenti setelah berjalan beberapa tahun.
Program kredit skala kecil kerap kali tidak berhasil menyediakan bantuan non finansial yang diperlukan demi lancarnya pelaksanaan program. Contohnya, sebagai tambahan dari pengadaan modal secara langsung petani juga membutuhkan bantuan atau dukungan dalam mengakses informasi pasar atau pelatihan tentang pengelolaan dan pengembangan usaha kecil.
Rendahnya peran serta pengusaha kecil dalam merencanakan sistem kredit dan menetapkan syarat-syarat pemberian kredit seperti bunga, jadwal pengembalian, sanksi atas kegagalan, dsb.
Pendekatan Baru yang Berhasil Dalam Pemberian Kredit Skala Kecil Program kredit berskala kecil yang baru dan lebih efektif memiliki beberapa ciri-ciri umum, yang menunjukkan bahwa program ini layak untuk diterapkan dalam bantuan kredit kepada pengusaha kecil yang lain.
Ciri-ciri tersebut adalah: Pinjaman berdasarkan kelompok: pengalaman internasional menunjukkan bahwa pinjaman dan pengembalian modal lewat kelompok menurunkan tingkat kegagalan secara drastis;
Mengaitkan tabungan dengan pinjaman membuat tingkat mobilisasi dan akumulasi modal lokal meningkat secara substansial dan menciptakan lebih banyak kesinambungan;
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang suku bunga, masa pinjaman, waktu pengembalian, evaluasi penerapan dan sistem sanksi sangat mengurangi penyalahgunaan program kredit skala kecil;
Mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan program kredit termasuk penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha, pengembangan kelompok masyarakat, penyediaan pelayanan informasi pasar dan petunjuk usaha, meningkatkan efektifitas program kredit berskala kecil.
Di masa lalu, program kredit selalu dikaitkan dengan pengadaan input fisik dan jarang sekali dalam bentuk alokasi dana yang langsung diberikan kepada kelompok pengusaha kecil. Kekurangan teknis juga menjadi kendala keberhasilan termasuk ketidaktepatan pemilihan komoditas yang sesuai dengan keadaan lokal atau tidak tersedianya input yang dibutuhkan
Untuk itu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah penyaluran kredit mesti dalam bentuk alokasi dana secara langsung kepada kelompok pengusaha kecil dan menengah, dimana pinjaman diharap dibayar kembali oleh pengusaha kecil, dan uang itu selanjutnya “dipinjam-teruskan” kepada kelompok lain dianggap lebih baik, karena berpotensi untuk memberikan dampak kepada kelompok sasaran yang lebih luas.
Dalam satu kelompok yang menerima kredit “block grants” (uang tunai), pengusaha harus memegang kendali dalam menetapkan syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran, dan sistem sanksi.
Keterlibatan lembaga non pemerintah seperti LSM atau organisasi pelayanan masyarakat harus didorong secara aktif dan kelompok pengusaha kecil mesti dibantu dalam mengelola rencana kredit mereka agar mencapai hasil yang maksimal.
Lembaga-lembaga laba dan nir-laba di tingkat desa seharusnya didorong untuk meminjamkan kepada kelompok yang telah berhasil dan memiliki kemampuan untuk mengelola pinjaman.
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif harus menjadi prosedur umum dalam mengevaluasi program kredit peternakan. Indikator monitoring dan evaluasi mesti berfokus pada kegunaan program bagi pengusaha dan bukan hanya pada peningkatan produktifitas.

KESIMPULAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu mendapat kemudahan akses dalam kucuran kredit dari dunia perbankan. Selama ini, UKM kesulitan untuk memperoleh akses karena ketatnya peraturan dunia perbankan.
Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memudahkan penyaluran kredit yang terkendala dengan aturan yang ada. Diantaranya, pelonggaran kebijakan perbankan melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.
Namun, langkah ini dirasa belum cukup karena ada beberapa hal di luar legalitas yang harus dilakukan, baik oleh dunia perbankan maupun pemerintah. Diantaranya perbaikan iklim investasi dan struktur pasar, penyediaan infrastruktur, amemperbaiki permasalahan birokrasi, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi faktor produksi.
Selain itu perlu adanya pemantauan setelah kredit disalurkan. Selama ini pemantauan jarang, bahkan tidak pernah dilakukan oleh lembaga pemberi kredit maupun bimbingan dari pemerintah.
Hal ini perlu dilakukan mengingat, selama ini para pengusaha kecil menganggap kredit yang disalurkan merupakan bentuk hibah yang tidak perlu dilakukan. Ironisnya, kredit yang disalurkan biasanya tidak untuk keperluan produktif melainkan konsumtif. Hal ini memperparah permasalahan sektor ekonomi riil menjadi tidak bergerak dengan cepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: