Listing dan Aturan tentang Label Halal

Pertanyaan

Assalamu’alaikum,
Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya setelah membaca beberapa tulisan di website ini. Saat ini, saya sedang melaksanakan KKN PPM di wilayah produsen bakpia, di kampung Pathuk, Ngampilan Yogyakarta. Saya sempat terkejut ketika mendapati sebagian besar produsen bakpia adalah non muslim, namun mereka sangat memperhatikan perlunya pencantuman label halal pada produk mereka. Menurut beberapa produsen, sebenarnya mereka “mengejar” sertifikat halal tsb demi peningkatan penjualan, dan itu dapat saya mengerti. Namun yang menjadi pemikiran saya, pemberian sertifikasi halal dan pemantauan yang dilakukan kepada produk pangan tersebut masih terkesan main-main dan formalitas belaka.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagi para produsen bakpia tersebut, listing seperti apakah yang bisa dan perlu diambil dayanya untuk pemantauan kahalalan produk ?
Mohon bantuan dan jawaban yang jelas.
Jazakillah.
Wassalamu’alaikum.

aniekwuri_r@yahoo.com

Assalamualaikum Wr Wb

Jawaban :

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dik Aniek yang sedang melaksanakan KKN PPM di desa Pathuk.
Khusus tentang sertifikasi halal sebelumnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu dasar hukum dan hal-hal yang terkait dengannya.
Peraturan tentang sertifikasi halal ada termaktub dalam Pada pasal 30 ayat 1 UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajibmencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
Pada ayat 2 disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan
c. Berat bersih atau isi bersih;
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
e. Keterangan tentang halal; dan
f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
Pada ayat 3 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan.
Namun, keterangan kehalalan tentang produk ini tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Pasal 2 ayat (1) pada PP tersebut disebutkan Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan :
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan pada pasal 2 dalam aturan yang sama disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada pasal 3 ayat 2 a disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam. SK ini pun tidak mendukung UU yang telah ada karena tidak dapat ‘’memaksa’’ pelaku usaha untuk mencantumkan label halal.
Jadi sebenarnya pemerintah telah mengatur tentang pencantuman produk halal. Namun kelemahan masih saja terjadi seperti halnya terjadi pertentangan antara UU dengan PP yang di bawahnya. Sehingga hal ini perlu dilakukan pembenahan. Selain itu, meskipun telah ada aturan namun belum ada kewajiban atau pun sanksi bagi produsen yang belum mencantumkan label halal pada produknya.
Hanya saja ada aturan atau sanksi bagi produsen yang telah mencantumkan label halal, namun ternyata tidak memiliki sertifikat halal.
Sementara, pada UU No 8 tahun 1999 pada pasal 8 ayat 1h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘’halal’’ yang
dicantumkan pada label.Sehingga jika terdapat produsen yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 yang menyatakan; (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Namun, jika produsen tidak mencantumkan label halal maka tidak terdapat sanksi yang melekat padanya.
Mengenai listing bakpia, tentunya hal-hal yang terkait dengan bahan-bahan pembuatan bakpia dan alat-alat yang melekat dalam pembuatannya. Misalnya, tentang apakah alat pengangkut bahan bakpia apakah tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Misalnya saja, tepung pembuat bakpia dalam pengangkutannya sama dengan pengangkutan dengan babi, maka hal ini tidak diperbolehkan. Demikian juga dalam hal penyimpanan bahan pembuat bakpia juga tidak boles satu tempat atau bercampur dengan bahan yang tidak halal.
Sehingga listing ini harus dilakukan dengan cermat dan baik sehingga bisa dilakukan pengecekan dengan baik. Demikian terima kasih. Jika terdapat hal yang belum mengerti maka bisa ditanyakan melalui email ; ariesaja@gmail.com.
Wassalamualaikum Wr Wb

2 Tanggapan

  1. mohon jawaban untuk apakah setiap makanan atau minuman dalam kemasan harus mencantumkan label hall? apabila tidak apakah ada sanksi pidananya? jazakillah…

  2. Saya ingin mendapatkan sertifikat halal untuk suatu produk (air minum reverse osmosis). Yang ingin saya tanyakan:
    1. Kemana saya harus mengajukan permohonan tersebut.
    2. Persyaratan apa saja yang harus saya sediakan.
    3. Berapa lama proses sertifikasi itu berjalan hingga selesai.
    4. Berapa biaya yang harus disiapkan.
    5. Ada berapa macam jenis sertifikasi halal.
    Mohon bantuan informasinya, terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: