Legalisasi Judi dengan ’’Baju’’ KWTE

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu men-dapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr (arak) dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al-Ma’idah: 90-91)

Ayat di atas dengan tegas menyatakan judi dan mengundi nasib adalah perbuatan setan yang haram hukumnya.
Jika kita merenungkan ayat di atas maka larangan judi dan mengundi nasib adalah tegas. Apalagi, Allah telah menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan setan. Apakah kita akan mengikuti langkah setan?
Dan maksud ayat di atas harus dipandang komprehensif. Artinya, bukan hanya perbuatan judi yang diharamkan, melainkan juga penyelenggaraan judi juga dilarang. Seperti halnya dalam sebuah hadits yang menyatakan yang menjual, menyajikan dan meminum minuman keras hukumnya adalah haram.
Namun, kondisi ini dikaburkan dengan berbagai kedok dan alasan. Di antaranya adalah demi meningkatkan kesejahteraan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) yang kini sedang dibahas eksekutif bersama legislatif Kabupaten Bintan.
KWTE akan berdiri di Lagoi dengan menempati areal seluas 2.000 hektare.
Sekitar 10 persen dari KWTE itu akan menjadi zona khusus tempat perjudian.
Konsorsium Land Mark Sdn Bhd dari Malaysia disebut-sebut siap mengelola
KWTE dengan nilai investasi 600 juta dolar AS. Beberapa perusahaan dari luar negeri juga disebut telah siap berinvestasi di dalam kawasan itu.
Sekretaris Panitia Khusus Ranperda KWTE, T Sianturi, mengatakan, zone khusus perjudian di KWTE akan tertutup bagi warga negara Indonesia (WNI).”Dalam raperda, WNI tidak boleh masuk kecuali mereka yang bekerja di dalam zone itu,” katanya.
Dari pembatasan tersebut, kata Sianturi, tersurat ada rencana pemerintah kabupaten untuk mengurangi dampak negatif perjudian bagi warga lokal maupun WNI pada umumnya.
Perlakuan seperti itu pun telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura dengan melarang warga negaranya masuk ke lokasi kasino di kawasan resor terpadu, tetapi membuka pintu lebar-lebar bagi orang asing yang senang berjudi.
Menurut Sianturi, bila zone khusus di Lagoi dapat direalisasikan maka diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) Bintan akan dapat tambahan sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
Meski PAD tersebut sangat besar bila dibandingkan dengan Rp105 miliar PAD pada 2008, kata Sianturi, DPRD akan tetap mengkaji secara mendalam.”Kami tidak akan gegabah. Harus menimbang berbagai aspek,” katanya.
Ia mengakui bahwa pasal 303 KUHP melarang perjudian tanpa ijin.Pasal-pasal itu, katanya, dapat ditafsirkan perjudian memerlukan izin dari pemerintah. Di tingkat kabupaten, ijinnya adalah bupati.
Dengan begitu, katanya, jika pemerintah kabupaten Bintan membuat Perda untuk mengizinkan perjudian maka hal itu tidak akan melanggar pasal 303 KUHP.
Permasalahan
Dalam aturan agama telah tegas dinyatakan bahwa judi adalah perbuatan setan yang haram hukumnya.
Namun, dalam pasal 303 KUHP terdapat aturan yang tidak tegas.Mari simak Pasal 303 KUHP yang, ringkasnya berbunyi begini:
Barang siapa yang melaksanakan perjudian, diancam pidana sepuluh tahun penjara atau didenda dua puluh lima juta rupiah, kecuali mereka yang mendapat izin dari penguasa yang berwenang.
Kalimat itu bisa dibagi dua jenis kelamin hukum. Kalimat pertama adalah: Barang siapa melaksanakan perjudian, diancam pidana 10 tahun penjara atau denda dua puluh lima juta rupiah.

Ini jelas kelamin hukum pidana, yang tidak pandang bulu siapa pun yang berjudi akan dihukum seperti itu tanpa kecuali. Tak peduli presiden, tukang sapu, ulama maupun penjahat besar, beroleh perlakuan sama.
Sampai pada jenis kelamin ini, hukum memang on the right track — sesuai azas universal equality before the law (semua orang adalah sama di depan hukum).
Ditinjau dari kategorinya, kalimat itu masuk kategori tindak pidana berat.
Lanjut, mari simak kalimat kedua, berbunyi: Kecuali mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang. Ini jelas jenis kelamin hukum perdata, karena tidak seluruh orang memperoleh izin. Dari sini, tidak berlaku lagi azas equality before the law. Di sini berlaku adat tebang pilih, sesuai dengan selera penguasa yang berwenang dan status subjek hukumnya. Hukum di sini diskriminatif, harus membedakan presiden dengan rakyat selaku hamba hukum, si kaya dengan si miskin, si kuat dengan lemah dan nyaris mencakup semua faktor determinan perbedaan sosiologis, sejak kekayaan, etnis, agama, dan seterusnya.
Pokoknya, seluruh perbedaan diakomodasi oleh jenis kelamin kedua ini.
Jadi, kalau pada kalimat pertama masih ada kepastian hukum yang diatur KUHAP, maka pada jenis kelamin kedua, tidak ada lagi kepastian hukum. Dengan kata lain, semuanya tak pasti. Hukum pada jenis kelamin ini harus dibeli dengan hubungan hipotik, dan hak keperdataannya, baik materiil maupun moril. Alhasil, apabila pada kelamin pertama ditemukan keadilan rechtsidee maupun projustitia, pada kelamin kedua itu sama sekali tidak ada keadilan karena tak semua orang beroleh izin hak keperdataan.
Pembahasan
Penegakan hukum harus dimulai dengan pembenahan produk hukum. Hingga saat ini beberapa produk hukum di Indonesia kurang tegas dan konsisten.
Selain itu, sambil menunggu pembenahan produk hukum, perlu dilakukan penafsiran hukum yang tegas. Di antaranya adalah wewenang pemberian izin terhadap pelaksanaan judi.
Pemberian izin di sini jelas adalah wewenang pemerintah pusat, bukan wewenang pemerintah daerah.
Konsiderannya merujuk UU No 5/1974 tentang UU Pemerintahan
Daerah. Substansi UU 5/1974 itu mengatur kekuasaan gubernur sebagai kepala Dati I (Provinsi) selaku (i) penguasa tunggal sekaligus (ii) administratur tunggal — yang dalam administrasi negara — merupakan bawahan langsung presiden. Jadi, tugas dan tanggung jawab atas penerbitan izin-izin penertiban perjudian itu adalah presiden. Akibatnya, lembaga di luar gubernur yang dianggap personifikasi kekuasaan presiden dalam faktanya ikut bancaan menjadi pemberi izin, sejak Mabes Polri, Kapolda, Badan Intelijen Negara, Meninvest/BKPM, Depbudpar, hingga menteri dan dirjen bidang perekonomian.
Sejak Reformasi, UU No 5/1974 diamandemen dengan UU Otda yaitu UU No 22/1999 tentang Otda dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.
Selanjutnya UU No 22/1999 itu diamandemen lagi dengan UU 32/2004. Berbeda dengan UU No 5/1974 di mana penguasanya adalah gubernur, pada UU No 32/2004, penguasanya pindah kepada Kepala Dati II yaitu Bupati atau Walikota yang kemudian konsen kepada materi UU No 25/2004 agar pembagian pendapatan dari izin-izin itu dapat dikuasai, sedangkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat hanya beroleh setoran kecil dari pajak-pajak yang tidak didesentralisasi.
Sejarah penafsiran izin dari penguasa yang berwenang kemudian diatur oleh PP No 9/1981 yang melarang pejabat pemerintah menerbitkan izin perjudian. PP ini belum pernah dicabut. Dengan demikian, semua izin yang diterbitkan sejak 1981 adalah ilegal.
Jelas terjadi kekacauan struktural hirarkistik, di mana PP No 9/1981 lebih tingggi derajatnya ketimbang Pasal 303 bis 7/1974. Jika diuji material, niscaya PP No 9/1981 batal demi hukum. Dalam faktanya, Pemerintah mengabaikan PP ini, sehingga lahir ratusan izin perjudian yang diterbitkan dalam berbagai pola dan siasat, namun substansinya adalah perjudian. Dan, izin-izin tersebut senantiasa ditembuskan kepada: Mendagri, Menbudpar, Menkeu, Gubernur BI, Deputi Pengembangan Pariwisata, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Gubernur, Bupati, Duta besar, dan menjadi dokumen sangat rahasia.
Kesimpulan
Dengan kondisi perundangan dewasa ini, biang kerok kesemrawutan manajemen pemberantasan perilaku judi, bersumber dari aturan main yang compang-camping, secara ilmu hukum dipenuhi haatzaai artikelen. Jadinya, Pasal 303 (Sha-Kong-Sha) itu tak mampu menerbitkan kepastian hukum, baik aspek pidana maupun perdata, dan sangat tergantung dari selera penguasa. Akibat lanjut dari kondisi itu, adalah penyelenggaraan perjudian yang tak terkendali, menimbulkan kerusakan maupun kerugian tak terukur.
Kelemahan lanjut pasal Sha-Kong-Sha, adalah penyelewengan hukum, pembekingan, orientasi kekuatan, kekuasaan, penyelenggaraan secara ilegal, sehingga nagara tak menerima pajak, tak terkecuali kerusakan masyarakat secara meteriil maupun moril yang tidak diketahui luasnya, sepanjang masa menjadi isu sensitif, menumbuhkan kegiatan premanisme, membudayakan moral korup dan bodyguard yang diperankan aparat hukum.
Ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Sutanto, di mana salah satu janji dalam fit and proper test ialah memberantas perjudian, masalah Sha-Kong-Sha menjadi perkara krusial karena Sutanto benar-benar menggasak para penjudi. Salah satu janji yang dipenuhinya adalah membersihkan judi dalam tiga hari di seluruh nusantara, dan seluruh Kapolda diberi kontrak politik untuk melaksanakannya.
Reaksi pertama dari operasi Sha-Kong-Sha Sutanto itu, adalah menghilangnya seluruh kegiatan perjudian di Indonesia, baik yang berizin maupun tidak. Suasananya merupakan keterbalikan kondisi saat Kapolri dijabat Jenderal Dai Bachtiar di mana para Sha-Kong-Sha beroleh eksistensi dan jaminan keamanan, tumbuh menjadi bisnis yang menggiurkan, sebaliknya turut membantu mengurangi defisit anggaran belanja kepolisian. Secara eksplisit sering tidak diakui derma para Sha-Kong-Sha itu, tapi secara implisit hal itu telah menjadi rahasia umum. (berbagai sumber)

3 Tanggapan

  1. semoga pemimpin kita makin peduli dengan komunitas islam di Indonesia yang mayoritas ini… jagan disakiti terus..

  2. Satu lagi alasan Allah SWT untuk mengazab umatnya. Akankan Provinsi Kepri dibangun dengan uang HARAM??? Nau zubillah min zalik. Ya Allah jauhkanlah kami dari azabmu dan PUNAHKANLAH pemimpin-pemimpin yang senang dengan kemungkaran dan kesesatan.

    Yang juga saya tidak habis pikir. Kenapa orang sekaliber Habibi (seperti yang saya baca di koran – kalo memang benar) punya ide untuk menjadikan Batam menjadi Kota Judi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada Habibi, kembalilah ke jalan yang benar.

  3. Masih banyak perdebatan tentang judi ini, berkaitan dengan pengembangan daerah dan PAD, apalagi polemik boleh atau tidak di bumi ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: