LPPOM MUI : Cek Halal dengan Listing

 Awal bulan November lalu Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Muslim melakukan kunjungan di kantor LP POM MUI Pusat di Bogor. Dari kunjungan tersebut terdapat perbedaan mendasar dalam pemberian rekomendasi halal yang dilakukan Pusat Kajian Halal di Thailand. 

Waktu masih pagi hari, ketika kami tiba di stasiun Gambir – Jakarta, padahal kami baru akan melanjutkan perjalanan pulang ke Batam pada sore keesokan harinya tanggal 2 November 2007.
Rencana kunjungan pun belum dibuat, maka kami putuskan untuk mengunjungi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng dan kembali melanjutkan perjalanan ke Bogor dengan KRL ekspres melalui stasiun Cikini yang tidak jauh dari kantor PP Muhammadiyah.
Tujuannya jelas, mengunjungi kantor LPPOM MUI di Bogor sembari silaturahim dengan pengurus yang baru. Sebelumnya kami hanya mengetahui Ketua LPPOM MUI adalah Ibu Girinda. Namun saat ini kepengurusan telah berganti.
Setelah membeli tiket seharga Rp.11.000 dan menunggu beberapa saat, KRL ekspres pun tiba. Kereta yang didatangkan dari Jepang ini memiliki kondisi dan suasana yang menarik. Berbeda jauh dengan kereta ekonomi sebelumnya, meskipun saat ini masih juga beroperasi. Penulis, sebelumnya juga pernah naik KRL ekonomi saat terdapat pertemuan wartawan Jawa Pos Grup se Indonesia di Puncak – Bogor saat sebelum pemilu 2004.
KRL Ekspres ini terasa nyaman. Tidak penuh sesak penumpang, apalagi penjual keliling yang hilir mudik.AC pun berjalan dengan baik, sehingga perjalanan tidak terasa penat, apalagi panas. Bahkan, penumpang pun dapat merebahkan diri tidur di kursi karena penumpang yang tidak padat. Karena saking nyamannya, KRL ini pun dijadikan ajang pemuda-pemudi untuk memadu asmara di dalam kereta. Maklum, jurusan ke Bogor melalui Depok pusat kampus dan universitas.
Saat tiba di Bogor, dengan menggunakan angkutan kota (angkot), kami menuju kantor LP POM MUI.
Di kantor yang bersebelahan dengan kampus IPB Bogor ini kami langsung dijumpai dengan Ketua LP POM MUI, Dr Ir Muhammad Nadratuzzaman Hosen atau akrab disapa Nadra.
Pria tambun ini mempersilahkan kami untuk memasuki ruangannya. Di ruangan 2×3 meter ini kami melakukan perbincangan.
Sebelumnya kami memperkenalkan diri dari Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB) dan telah melakukan kunjungan di pusat kajian halal di Chulalungkorn University – Thailand pimpinan Winai Dahlan – cucu pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.
Kami juga membawa Buletin Jumat, khususnya edisi yang menyangkut tentang kunjungan kami ke Thailand. Kami menjelaskan tentang prosedur penganalisaan status makanan bisa dinyatakan halal dengan menggunakan alat. Dari alat tersebut dapat diketahui daging yang ada di dalam kaleng berasal dari sapi, kambing atau babi.
Semuanya dapat diketahui melalui DNA-nya. (baca Menganalisa DNA Babi dalam Makanan).
Setelah memberi penjelasan singkat, Nadra pun mengakui bahwa LP POM MUI Pusat belum pernah masuk di Laboratorium Pusat Kajian Halal di Bangkok tersebut. Padahal kami di ajak keliling untuk mengetahui proses kajian halal guna mendapatkan rekomendasi dari ulama.
Namun, Nadra mengatakan proses untuk mengecek kehalalannya bukan hanya dapat dilakukan dengan peralatan laboratorium semata.
’’Alat laboratorium penting, namun bukan segalanya,’’ ujar alumni universitas di Australia ini.
Pengecekan, katanya, dilakukan dengan cara membuat listing atau daftar barang dan cara perolehannya melalui hulu dan hilir.
Memang, di satu sisi hal tersebut ada benarnya, seperti cara penyembelihan hewan ternak apakah sudah sesuai syariah tidak dapat dilakukan melalui alat laboratorium.
Namun, di sisi lain tentunya kita tidak dapat mengetahui kejujuran pelaku usaha dalam melaporkan komponen atau ingredient bahan produknya, apakah terdapat barang yang haram dalam produk makanan atau minuman yang diproduksinya.
Jadi dari dua cara yang ada seharusnya kita dapat menggunakan kelebihan masing-masing cara. Sehingga kita dapat menganalisa dan memberikan rekomendasi tentang status kehalalan suatu produk pada MUI. (***)

Satu Tanggapan

  1. Assalamu’alaikum,
    Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya setelah membaca beberapa tulisan di website ini. Saat ini, saya sedang melaksanakan KKN PPM di wilayah produsen bakpia, di kampung Pathuk, Ngampilan Yogyakarta. Saya sempat terkejut katika mendapati sebagian besar produsen bakpia adalah non muslim, namun mereka sangat memperhatikan perlunya pencantuman label halal pada produk mereka. Menurut beberapa produsen, sebenarnya mereka “mengejar” sertifikat halal tsb demi peningkatan penjualan, dan itu dapat saya mengerti. Namun yang menjadi pemikiran saya, pemberian sertifikasi halal dan pemantauan yang dilakukan kepada produk pangan tersebut masih terkesan main-main dan formalitas belaka.
    Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagi para produsen bakpia tersebut, listing seperti apakah yang bisa dan perlu diambil dayanya untuk pemantauan kahalalan produk ?
    Mohon bantuan dan jawaban yang jelas.
    Jazakillah.
    Wassalamu’alaikum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: