Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner Melanggar Pasal 22 UU No 5/1999

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 18 Februari 1999 DPR menyetujui pemberlakuan Undang-undang No 5 Tahun 1999 dan kemudian ditandatangani Presiden pada 5 Maret 1999 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2000, untuk memberi waktu untuk mensosialisasikan undang-undang ini. Para pelaku bisnis diberikan hingga waktu hingga September 2000 untuk menyesuaikan diri terhadap Undang-undang yang baru. Dengan demikian, UU No 5 tahun 1999 berlaku secara efektif sejak bulan September 2000.
Sebelum diberlakukan UU No 5 Tahun 1999, hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi atau persaingan dapat ditemukan acak di berbagai Undang-undang, baik Pidana maupun Perdata. Ini berarti dengan lahirnya UU ini pengaturan tentang persaingan atau kompetisi menjadi terfokus.
Secara singkat tujuan UU No 5 tahun 1999 adalah seperti tercantum dalam pasal 3 yang isinya adalah :
a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dengan adanya UU ini maka Indonesia telah tergabung dengan negara-negara lainnya yang telah memiliki hukum yang serupa.
.Sebelum krisis, Indonesia tidak memiliki Undang-undang yang mengatur atau membatasi praktek non kompetitif daripada distributor dan produsen. Persaingan usaha tidak sehat yang didefinisikan dalam Undang-undang dimasukkan dalam Hukum Perdata serta Hukum Pidana, dan pengaturannya dan penempatannya tidak diatur secara jelas, misalnya hal yang menyangkut persaingan dengan menggunakan penipuan.
UUD 1945 memuat pengaturan yang menyangkut persaingan yaitu dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa produksi dilakukan secara bersama. Dengan prinsip ini berarti prioritas diberikan pada kemakmuran masyarakat pada umumnya atau secara keseluruhan dan bukan pada kemakmuran perorangan atau kelompok. Bahkan, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (tidak jarang) ditafsirkan free fight liberalism bertentangan dengan tujuan nasional di bidang demokrasi.
Tuntutan atau permintaan agar Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur persaingan untuk pertama kali muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan anti monopoli di Indonesia. Pada saat itu ada usaha untuk membuat undang-undang yang mengatur persaingan/monopoli di kantor Menko Ekuin dan Menteri Kehakiman. Pada tahun 1995 PDI mengajukan naskah atau draft UU Persaingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari anggota DPR lainnya atau dari DPR, dari partai yang berkuasa. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan akan perlunya waktu, tuntutan akan perlunya UU persaingan datang juga dari sektor swasta sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan bisnis dengan peralatan yang kurang jelas dan kaku.
Sektor swasta semakin menyadari bahwa dengan adanya Undang-undang yang mengatur persaingan akan tercipta perlakuan yang fair di antara pelaku usaha. Masyarakat pada umumnya juga menyadari pentingnya UU persaingan untuk mengatur perilaku bisnis seperti tindakan kolusif, nepotisme, dan tindakan atau keputusan pemerintah yang tidak transparan. Di bawah kerjasama Indonesia dan IMF, pentingnya Indonesia mempunyai UU yang mengatur persaingan dinyatakan secara eksplisit dengan agenda yang jelas. Oleh IMF, tujuan UU yang mengatur persaingan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya persaingan yang fair dan jaminan terhadap konsumen.
Dalam UU ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha terhadap dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Walaupun upaya penegakan hukum persaingan usaha sifatnya lebih menekankan kepada suatu permasalahan secara spesifik dalam industri atau pada pasar tertentu, misalnya mengenai masalah kebijakan pemerintah disektor telekomunikasi, ritel, dan percetakan sekuriti, namun tetap bertujuan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan mengurangi adanya hambatan-hambatan masuk dari pelaku usaha incumbent yang berada dalam posisi dominan bahkan menjadi monopolis di pasar bersangkutan.
Sebagai lembaga pengemban amanat UU No 5 / 1999, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Untuk tujuan tersebut KPPU periode pertama (2000-2005) telah meletakan lima program utama, yakni pengembangan penegakan hukum, pengembangan kebijakan persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi. Dalam periode 2006-2011 kelima program tersebut tetap menjadi program KPPU, tetapi penekananan lebih dilakukan terhadap dua fungsi utama KPPU yaitu melakukan penegakan hukum persaingan dan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU No 5 / 1999. Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat. Sementara proses pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah akan mendorong proses reformasi regulasi menuju tercapainya kebijakan persaingan yang efektif di seluruh sektor ekonomi. Selama ini, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan Pemerintah, seringkali ditemui bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai praktek persaingan usaha tidak sehat di beberapa sektor. Memperhatikan perkembangan ini, maka kebijakan persaingan akan menempati prioritas utama KPPU ke depan melalui program regulatory reform, dengan bentuk upaya internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam setiap kebijakan Pemerintah.
Terkait dengan upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan Pemerintah, KPPU selama ini memainkan perannya dengan senantiasa melakukan regulatory assessment dalam perspektif persaingan usaha, terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun lembaga regulator. Hasil dari aktivitas tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah atau lembaga regulator melalui proses advokasi dan harmonisasi kebijakan. Dalam hal inilah maka sebagian besar program KPPU senantiasa disinergikan dengan program-program Pemerintah di sektor ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, dalam kerangka sinergi program KPPU dengan agenda Pemerintah, regulatory assessment difokuskan terhadap kebijakan dalam sektor yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya dalam sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan publik seperti telekomunikasi, energi, kesehatan dan transportasi. KPPU juga senantiasa melakukan assessment terhadap berbagai kebijakan tata niaga komoditas pertanian yang seringkali memberikan efek distorsi yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor di mana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya. Penetapan sektor-sektor Prioritas ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan peran KPPU dalam upaya mendorong lahirnya sektor ekonomi yang efisien yang dalam gilirannya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dari pengamatan KPPU selama beberapa tahun terakhir, kebijakan yang tidak selaras dengan UU No 5 Tahun 1999, dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau pelaku usaha tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Akibatnya muncul perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini muncul antara lain dalam kasus penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Carbon Black.
Kelompok kedua adalah kebijakan Pemerintah yang memfasilitasi munculnya perjanjian antara pelaku usaha yang secara eksplisit bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Misalnya program kemitraan dalam industri peternakan ayam yang memunculkan perjanjian tertutup. Juga Program DSM Terang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memfasilitasi hadirnya perjanjian eksklusif antar pelaku usaha. Akibat dari munculnya perjanjian seperti itu, maka muncul perilaku anti persaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan entry barrier dan pembatasan-pembatasan kepada mitra yang melakukan perjanjian.
Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. Dilihat dari aspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, karena mencegah bekerjanya mekanisme pasar di sektor tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pasar yang dibebaskan bersaing dipercaya dapat memberikan banyak keuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Akan tetapi pada kasus tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah tidak mengintervensi. Apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung menguntungkan segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar. Ironisnya, terkadang permasalahan dalam industri tersebut bersumber dari hal-hal di luar persoalan ekonomi, seperti penyelundupan. Sayangnya solusi yang diambil malah merusak tatanan yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme persaingan.
Pada akhirnya, melalui dua kegiatan utama tersebut, diharapkan KPPU dapat memberikan andil dalam pembangunan perekonomian nasional, dengan meminimalkan hambatan persaingan dalam bentuk hambatan bagi inovasi pelaku usaha dan hambatan bagi efektifitas dunia usaha itu sendiri, baik dalam bentuk private restraint maupun government restraint. Upaya KPPU untuk mendorong reformasi kebijakan sektor-sektor pelayanan publik, infrastruktur serta review terhadap tata niaga komoditas pertanian akan sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, proses harmonisasi kebijakan persaingan yang dilakukan KPPU diharapkan mampu mempertegas fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun badan regulator sektoral.
Iklim persaingan usaha yang sehat akan menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang sehat pula, akan terjamin adanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Selain itu, persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum persaingan dan implementasi kebijakan persaingan yang efektif akan menjadi pengawal bagi terimplementasinya sistem ekonomi pasar yang wajar, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
II. PERMASALAHAN

A. Dugaan Pelanggaran

Proyek tender pengadaan gamma ray container scanner untuk kebutuhan penyediaan perlengkapan teknologi informasi di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau, diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, negara berpotensi menderita kerugian Rp 7,987 miliar.
Kejanggalan dalam tender pengadaan gamma ray container scanner itu karena pemenang tender justru pihak yang menawarkan harga tertinggi, yakni PT Mitra Buana Widya Sakti yang mematok harga Rp 38,990 miliar. Sementara lima peserta tender adalah PT Angrilam Simta Mandiri (Rp 31,020 miliar), PT Berkatu Semesta Makmur (Rp 35,11 miliar), PT Delvhi Utama Corporation (Rp 33,8 miliar), PT Istaka-Asaba-Niko (Rp 32,8 miliar), dan PT Len Industries (Rp 31,002 miliar).
Dalam tender yang diikuti enam peserta yang memiliki kualifikasi berimbang ini, plafon Otorita Batam sebesar Rp 46,3 miliar. Tapi, diduga Otorita Batam melakukan rekayasa sistem penilaian, sehingga memenangkan PT Mitra Buana Widya Sakti, Jakarta.
Seharusnya dengan kualifikasi teknis yang hampir sama, Otorita Batam memenangkan penawar tender dengan harga terendah. Dengan memenangkan penawar tertinggi, maka terjadi selisih harga yang seharusnya dihemat negara Rp 7,987 miliar.
Selain pemenangnya penawar tertinggi, kejanggalan lain dalam tender tersebut adalah lamanya pengumuman pemenang hasil tender. Pembukaan dokumen pada 28 Juni 2005, tapi pemenang baru diumumkan 4 Oktober 2005. Padahal sesuai Keppres No 61 Tahun 2004, pengumuman pemenang wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah buka dokumen.

B. Bentuk dan Fungsi Gamma Ray Container Scanner

Penanggungjawab proyek kegiatan gamma ray pelabuhan Batuampar Ir Indra Sakti, mengatakan Gamma ray ini merupakan alat deteksi kontainer pertama untuk pelabuhan di Indonesia. Jadi wajar bila pengadaannya agak riuh sedikit. Ini program nasional, ada enam pelabuhan akan dilengkapi alat ini.
Saat itu, Indra mendampingi atasannya, Kepala Direktur Pembangunan Otorita Batam (OB) Ir Wayan Subawa. lima pelabuhan lain adalah Tanjung Priok Jakarta, Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, Makassar dan Tanjungmas Semarang.
Dalam kesempatan itu, Wayan menambahkan Batam perlu bersyukur karena mendapat prioritas pertama pengadaan alat tersebut. Ia menyatakan, gamma ray scanner berupa alat deteksi menggunakan sinar gamma persis alat deteksi menggunakan sinar X yaitu, X-ray.
Bentuk alat tersebut seperti portal bertiang dua tanpa palang melintas di atasnya. Portal inilah yang akan memancarkan sinar gamma yang mampu mendeteksi setiap benda dalam kendaraan dan kontainer yang melintasinya.
Pengadaan alat ini dilengkapi monitor komputer guna melihat gambar yang dideteksi, jalan yang rata dan kuat serta sebuah pos Bea dan Cukai (BC) sebagai operator. Kemampuan deteksi alat ini bisa melihat isi kontainer kendati pun memiliki ketebalan baja sampai 20 centimeter.
Wayan menegaskan kemampuan deteksinya bisa menembusi 16 sampai 20 centimeter kendati dilapisi baja. Proses deteksi pun cepat, satu sampai dua menit saja dan sopir tidak perlu turun karena sinar gamma tidak berbahaya bagi kesehatan.
Saat ini baru dua negara yang memperoduksi gamma ray yaitu Amerika dengan dua merek dan China juga dengan dua merek. Indra pula mengatakan, teknologi gamma ray Amerika lebih banyak dipakai seperti pelabuhan di Singapura dan Malaysia.
Alat ini bisa mendeteksi atau mengetahui isi kontainer seperti elektronik, sandang, produk makanan, peralatan rumah tangga, barang terlarang seperti ganja dan senjata api sampai orang. Kelebihan alat ini murah dioperasionalkan dan tahan terhadap hujan atau panas.
Indra menambahkan kalau X-Ray kan harus dalam gedung dan biaya operasionalnya pun agak tinggi. Kalau gamma ray ini di luar ruangan dan biaya operasionalnya murah karena menggunakan teknologi nuklir yang tersedia pada peralatan itu, kita hanya menggunakan listrik untuk monitor komputer saja.
Pemerintah pusat menganggarkan sekitar Rp 46 miliar untuk membeli alat ini dan ditargetkan Desember mendatang sudah terpasang. Indra mengatakan pemenang lelang proyek pengadaan ini adalah yang mengajukan penawaran tertinggi, sekitar Rp 38 miliar.
Sebelumnya, ada sekitar 18 perusahaan kontraktor pengadaan yang ikut tender. Namun hanya 11 perusahaan lulus seleksi kemudian hanya sembilan perusahaan mengajukan penawaran. Dari sembilan yang mengajukan penawaran gugur tiga perusahaan sehingga tinggal enam.
Dari penjelasan tersebut, apakah pengadaan gamma ray container scanner melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tender

KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 5 tahun 1999. Salah satu tugas KPPU adalah mengawasi agar kecurangan-kecurangan dalam tender dapat diberi sanksi sesuai dengan amanat pasal 22 UU No 5 tahun 1999.
UU No 5 / 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 UU No 5 /1999.
Pengaturan tender banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadan barang dan atau jasa yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (goverment procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU Np 5 tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh suatu pelaku usaha dalam hal penunjukan / pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :
1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.
Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 UU No 5 tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :
1. Tender terbuka,
2. Tender terbatas,
3. Pelelangan umum, dan
4. Pelelangan terbatas.
Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan pasal 22 UU No 5/1999.

B. Penjabaran Unsur

Pasal 22 UU No 5 / 199 menyatakan bahwa :
’’Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’’
Pasal 22 di atas dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur sebagai berikut :
1) Unsur Pelaku Usaha
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah :
’’Setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2) Unsur Bersekongkol
Bersekongkol adalah :
’’Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.
Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa :
a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. Menciptakan persaingan semu;
e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan;
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan tender tertentu;
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

3) Unsur Pihak Lain.
Pihak lain adalah :
’’para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persengkongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut’’.

4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah :
’’suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara’’. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak sehat adalah :
’’persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’’.

C. Persekongkolan dalam Tender

Berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persengkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.

1. Persekongkolan Horizontal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.
Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

Persekongkolan

2. Persekongkolan Vertikal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal
Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun sesama para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang Barang/Pengguna Barang atau Jasa/ Pimpinan Proyek
Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa Pelaku usaha/Penyedia
barang atau jasa

D. Indikasi Persekongkolan dalam Tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :
1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persengkongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau prilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.
1. Indikasi Persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi :
a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.
b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh suatu pelaku usaha tertentu.
c. Tender/lelang yang hanya dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.
d. Ada keterkaitan dengan sumber pendanaan dan asal barang/jasa.
e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada nilai dasar lelang.
f. Penenetapan tempat dan waktu lelang yang dulit dicapai dan diikuti.

2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi :
a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.
b. Panitia teralifiasi dengan pelaku usaha tertentu.
c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi :
a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.
d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.
g. Adanya pemegang saham yang sama antara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).

4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.

5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi :
a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikann hanya pada pelaku usaha tertentu.
c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
e.
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi:
a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.
b. Waktu pengembalian dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.
c. Alamat atau pengambilan tempat dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.
d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

7. Indikasi persekngkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi :
a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:
a. Informasi atas barang/jasa yang ditender/dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
9. Indikasi persekongkolan saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kontak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi :
a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi :
a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga yang hampir sama.
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
e. Panitia cenderung memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
h. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang terpencil dan tersembunyi.
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi :
a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan melalui media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
b. Tanggal pengumuman tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
c. Ada peserta tender /lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.
d. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:
a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang
b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dari hasil evaluasi.

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi :
a. Surat penunjukkan tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan.
c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi :
a. Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan pada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.
b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Dampak Persekongkolan dalam Tender

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain;
1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan barang dan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan biaya tinggi.
5. Pendapatan menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak orang bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar.

F. Aturan Sanksi

Sesuai dengan Pasal 47 UU No 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa :
1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir C); dan/atau
2. Penetapan pembayaran ganti rugi (pasal 47 ayat (2) butir f); dan atau
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No 5/1999 berupa
1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 48 ayat (2)).
2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).
Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 5/199 berupa:
1. Pencabutan izin usaha; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

G. Hasil Pemeriksaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No 19/KPPU-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita Batam (BOB). Majelis komisi yang terdiri dari Erwin Syahril (Ketua), Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal (masing-masing sebagai anggota), memutuskan bahwa Panitian Pengadaan APBN DIPA 2005 Otorita Batam (Terlapor I) dan PT Mitrabuana Widyasakti (Terlapor II) terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5 / 1999, dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.500.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) terhadap Terlapor II.
Perkara ini muncul, setelah KPPU menerima laporan pada tanggal 28 September 2005, mengenai dugaan adanya pelanggaran UU No 5 tahun 1999 pada kegiatan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Otorita Batam. Rapat Komisi pada tanggal 10 November 2005 memutuskan laporan tersebut sebagai perkara untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
Pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 17 November 2005 sampai dengan 28 Desember 2005 dengan Erwin Syahrir, S.H sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr Pande Radja Silalahi dan Dr. Ir Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari terlapor I dan terlapor II.
Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 yaitu :
1. Perencanaan pengadaan Gamma Ray Container Scanner mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
3. Kriteria penilaian spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
4. Penilaian spesifikasi teknis dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten.
5. Panitia pengadaan dan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI melakukan tindakan diskrimasi kepada beberapa peserta lelang.
Berdasar hasil Pemeriksaaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada komisi untuk melanjutkan perkara ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2005 sampai dengan 24 Maret 2006 dengan Erwin Syahril, S.H sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr Pande Radja Silalahi dan Ir. H. Mohammad Iqbal masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi.
Dari Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Saksi-Saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja.
H. Fakta-fakta

1. Dalam kaitannya dengan perencanaan pengadaan container scanner dengan container crane, Otorita Batam melakukan studi banding ke Pelabuhan Pelepas di Malaysia untuk melihat produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC).
2. Setelah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia dan berkonsultasi dengan Bea dan Cukai, pada tanggal 6 Januari 2006, Otorita Batam (OB) menunjuk langsung UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI untuk melakukan kajian tentang container scanner dan radar cuaca.
3. Spesifikasi teknis disusun oleh UPT Pengembangan Signal dam Navigasi LIPI.
4. Spesifikasi teknis menyebutkan bahan yang digunakan untuk panel-panel sensor radiasi sub sistem yang digunakan untuk mendeteksi sumber-sumber sinar Gamma adalah Polivinyl Toluene (PVT) dan ini hanya digunakan oleh produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC). Padahal ada beberapa macam produk Gamma Ray Container Scanner merek lainnya di dunia yaitu VACIS (SAIC), RAPISCAN, IG SCAN dan TC SCAN. VACIS (SAIC) dan RAPISCAN diproduksi oleh produsen Amerika Serikat sedangkan IG SCAN dan TC SCAN diproduksi oleh produsen Cina.
5. Pembobotan dan penilaian terhadap penawaran peserta adalah sebagai berikut :
a. Harga diberi bobot 40 (empat puluh). Penilaian harga mengacu kepada harga owner’s estimate. Harga terendah mendapat penilaian tertinggi. Apabila ada peserta yang menawarkan harga dibawah 80 % (delapan puluh persen) dari owner’s estimate, maka dianggap tidak wajar sehingga perlu dilakukan klarifikasi. Apabila hasil klarifikasi peserta menyatakan tetap mampu mengerjakan, maka kepada peserta tersebut harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan sekurang-kurangya sebesar persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen tender dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS dalam bentuk jaminan Bank.
b. Spesifikasi teknis diberi bobot 60 (enam puluh). Perhitungan spesifikasi teknis didasarkan pada pada peserta yang spesifikasi teknisnya sama atau lebih baik dari yang dipersyaratkan. Kriteria penilaian teknis meliputi throughput, fitur operasional, safety condition, teknologi, reputasi perusahaan dan populasi. Kecepatan throughput diberi bobot 10 (sepuluh) .
Kecepatan throughput merupakan ukuran dari performance sistem container scanner yang signifikan karena mencerminkan tingkat pelayanan operator kepada pengguna peralatan.
Fitur operasional (Aplication Software) diberi bobot 20 (dua puluh). Fitur operasional merupakan ukuran dari peralatan scanner mengolah data hasil proses scanning untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin.
Safety condition diberi bobot 15 (lima belas). Kriteria penilaian didasarkan pada aman atau tidaknya barang-barang yang discan melewati peralatan scanner yang dibuktikan dengan dokumen pengetesan.
Reputasi perusahaan diberi bobot 5 (lima). Reputasi ini merupakan kombinasi antara lamanya perusahaan menjalankan kegiatan usaha dalam produksi scanner tersebut dengan reputasinya di mata pelanggan terutama dari sisi purna jual (after sales service) yang dibuktikan dengan referensi dari pelanggan.
Populasi produk diberi bobot 10 (sepuluh). Kriteria populasi dinilai berdasarkan minat pasar terhadap produk tersebut banyak diminati. Pernyataan populasi dibuktikan dengan surat pernyataan dari pabrik.
c. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi sejak awal sudah memperkirakan produk VACIS (SAIC) akan memiliki penilaian tertinggi diantara produk Gamma Ray Container Scanner lainnya.
6. Terlapor I dalam hal ini Otorita Batam (OB) mengirimkan surat kepada kepada IPS Marketing Resources (S) Pte Ltd yang berkedudukan di 71 Tech Park Cressent, Tuas Tech Park Singapore dan RAPISCAN Asia Pasific Region di Singapura yang pada pokoknya meminta penawaran harga untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Pada tanggal 19 April 2005, IPS Marketing Resources (S) PTE LTD memberikan penawaran harga VACIS (SAIC) sebesar US$ 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
Pada tanggal 8 Juni 2005, RAPISCAN Asian Pasific Region memberikan penawaran harga RAPISCAN Asian Pasific Region memberikan penawaran harga RAPISCAN sebesar US$ 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) di luar pajak lokal.
7. PT Mitrabuana Widyasakti (Terlapor II) merupakan distributor tunggal produk Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (SAIC), PT Berkatu Semesta Makmur adalah distributor produk Gamma Ray Container Scanner merek IG SCAN, PT Nikko Utama adalah distributor produk Gamma Ray Container Scanner merek TC SCAN dan PT Dassindo Internusa Semesta adalah agen produk Gamma Ray Container Scanner merek RAPISCAN.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menyimpulkan :
1. Perencanaan pengadaan container scanner mengarah pada container scanner teknologi Gamma Ray Merk VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) yang diproduksi oleh SAIC (Science Application Internasional Corporation) juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk VACIS (SAIC).
3. Kriteria teknis dan penilaian teknis mengacu pada poduk VACIS (SAIC).
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan utama disusun berdasarkan harga produk VACIS (SAIC).
5. Pembobotan penilaian harga dan teknis dimaksudkan untuk memenangkan Terlapor II.
6. Terlapor II dan Panitia Pengadaan melakukan tindakan saling menyesuaikan harga penawaran dan HPS.
7. Panitia Pengadaan melakukan tindakan diskriminatif kepada peserta tender tertentu.
8. Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur.
9. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan aspek teknis dan bukan dalam bidangnya.
Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Biro Perencanaan Otorita Batam, Direktur Pembangunan Otorita Batam sebagai Pengadaan Gamma Ray Container Scanner dan Penanggung Jawab Kegiatan APBN (DIPA 2005) Otorita Batam dan Panitia Pengadaan Gamma Ray Container Scanner telah melakukan tindakan-tindakan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II. Oleh sebab itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan langsung dan pihak-pihak berwenang untuk mengambil tindakan administratif dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Dalam tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI telah melaksanakan pekerjaan yang bukan kompetensinya dan bukan bidangnya, serta melakukan tindakan memfasilitasi terjadinya persengkongkolan dalam pengadaan container scanner di pelabuhan Batu Ampar untuk memenangkan terlapor II. Oleh karenanya terhadap UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI yang dalam hal ini para personel yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, yaitu Ir Agus Suwahyono dan Ir Sunarko, maka mejelis merekomendasikan LIPI memberikan sanksi administratif kepada mereka sesuai ketentua berlaku.
Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memutuskan :
1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir H Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
3. Melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi-tidak memihak siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 5 tahun 1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No.19/KPPU-L/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 di Gedung KPPU Jl Ir.H Juanda No 36 Jakarta Pusat.

IV. KESIMPULAN

KPPU telah melakukan pemeriksaan dan memberi putusan perkara nomor 19/KPPU-l/2005 perihal dugaan adanya pelanggaran pasal 22 UU No / 1999 dalam kaitannya dengan pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar – Batam.
Setelah melakukan pemeriksaan KPPU menemukan fakta dan bukti seperti dijelaskan pada bab pembahasan yang menguatkan adanya pelanggaran tersebut. Akhirnya, KPPU pun memutuskan memberi sanksi kepada Terlapor II untuk membayar ke kas negara sebesar Rp1.500.0000.0000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia, merekomendasikan Otorita Batam (OB) memberikan sanksi yang berlaku pada panitia tender dan juga merekomendasikan LIPI untuk memberikan sanksi administratif kepada Ir Agus Suwahyono dan Ir Sunarko.
Kasus ini merupakan jenis perskongkolan vertikal yang mana antara panitia tender dalam hal ini Otorita Batam (OB) dan penawar tender dalam hal ini terlapor II melakukan suatu tindakan dengan tujuan memenangkan tender yang diajukan oleh terlapor II.
Tindakan ini diketahui mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penetapan spesifikasi teknis yang mengarah pada Gamma Ray Container Scanner merek VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) yang diproduksi oleh SAIC (Science Application Internasional Corporation) juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II. Selain itu, KPPU menilai Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan NavigasiLIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Prof, Dr, Sutan Remy Sjahdeini, SH, Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
Dr. Pande Radja Silalahi, Undang-undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, PH.D, Antimonopoly Law in Indonesia Its History and Challenges Ahead, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
______Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2006.
______Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2006.
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
______Tender Pengadaan Gamma Ray Scanner Melanggar Pasal 22 UU No 5 / 1999, Jakarta, Kompetisi, 2005
______www.kpu.go.id

2 Tanggapan

  1. Ass. Saya sangat tertarik dengan tulisan tentang Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner Melanggar Pasal 22 UU No 5/1999, oleh karena itu saya membutuhkan bantuan anda tentang pasal yang mana yang merujuk di keppres 61 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penyedia jasa wajib mengumumkan hasil pelelangan 7 hari setelah pembukaan dokumen penwaran tender, sedangkan di daerah saya panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan selama 14 hari kerja. atas bantuanya saya ucapkan terima kasih

  2. KPPU sangat bermanfaat untuk mengantisipasi pengusaha gol kecil khusnya entry barrier maj terus persaingan usaha yg sehat dan efisien cara untuk berkompetisi yang sehat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: