PERTEMUAN: Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Indah Sukmaningsih (tiga dari kiri) melaksanakan pertemuan dengan anggota BPSK Kota Batam.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),  Indah Sukmaningsih mengatakan permasalahan yang timbul saat ini pengambil kebijakan belum tau kondisi lapangan tentang kasus yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, BPKN yang tugasnya adalah memberi masukan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan perlu diberi masukan secara terus menerus.

Permasalahan yang sering timbul, katanya, adalah klausula baku. Selain itu, kondisi di Batam yang banyak pelaku usaha hanya berstatus cabang sedangkan kantor pusatnya berada di Jakarta.”Sehingga banyak kasus yang timbul di daerah namun kantor cabang di daerah tersebut tidak dapat menyelesaikan dengan alasan yang menentukan keputusan dan kebijakan adalah kantor pusat,” jelas sekretariat BPSK, Madyan dalam diskusi dengan Indah di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Batam.

Sementara, anggota majelis BPSK, Aries Kurniawan mengatakan pengetahuan penyidik tentang UU Perlindungan Konsumen masih rendah. ”Dalam satu kasus ada barang yang dipajang sudah kadaluarsa dan penyidik akan melakukan tindakan. Padahal, dalam UU Perlindungan Konsumen menganut azas delik aduan,” jelas alumni Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta ini.Sehingga, katanya, jika telah terjadi transaksi dan ada aduan dari konsumen yang dirugikan maka baru dapat dilaksanakan penyidikan.”Filosifinya, UU Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen dan pelaku usaha,” kata Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Muslim Batam (YLKMB) ini.

Selain itu, permasalahan tentang label halal sebenarnya telah diatur dalam UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan yakni pada Pasal 30 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan ; (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : a. Nama produk ; b. Daftar bahan yang digunakan ; c. Berat bersih atau isi bersih ; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. Keterangan tentang halal ; dan f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa .

Namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Keterangan tentang halal ini hilang. Hal ini tercantum pada Pasal 2 (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Selanjutnya pada Pasal 3 (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya : 1. nama produk; 2. daftar bahan yang digunakan; 3. berat bersih atau isi bersih; 4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 5. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. ”Dan masih banyak lagi peraturan pemerintah yang sepererti ini,” timpal Ketua BPSK, Ahmad Hijazi. (***)

ULU TIRAM :Sekolah tempat Nurdin M Toop mengajar

Pagi itu, kami mengendari mobil menuju Ulu Tiram-Johor. Tujuan kami adalah menjenguk kerabat di sana. Ulu Tiram, adalah sebuah kampung yang pernah cukup menyita perhatian dunia. Di kampung itu lah tempat orang yang paling dicari yang diduga teroris, yaitu Noordin M Top.
Masuk ke kampung itu melalui jalan sempit beraspal namun hanya dapat dilalui sebuah kendaraan roda empat saja. Kanan-kirinya perkebunan sawit.
Setelah berjumpa dengan kerabat, kami mampir di rumah bercat kuning yang tampak sepi.Bangunan itu berpagar kawat tetapi tak berpintu, itulah rumah mertua Noordin M Top.
Disamping kanan rumah yang berukuran sekitar 6 meter kali 12 meter itu ada jalan ke belakang tidak beraspal, dan persis di samping nya berdiri bangunan yang sudah tak di pakai lagi, itulah bangunan madrasah Lukmanul Hakim, madarasah tempat Noordin M Top pernah mengajar.
Bangunan madrasah yang cukup sederhana itu bertingkat dua, ruang nya sekitar 6 x 6 meter terdiri dari 6 kelas terlihat kusam, terus ke belakang ada bangunan yang sudah tak beratap lagi, konon kabarnya bangunan yang berbentuk L itu di bongkar untuk membuktikan kalau madarasah itu sudah tak beroperasi lagi.
Karena sudah pernah silaturahim sebelumnya maka kami telepon sang pemilik rumah setelah berjumpa dengan anaknya. Pemilik rumah, pak Rusdi biasa dipangil senang mendengar kedatangan kami. Bahkan, kami sempat dititipin buah tangan berupa buah-buahan.
Kami pun berbual dengan pak Rusdi.Dari perbincangan dengan pak Rusdi dan anak-anaknya tak terlintas dalam pikiran kami bahwa Noordin M Top adalah teroris. Sebab dengan keramahan, prilaku dan pendidikan yang dimiliki tak terkesan bahwa Noordin M Top adalah pembuat bom yang ditudingkan selama ini. Pertanyaanya, apa benar seorang guru ngaji dapat merakit bom?
Kembali pada penangkapan Densus 88. Pada Ahad (19/9/2010) lalu, Tim Densus 88 membekuk 4 orang yang diduga “teroris” di desa Tanjung Bunga, Tanjung Balai Asahan, yang berjarak sekitar 317 Km dari Medan.
Dari empat orang yang digerebek, dua diantaranya tewas di tempat dan dua lainnya terluka.  Korban tewas bernama Deden (25) dan Deni (27) sedang yang terluka adalah Khairul Ghazali (35) dan Alex (27).
Pernyataan polisi tentang terjadinya baku tembak saat penangkapan di rumah kontrakan Khairul Ghazali di Kota Tanjung Balai, dibantah pihak keluarga. Penelusuran yang dilakukan keluarga menunjukkan, tidak ada yang mendengar terjadinya baku tembak di rumah tersebut.
Adil Akhyar, adik kandung Ghazali, menuding penangkapan itu sarat rekayasa. Termasuk soal senjata yang ditemukan Densus 88 di rumah Ghazali saat penangkapan di Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut), sekitar 200 kilometer dari Medan.
“Kami menilai Kapolri sudah menebarkan kebohongan besar. Tidak ada kontak senjata di sana, dan tidak ada pagar manusia. Namanya di rumah, ya ada anak dan istri, mereka bukan pagar manusia,” kata Adil kepada wartawan di Medan, Selasa (21/9/2010).
Pihak keluarga meyakini, senjata-senjata jenis AK-47, pistol jenis FN serta sangkur yang dinyatakan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) ditemukan di rumah Ghazali, bisa saja memang dibawa polisi dan diletakkan di sana. Kemudian dinyatakan sebagai barang bukti.
Pasalnya, kata dia, Ghazali sangat jauh dari urusan senjata, dia hanya bekerja sebagai tabib, dan menulis. Ghazali, yang pernah tinggal di Malaysia selama hampir 10 tahun sebelum ke pindah ke Kota Tanjung Balai, punya pengalaman sebagai jurnalis untuk sebuah terbitan di sana.
Selain itu, keluarga juga mempertanyakan di mana anak dan istri Ghazali saat ini. Densus membawa serta istri Ghazali Cicih (35), dan empat orang anaknya. Termasuk salah seorang anak yang masih berusia sekitar satu bulan.
“Kami tidak mengetahui di mana Ghazali, dan di mana anak istrinya yang dibawa saat penangkapan itu. Kami sangat khawatir,” tukas Adil.
Berkenaan dengan dua orang yang ditembak mati di rumah Ghazali, Adil menyatakan keduanya adalah tamu yang datang saat berlebaran. Sebagai tabib, Ghazali banyak berkenalan dengan orang, dan sebagian di antaranya datang bersilaturrahmi.
Beberapa hari setelah penggerebekan, beredar foto-foto penggerebekan tersebut di internet.  Selain beredarnya foto, mulai terkuak beberapa kejanggalan dalam aksi brutal Densus 88 ini.  Salah satu korban tewas yang ditembak oleh Tim Densus 88, Yuki Wantoro (20), dikatakan oleh pihak keluarga bukanlah pelaku perampokan Bank CIMB yang dikait-kaitkan dengan “terorisme”.  Kakak Yuki Wantoro berujar bahwa adiknya berada di rumah saat aksi perampokan terjadi, dan Yuki mengetahui berita perampokan tersebut melalui televisi.
“Waktu terjadi perampokan dia (Yuki) dirumah,” kata Yudi Mansur (34), kaka Yuki Wantoro. Pertanyaannya, mengapa mereka langsung dibunuh tanpa dilumpuhkan atau diinterogasi terlebih dahulu? (***)

Tempat makan atau food court di Sarawak

Kedai atau tempat makan di Kinabalu – Sabah mayoritas dikelola oleh non muslim China. Meskipun dalam bulan ramadhan, kedai makan buka seperti biasa tidak menggunakan tirai seperti halnya di Indonesia. Sebab, hokum di Malaysia berbeda, yakni jika ada orang Islam yang berbuka di siang hari dan duduk di kedai makan maka dapat dikenakan denda RM 500 atau setara Rp1.350.000 dengan kurs Rp2.700.
Kedai makan muslim ada. Namun, di siang hari tidak berjualan, bahkan tutup selama bulan Ramadhan. Hal ini menambah kesulitan umat Islam untuk mencari makanan halal.
Kondisi yang sama juga dijumpai di wilayah Sarawak. Terutama di terminal bus mulai dari Miri, Bintulu, Sibu, Sarikei dan Kuching. Di masing-masing terminal tidak ada kedai makan halal. Kesemuannya masakan yang dimasak etnis China. Sengsaranya lagi jika melakukan perjalanan dengan menggunakan bus.
Setiap pemberhentian makan. Maka sopir bus yang sebelumnya diarahkan perusahaan oto bus memberhentikan penumpang di kedai China. Di tempat pemberhentian makan di Batu Niah Food Court penjualnya muslim tapi tidak terpampang logo halal. Cukup bacaan bismillah yang terpampang di steling.
Kondisi ini berbeda dengan penjelasan Jabatan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Menurut setia usaha Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, pengelola usaha respon untuk mengurus label halal. Dan rata-rata mereka adalah non muslim.
Sedangkan keterangan dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM, menyatakan pelaksanaaan logo halal diterapkan dengan adanya boikot di hotel-hotel dengan tidak akan mengadakan acara di hotel yang belum bersertifikat halal.
Dengan gerakan ini maka hotel-hotel berlomba-lomba untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun, cara ini tidak memberikan pengaruh di kedai-kedai makan di jalan atau terminal.  Di Miri misalnya, di samping stasiun bus ada pasar. Penjual makanan yang muslim hanya ada satu, itu pun di samping penjual daging babi.
Ketersediaan, tempat makan ini juga harus diiringi dengan ketersediaan tempat sholat. Mayoritas terminal bus tidak dilengkapi dengan fasilitas tempat sholat. Baik itu di Miri maupun Sibu. Alasannya, terminal itu dibangun oleh swasta.  Jadi jika kita melakukan perjalanan darat di Sarawak maka siap-siap untuk membawa bekal makanan halal. (***)

Pejabat JAKIM Cawangan Sarawak (kiri) berbincang tentang kondisi umat Islam.

Jika kita penggemar musik Mungkin tak asing mendengar nama Anita Sarawak. Ya nama belakang penyanyi dari negeri Jiran itu diambil dari nama wilayah di Malaysia. Sarawak terletak di bagian utara Kalimantan yang dibatasi oleh Brunei di bagian utara, laut China Selatan di bagian timur, Kalimantan Barat, Tengah dan Timur di bagian selatan.
Perbatasan darat dengan ketiga provinsi tersebut mencapai 2.000 km. Dan wilayahnya mayoritas masih berupa hutan.  Secara prosentase umat Islam di Sarawak lebih kecil jika dibandingkan dengan prosentase umat Islam di Sabah. Hanya 37 persen penduduknya yang beragama Islam. Sisanya adalah nasrani dan Budha. Sebab, penduduk Sarawak ramai dihuni etnis China.
Sama seperti halnya di wilayah Sabah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) cawangan Sarawak dibantu Non Government Organizattion (NGO) berupa HIKMAH, PERKIM, dan YADIM. Berbagai program telah dilaksanakan untuk pengembangan Islam di wilayah negeri tersebut.
Pengembangan Islam di Sarawak berbeda dengan di Sabah, hal ini yang menyebabkan pertumbuhan Islam di Sarawak tidak secepat di Sabah. Jika di Sabah menggunakan konsep mementingkan kuantitas, maka di Sarawak lebih mementingkan kualitas.
Perbedaan konsep inilah yang membuat pengembangan Islam terhambat. Jika kualitas lebih diutamakan maka akan susah untuk menggenjot kuantitas. Tapi sebaliknya, jika kuantitas diutamakan, maka untuk meningkatkan kualitas akan lebih mudah.
Pembinaan dilakukan di daerah terpencil. Sarawak memiliki daerah pedalaman untuk suku dayak (sebutan di Indonesia). Sebutan desa disebut dengan Long. Diantaranya, Long Semado, Long Lutok, Long Merarap dan Long Ugong.
Pembinaan Islam dilakukan di daerah-daerah pedalaman tersebut. Untuk menempuh suatu daerah yang masih dihuni oleh suku dayak cukuplah sulit. Di antaranya, melalu jalan darat ke Kapit selama tiga jam, lalu dilanjutnkan tiga jam perjalanan ke Putai dan melalui sungai selama enam jam dengan speed boat.
Praktik pembinaan di antaranya dalah pelaksanaan pengurusan mayat. Untuk hal ini, kondisinya sama dengan suku laut di Pulau. Pak Din yang tinggal di Pulau Air Mas mengeluhkan kondisi ini pada Muhammadiyah. Ia tidak tahu bagaimana menguburkan jenazah ketika anaknya meninggal dunia. Sebagian, suku laut pun masih mengubur jenazah dan ditancamkan sejenis kayu atau bambu. Tujuannya, agar jenazah tadi dapat bernafas.
Selain itu, JAKIM juga melaksanakan pembangunan masjid atau surau di pedalaman yakni di Kampung Serayan. Lokasinya sekitar seratus kilo meter dari Kota Khucing. Untuk mencapai lokasi dapat dilakukan melalui jalur darat dan harus melewati sungai. Di salah satu jalur harus menggunakan kapal ro ro untuk mengangkut kendaraan yang menuju lokasi tersebut.
Surau yang dibangun dinamakan surau Darus Salam. Bangunan surau itu dua tingkat. Namun, tak tampak tanda-tanda masyarakat di sekitar surau. Terutama anak-anak. Sebab, biasanya mereka berkebun atau mencari ikan. Sore baru balik ke rumah.
Hal ini berbeda dengan di pulau-pulau di Batam. Pembinaan Islam dilaksanakan dengan menempatkan dai dan mengajarkan anak-anak sekitar. (***)

Masjid Jame` Asr Hassanil Bolkiah

Dengan luas 5.765 km persegi jumlah rakyat Brunei hanya 300 ribu. Sama dengan jumlah warga Kecamatan Bengkong di Batam atau sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang di Jawa. Maka dengan pendapatan per kapita 57 ribu dolar AS, tak heran jika Brunei menduduki peringkat  ketujuh di dunia dalam pendapatan per kapita.
Kerajaan Brunei yang dipimpin Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izaddin Waddaulah memperhatikan semua sisi kehidupan rakyatnya. Terutama dalam sisi kehidupan beragama. Jika dalam pemberitaan terakhir tulisan petunjuk jalan di Arab tidak menggunakan huruf arab, justeru di Brunei papan-papan petunjuk menggunakan arab melayu selain menggunakan  huruf latin. Hal ini pun tak tampak di Malaysia.
Penggunaan arab melayu dan bacaan basmalah di jalan raya bukan hanya sebagai simbol belaka. Ternyata, kerajaan mengawal ketat apa-apa yang berlaku bagi kehidupan beragama rakyat Brunei. Jika di Malaysia bahkan di Indonesia masih terdapat vcd porno atau luncah. Hal ini mendapat kawalan serius kerajaan Brunei.
Bahkan, hal-hal yang dapat merusak aqidah mendapat tindakan tegas dari Kerajaan. Hal-hal tentang mistik dan syirik pun tidak dibolehkan berlaku dalam kehidupan masyarakat Brunei. Simbol-simbol agama selain Islam pun tidak boleh dipertontonkan secara umum.

Gambar yang dilarang untuk digunakan

Jika di Indonesia, simbol salib atau gambar Jesus masih dapat dipertontonkan di depan umum. Maka, jangan harap ini terjadi di Brunei. Bahkan, tulisan atau bacaan syahadat yang berbentuk manusia duduk di antara dua sujud dilarang di Brunei. Bukan hanya itu, corak ban yang berbentuk lam-lam ha mirip dengan tulisan Allah ini dilarang Kerajaan Brunei.
Barang-barang yang menggambarkan sirik kepada Allah dilarang keras di Brunei. Seperti gambar setan atau sebagainya. Coba, bandingkan dengan di Indonesia yang justeru dengan terbuka medianya mememberitakan bahkan mengiklankan semua yang berbau mistis.
Penjagaan ini tentunya dapat menjaga aqidah atau pun prilaku pada masyarakat. Jadi, jangan harap berjumpa Polisi di jalan raya. Sebab, pelanggaran pun nyaris tak pernah terjadi di Brunei.
Kerajaan juga berfungsi sebagai welfare state. Artinya, kesejahteraan rakyat ditanggung oleh negara. Jadi bidang kesehatan dan pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Jika sakit, bahkan sampai transpalansi organ di Australia pun ditanggung oleh kerajaan.
Untuk bersekolah pun ditanggung pemerintah. Bahkan sampai ke tingkat doktor atau Ph.D sekali pun. Bukan hanya itu, pelajar pun diberi uang saku 350 dolar setiap bulannya atau sebesar Rp2.327.500 (dengan nilai kurs Rp6.650).
Karena semua ditanggung kerajaan, maka tiket masuk tempat rekreasi tidak laku saat kerajaan membuka taman hiburan semacam Ancol atau Dunia Fantasi di Jakarta. Toh semua telah terbiasa ditanggung pemerintah. Jadi tidak lazim jika rakyat harus membayar fasilitas yang dibangun pemerintah. Di Brunei, hanya tempat parkir yang harus dibayar masyarakat.

Masjid Omar Ali Saifuddin

Rakyat Bermobil Mendapat Bagian Zakat
Ada hal menarik dalam pembagian zakat di Brunei. Ternyata sejak tahun 2004, pengurus zakat di Brunei belum membagikan zakat. Hal ini mungkin disebabkan pengurus masjid ”ketakutan” untuk membagi zakat tersebut karena zakat itu berasal dari sultan. Rakyat Brunei belum lazim untuk membayar zakat mal.
Mengetahui hal ini maka Sultan pun ”marah” di stasiun televisi karena mengetahui uang yang dibagikan mencapai 90 juta dolar AS atau sekitar Rp950 miliar. Dan sultan pun mengambil kebijakan agar uang zakat itu tidak boleh dibagi di luar kerajaan.  Karena masih kesulitan untuk membagi, maka rakyat yang berhutang pun boleh menerima zakat karena masih termasuk dalam golongan gharimin.
Atas kebiijakan ini, Dewan Agama Islam Brunei kebanjiran permohonan untuk pembagian zakat.  Yang bermohon ini pun bermobil sebab mereka merasa sebagai golongan Gharimin.  Rata-rata masyarakat Brunei mempunyai mobil. Maka, tak heran jika tidak tampak kendaraan umum di kota Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei.
Pembagian zakat pun dilakukan langsung oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izaddin Waddaulah di International Convention Centre pada Rabu (7/10/2009) kepada 4.084 keluarga miskin, termasuk 190 orang dikategorikan sebagai algharimin, atau orang yang berhutang.
Untuk tahun 2010, Alhamdulillah pembagian zakat disalurkan kepada korban banjir di Pakistan. Sehingga, konsep syariah Islam tentang pembagian harta lebih menglobal. Karena, semua umat Islam adalah bersaudara. (***)

Pendidikan Agama di Sabah

Kinabalu berada di bagian utara negeri Sabah. Jumlah penduduknya mencapai 300 ribu. Itu pun sepertiganya adalah tenaga kerja Indonesia. Mayoritas penduduknya adalah etnis China, kemudian etnis penduduk asli atau tempatan dan disusul etnis Melayu.
Pada tahun 1973, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam hanya 35 persen. Kini, setelah 37 tahun, jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 55 persen dengan jumlah muallaf capai 71.400. Sehingga agama Islam telah menjadi agama resmi di wilayah Sabah.
Perjuangan untuk mengembangkan agama Islam ini dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Selain, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah, Non Government Organization (NGO) yang aktif adaalah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau United Sabah Islamic Association (USIA).
USIA yang didaftarkan ke kerajaan pada tahun 10 Oktober 1969 merupakan gabungan organisasi Islam yang ada pada tahun 1950 hingga 1960. Persatuan-persatuan Islam yang ada ketika itu ialah Persatuan Islam Putatan yang dipimpin oleh Imam Ahmad Mus Haji Ismail, Persatuan Islam Sabah, diketuai oleh Tuan Haji Yusof Shamsuddin dan Persatuan Islam Tawau, diketuai oleh OKK Zainal Kerahu.
Peranan USIA juga besar. Karena mereka yang bergerak aktif secara langsung untuk mengembangkan Islam di daerah minoritas. Terdapat tantangan atau cabaran dalam pengembangan Islam. Dari sisi budaya dan agama yang ada. Daerah Sabah merupakan daerah pemeluk Nasrani. Bahkan, Wakil Konsul Gereja se dunia pun berkedudukan di Sabah. Selain itu juga dari segi demografi dan segi geografis.
Seratus kilo meter dari kota tersebut terdapat gunung Kinabalu. Gunung tertinggi di Borneo (sebutan Kalimantan sejak zaman penjajah, red). Letaknya  yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung menjadikan suatu tantangan tersendiri dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab, di lokasi ini  dan beberapa lokasi lain di perkebunan, umat Islam belumlah banyak.
Di kampung Tambunan misalnya. Untuk mencapai lokasi ini harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Jaraknya 84 kilo meter  dari kota Kinabalu. Setelah dua jam perjalanan telah tiba di kampong Tambunan. Jumlah  penduduk yang beragama Islam pun hanya 15 persen.
Penggerak dakwah di daerah tersebut secara langsung adalah Hadiq Ismail Malakalu. Pria asal Adonara-Nusa Tenggara Timur ini masuk negeri Jiran sejak tahun 1974. Waktu itu, usianya mencapai 22 tahun. Ia bermohon kepada Kerajaan (Pemerintah, red) agar  dapat menjadi guru.
Selanjutnya oleh Kerajaan, lelaki tamatan IAIN dan Universitas Muhammadiyah Malang ini di tempatkan di Tambunan. Tercatat terdapat keberhasilan tersendiri bagi lelaki yang pernah mengenyam pendidikan di Gontor ini.
Penyebaran Islam dapat berjalan dengan cepat. Sebab, Ismail juga menggunakan bahasa setempat dalam mengenalkan ajaran Islam. Di Sabah, terdapat beberapa etnis atau suku. Di antaranya suku Iban (sama seperti suku Dayak di Kalimantan).

Hadiq Ismail Malakalu

Selain itu, terobosan-terobasan juga dilakukan. Terobosan ini tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada tahun 1975, Ismail membolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat meskipun jumlahnya tak sampai 40 orang. Atas hal ini, Ismail pun dipanggil Mufti .
Dan dia pun menjelaskan jika tidak terdapat hadits secara detil yang menyatakan sholat Jumat harus dilakukan minimal 40 orang. Yang ada perintah sholat Jumat dilaksanakan dengan berjamaahn Dan jika pendapat ini dipertahankan boleh jadi di Tambunan tidak ada sholat Jumat selama puluhan tahun. Akhirnya, justeru mufti yang dipindah tugas oleh Kerajaan.
Secara aktif, Ismail juga mendirikan sekolah bagi pengajaran agama selepas sekolah umum atau akademik. Jumlah siswanya hanya 20. Tapi pengajaran yang dilaksanakan adalah pelajaran praktis yang berdakwah, pengurusan jenazah dan sebagainya.
Selain itu, anak-anak ditanamkan sejak kecil bahwa mereka adalah seorang pemimpin. Di kelas juga dituliskan ‘’Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannnya.’’ Pecantuman sejak dini ini pun diharapkan dapat menciptakan pemimpin di masa yang akan datang.
Bukan hanya secara individu. Pembinaan agama juga dilakukan secara formal. Lembaga Islam seperti JAKIM dan USIA membina Sekolah Ugama Islam Sabah. Tingkatannya dari TK hingga setingkat SMA. Selain itu, mereka juga mengikuti sekolah umum formil yang dinamakan sekolah akademik.
Pengorbanan guru dalam pengambangan sekolah agama ini luar biasa. Dari sepuluh guru yang ada, enam dibiayai oleh JAKIM sedangkan sisanya hanya mengharapkan bantuan dari luar. Untuk memenuhi biaya operasional yang kurang sekolah mencari dana dengan cara menjual alat tulis sekolah dengan harga yang murah.
Ini pun tidak dapat diharapkan sebagai sumber utama. Sebab, sekolah tidak memungut biaya sekolah setiap bulannya. Penarikan biaya hanya sekali selama setahun saat pertama kali masuk yakni RM 25 atau setara dengan Rp67.500 (dengan kurs Rp2.700).
Gaji guru juga minim yakni RM 500 atau Rp1.350.000. Padahal di Semenanjung gaji guru minimal RM 2.000 atau Rp5.400.000. Jadi hanya seperempatnya. Meskipun demikian, guru-guru pun masih tetap semangat untuk membina siswa yang selain miskin juga rata- rata muallaf atau disebut dengan saudara baru. (***)

Pak Atan (kiri), kaum suku laut yang menjadi nasrani

Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan ‘klaim keberanan’ (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.
Inilah hakikat ide pluralisme agama yang saat ini dipropagandakan di Dunia Islam melalui berbagai cara dan media. Dari ide ini kemudian muncul gagasan lain yang menjadi ikutannya seperti dialog lintas agama, doa bersama dan lain sebagainya. Pada ranah politik, ide pluralisme didukung oleh kebijakan Pemerintah yang harus mengacu pada HAM dan asas demokrasi. Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk beragama, pindah agama (murtad), bahkan mendirikan agama baru.
Berdasarkan pengertian tersebut bahaya pluralisme bersifat lembut dan tidak sefrontal pemurtadan. Jika pemurtadan mengajak umat Islam masuk ke agama lain secara terang-terangan, maka  pluralisme menganggap bahwa tidak ada agama yang paling benar, termasuk Islam.
Pemikiran inilah yang digunakan kaum misionaris untuk menjalankan dakwanya di daerah hinterland khususnya suku laut di seputaran Pulau Batam. Bahkan, kaum misionaris mengaburkan sejarah suku laut yang menyatakan bahwa suku laut tidak memiliki agama atau tamaddun. ‘’Biasanya mereka mengatakan untuk apa beragama Islam, toh tidak dapat menjalankan sholat karena harus pergi melaut,’’ ujar salah satu orang suku laut yang dijumpai Buletin Jumat di Tanjunggundap.
Dengan pengaburan sejarah itulah kaum misionaris menjalankan misinya untuk mengkristensisasi suku laut. Dan ini terjadi di daerah Pulau Gara, di Teluk Nipah, di Pulau Kubung.
Sejarah Suku Laut

Kesultanan Johor

Suku Laut yang berada di Kepulauan Batam sungguh erat kaitan nya dengan Kerajaan Johor sekarang Pada tahun 1699 Sultan Mahmud Syah, keturunan terakhir wangsa Malaka-Johor, terbunuh. Yang lebih terkenal dengan sebutan Sultan Mahmud Mangkat Di Julang. Mulai saat itulah kisah suku Laut tercerai berai hingga sekarang di mulai.
Karena Orang Laut menolak mengakui wangsa Bendahara yang naik tahta sebagai sultan Johor yang baru, karena keluarga Bendahara dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ketika pada tahun 1718 Raja Kecil seorang petualang Minangkabau mengklaim hak atas tahta Johor, Orang Laut memberi dukungannya. Namun dengan dukungan prajurit-prajurit Bugis  Sultan Sulaiman Syah dari wangsa Bendahara berhasil merebut kembali tahta Johor. Dengan bantuan orang-orang Laut (orang suku Bentan dan orang Suku Bulang) membantu Raja Kecil mendirikan Kesultanan Siak setelah terusir dari Johor.
Pada abad ke-18 peranan Orang Laut sebagai penjaga Selat Malaka  untuk Kesultanan Johor-Riau pelan-pelan digantikan oleh suku Bugis. Bahasa Orang Laut memiliki kemiripan dengan Bahasa Melayu  dan digolongkan sebagai Bahasa Melayu Lokal. Saat ini mereka umumnya bekerja sebagai nelayan. Seperti suku Bajau Orang Laut terkadang dijuluki sebagai “kelana laut”, karena mereka hidup berpindah-pindah di atas perahu.
Kini pelan pelan pula sejak adanya Otorita Batam, kehidupan mereka di perairan kepulauan Batam terusik, karena memang dianggap Nomaden sebagian dari mereka “didaratkan” dibuatkan  rumah , seperti contoh di Pulau Gara, di Teluk Nipah, di Pulau Kubung.
Dan di pulau-pulau itulah kristenisasi dilaksanakan. Bahkan di beberapa pulau seperti di Pulau Kubung, gereja berdiri dengan kokohnya. Di beberapa pulau lain pun juga demikian. Bahkan, di Pulau Lingke dua pertiga kaum suku laut pun telah memeluk agama kristen. Lantas apa yang dapat kita lakukan mengatasi hal ini?
Hambatan Dakwah Islam
Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) PP. Muhammadiyah Fakhrurrozi Reno Sutan mengatakan paham pluralisme ini merupakan hambatan dakwah Islam di daerah terpencil. “Kita tidak setuju dengan pluralisme agama yang dibangun dengan pondasi liberalisme,” ujarnya
Fakhrurrozi mengatakan, rata-rata ancaman pluralisme yang dihadapi dai berada di daerah yang jumlah muslimnya sedikit. Daerah tersebut misalnya, Bali, NTT, Papua, dan Sumatera Utara.
Ancaman pluralisme tidak saja berasal dari perorangan, tapi juga pemerintah. Pemerintah sengaja menggunakan kekuatan politis. Hal itu sangat mungkin bisa dilakukan karena jumlah umat Islam yang sedikit. (***)

Syamsudin (kiri) dan Edy (kanan) membicarakan mushola

Kalimat itu meluncur dari ketua RT di kawasan Dam Duriangkang Batam, Muslim, kepada tim Buletin Jumat. Saat itu tim Buletin Jumat beserta rombongan sebuah lembaga swadaya masyarakat menawarkan bantuan untuk membangun masjid di daerah ini. Lembaga tersebut memfokuskan memberi bantuan pembangunan masjid/mushola untuk memudahkan masyarakat terpencil melaksanakan kegiatan ibadah di masjid.
Muslim menilai tidak perlu di daerah tempat tinggalnya didirikan masjid. Sebab baginya pembangunan masjid di daerahnya hanya akan menambah beban dosa bagi warganya.
Kehidupan masyarakat kecil dan terpencil memang kerap membuat lupa untuk beribadah. Tuntutan kebutuhan hidup menuntut masyarakat untuk lebih fokus mencari sumber kehidupan. Tidak terkecuali masyarakat di wilayah dam Duriangkang, yang sebagian besar bermata pencahariaan pencari ikan.
Kawasan Dam Duriangkang memang bukanlah pemukiman. Kawasan tersebut adalah daerah cathment area atau daerah tangkapan air dan hutan lindung yang dilindungi pemerintah. Daerah tersebut dillarang dijadikan sebagai tempat tinggal. Namun nyatanya, daerah tersebut dihuni ratuasan warga, yang beridentitas beragama Islam.

Dam Duriangkang - Batam - Indonesia

Di sana memang sudah ada mushala kecil sebagai tempat beribadah masyarakat di sana. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sayang, mushala tersebut tidak termanfaatkan. Jarang sekali masyarakat setempat memanfaatkan mushala tersebut. Menyadari itulah, ketika ada penawaran bantuan pembangunan masjid di daerah tersebut, pak RT setempat menolaknya.
Hal yang sama juga terjadi di Pulau Lingke – Batam. Kawasan tersebut dihuni warga suku laut mayoritas beragama nasrani. Tapi ada beberapa keluarga yang menganut muslim. Sebagian besar warga tersebut  bersaudara. Namun kemudian mereka berbeda keyakinan. Seperti halnya dialami keluarga Syamsudin dan Edi. Kedua kakak beradik itu berbeda keyakinan. Kakaknya menganut agama Nasrani sedangkan adiknya menganut agama Islam. Syamsudin memiliki anak-anak yang beragama Islam.
Di kawasan tersebut belum ada masjid. Ketika proyek bantuan pembangunan mushala ditawarkan di daerah tersebut, Edi menolaknya. Sebaliknya, sang kakak yang beragama nasrani menyambutnya. Silang pendapat antara kakak beradik pun terjadi.
‘’ Tak usahlah dibangun masjid di sini. Saya malu. Apa kata orang nanti, ada masjid tapi tak pernah ada isinya,’’ kata Edi menolak.
Dia menyarankan agar bantuan pembangunan masjid yang telah dianggarkan di daerahnya dilimpahkan ke masjid lainnya. Menurut Edi, jumlah umat muslim di wilayah tempat tinggalnya sangat sedikit. Mereka bermatapencaharian nelayan. Hampir seluruh waktunya dihabikan melaut. Mereka jarang melaksanakan salat, terutama salat lima waktu.
Namun sang kakak menolaknya. Dia tetap berharap di wilayah pemukimannya didirikan masjid. ‘’ Biarlah, kalau untuk kebaikan kenapa tidak’’ kata Syamsudin serius.
‘’ Gak usah. Untuk apa kau masjid?,’’ tanya Edi yang berbadan gempal ini kepada kakaknya.
‘’Masjid itu untuk anakku. Biar anakku bisa belajar di sana,’’ timpal Syamsudin kepada adiknya.
Silang pendapat itupun terhenti karena waktu sudah menunjukkan waktu salat Ashar. Kami pun ikut salat Ashar di rumah Syamsudin. Namun diantara mereka belum ada titik temu. (***)

SESEPUH WARGA: Pak Jantan (kanan), sesepuh warga Tanjunggundap

Terdapat satu dapur arang yang cukup besar di lokasi tersebut. Mata pencaharian masyarakatnya selain nelayan adalah mengelola dapur arang. ‘’Kami dulu berasal dari Pulau Geranting,’’ jelas pak Jantan, sesepuh masyarakat di sana.
Informasi yang diperoleh Buletin Jumat, sebelum pindah dari Geranting mereka memeluk agama Islam. ‘’Tapi setelah pindah ke Tanjunggundap, saudara kami tu pindah agama menjadi nasrani,’’  sedih tokoh masyarakat Geranting.
‘’Kami menjadi nasrani sejak tahun 2005,’’ ujar Suhaili, cucu pak Jantan.
Perpindahan agama ini juga terjadi di pulau Telukpaku. Untuk masuk di sana harus melalui hutan bakau. ‘’Ya dulu kan kami tak beragama,’’ ujar warga Telukpaku.
Bukan hanya di pulau, di daerah yang dekat dengan jembatan I yakni Tiawangkang juga terjadi hal yang sama. Dan memang kondisi ini disebabkan umat Islam yang kurang memperhatikan saudaranya terutama suku laut.
Secara umum, masyarakat suku laut punya keterikatan hubungan darah dengan suku laut yang lain. Sebagian mereka masih memeluk agama Islam dan sebagian lain telah berpindah agama.
Bahkan, alasan untuk pindah agama pun mereka tak paham. Sebab para misionaris halus dalam menyampaikan misisnya. Di antaranya mengatakan semua agama sama. ‘’Kami pun dikatakan sebagai muslim yang tak sah karena tak sholat dan menjalankan perintah agama sebagaimana mestinya,’’ ujar warga Tanjungundap. (***)

Anak-anak di Damduriangkang

Masuk melalui depan pintu IV Mukakuning dan dilanjutkan dengan sampan maka akan tiba di tepi dam yang disekitarnya terdapat keramba ikan. Puluhan keluarga pun tinggal di sana. Dengan fasilitas yang minim mereka tinggal karena mata pencaharian sehari-hari adalah menangkap ikan dan mengembangkan budidaya ikan meskipun secara yuridis penangkaran ikan di sini adalah ilegal. Mereka tinggal di sekitar tepi dam. Untuk menuju ke sana, harus berjalan kaki sekitar 500 meter melalui hutan lindung.
Beberapa rumah tampak berdiri. Musholah yang ada pun hanya berdindingkan triplek. Kesulitan yang dialami warga yang tinggal di sana adalah menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan dana. Apalagi untuk menuju sekolah terdekat harus naik sampan. Ini tidak mungkin dilakukan bagi anak yang masih duduk di Sekolah Dasar.
Salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan menempatkan mereka di asrama dengan kerelaan orang tuanya. Bahkan, mereka juga harus punya andil untuk membiayai anak mereka sekolah berapapun mereka mampu, agar sang anak tidak merasa dicampakkan begitu saja karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Orang tua juga harus sadar untuk mengubah derajat hidup anak dan keluarganya adalah melalui jalur pendidikan.
Kesulitan menuntut ilmu juga dialami masyarakat di kepulauan. Masyarakat pulau, dengan segala keterbatasan juga memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Dengan berdayung menggunakan sampan atau dalam bahasa melayu disebut dengan berciau, mereka mengarungi laut dari satu pulau ke pulau lain untuk mendalami ilmu. Baik itu ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. (tim)