SOAL keberadaan Mushola yang ada di Mall acap menjadi keluhan pengunjung, tidak hanya di Batam, di kota lain pun keberadaannya cukup memprihatinkan.
Di Mega Mall Batam Center misalnya, mushollanya hanya dapat menampung sekitar 20 orang saja, bangunan yang hanya 4 x 4 M itu terletak di luar bangunan induk arah jalan masuk, sebelah lapangan parkir.
Terlihat saat magrib tiba, musholla itu tak dapat menampung orang yang akan shalat. Sehingga shalat dilakukan hingga lima rombongan berjamaah pun masih banyak lagi yang antri, bila satu rombongan jamaah memerlukan waktu lima sampai tujuh menit, maka akan habis lah waktu magrib yang singkat itu.
Tidak hanya karyawan yang bekerja di Mall itu yang akan shalat , pengunjung pun cukup ramai, apalagi di akhir pekan, seperti hari Sabtu dan hari Ahad tanggal 9 dan 10 Agustus 2008 yang baru lalu, berjubel nya pengunjung tak mampu menampung mereka yang akan shalat maghrib,banyak pengunjung yang berasal dari Singapura dan Malaysia yang menghabiskan waktunya di Batam.
Bukan hanya di Mega Mall, beberapa tempat shalat seperti di DC Mall, Nagoya Hill - Batam juga sama. Di kedua Mall ini tempat shalat juga terletak di tempat parkir dan luasnya tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang mencapai 2.000 hingga 4.000 pengunjung tiap harinya.
Di Surabaya, tempat shalat di pusat perbelanjaan seperti Plaza Tunjungan juga sama. Tempat shalat di mall terbesar di kota Pahlawan itu juga terletak di lapangan parkir lantai atas. Bahkan, untuk mencapainya harus berjalan dengan jarak yang lumayan jauh. Maklum, mall ini gabungan dari lima gedung. Sehingga tak heran jika mall ini terluas di Surabaya. Namun sayang, tempat shalat juga mengalami nasib yang sama. Tak sebanding antara luas dan jumlah pengunjungnya.
Tapi di toko buku walisongo Jakarta, di lantai dasar nya ada masjid, setiap jumat toko buku yang cukup banyak pengunjung nya itu ramai dipadati jamaah yang akan melaksanakan shalat jumat, tidak hanya karyawan dan pengunjung yang ada di toko tersebut yang shalat, bahkan karyawan instansi disekitar nya pun turut shalat di sana. (***)

KESADARAN warga muslim untuk mengkonsumsi makanan bersertifikat halal masih rendah. Bahkan, resto yang hanya memasang logo halal tanpa dilengkapi dengan sertifikat halal pun menjadi tempat santapan wanita berjilbab.
Selasa (12/3), Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM) Batam bersama pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengantar pembicara dari Jakarta menemani makan malam. Masakan yang terkenal di Batam tentunya adalah Sea Food.
Atas saran teman yang mengantar tamu tersebut, maka tibalah di sebuah resto Lingga yang menyediakan berbagai macam jenis masakan sea food. Kebetulan, YLKMB agak terlambat menyusul karena harus mencari tempat parkir terlebih dahulu.
Saat memasuki resto, terpampang logo halal, tapi bukan berasal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM – MUI). YLKM pun menanyakan apakah resto yang dimiliki oleh orang Chinese tersebut memiliki sertifikat halal. Ternyata seperti dugaan sebelumnya, resto tersebut belum memiliki sertifikat halal.
Hal ini jelas melanggar UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 ayat 1 huruf e yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
Pelanggaran pada pasal ini akan terkena sanksi yang tertera pada pasal 62 ayat 1 yakni : pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Terhadap pelanggaran ini, maka YLKM selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) melakukan advokasi sesuai dengan amanat UU PK.
Dengan pemberitahuan lisan, YLKM mengingatkan pada pelaku usaha untuk mecopot logo halal atau pelaku usaha mengurus sertifikat halal di LP POM MUI.
Pengamatan YLKM, resto ini banyak dikunjungi oleh keluarga, terutama keluarga muslim. Bahkan, para wanita berjilbab ini pun dengan lahap menyantap sea food yang belum bersertifikat halal. Api pun menyambar penggorengan, jelas masakan tersebut menggunakan arak atau ang cui. Semoga konsumen muslim semakin sadar untuk mengkonsumsi masakan bersertifikat halal. (***)

PENYELESAIAN sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak terlepas dari peran dan fungsi sekretariat BPSK. Guru besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette M.Waluyo, S.H, M.H., CN menjelaskan yang harus dilakukan sekretariat pertama kali dalam menerima pengaduan adalah membuat cheklist atau daftar identifikasi masalah. Cheklist tersebut meliputi;
1.Apakah pengadu termasuk konsumen akhir
2.Apakah pelaku usaha, Badan Hukum, Perguruan Tinggi tersebut bisa digugat. Contoh: seseorang telah mendaftar di sebiah universitas swasta di Jakarta. Dalam formulir pendaftaran disebutkan ada masa pengembalian uang. Selanjutnya mahasiswa tersebut diterima di PTN di Bandung. Ia pun meminta kembali uang yang disetorkan. Pertanyaan apakah hal tersebut melanggar UU Perlindungan Konsumen khususnya pasal 18 ?
3.Kewenangan BPSK, sengketa konsumen adalah sengketa pelaku usaha dengan konsumen dan objeknya adalah pelaku usaha. Dan permasalahan ini diajukan di BPSK terdekat.
4.Ada perjanjian, prestasinya terukur atau tidak, mengenai wanprestai atau tidak dan antara pelaku usaha dan konsumen tidak ada hubungan kontrak. Jika ada kontrak maka tanggung jawabnya berdasarkan kontrak dan jika tidak ada maka tanggung jawabnya adalah perbuatan yang melanggar hukum. (PMH).
Setelah gugatan masuk maka putusan pada gugatan harus diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja. Untuk mediasi seyogyanya diselesaikan dalam waktu satu hari.
Contoh kasus adalah Stanley dan Philip Morris. Stenley membeli rokok Marlboro di Makasar dan Cikini. Dalam pembelian tersebut terdapat masalah karena rokok tidak ada filternya. Stanley pun mencoba menghubungi Philip Morris beberapa kali namun tidak ditanggapi dengan serius.
Stanley pun mendatangi Direktur Perlindungan Konsumen dan ternyata permasalahannya belum selesai hingga satu tahun. Merasa permasalahannya berlarut-larut maka Stanley yang bersifat keras melakukan tuntutan lebih kepada pihak Philip Morris.
Setelah dilakukan pembicaraan maka permasalahannya adalah bukan ganti rugi melainkan adalah rasa tersinggung. ‘’Maka penyelesaian sengketa dilakukan dalam mediasi dan harus dilakukan dengan cepat, harus satu hari jangan berlarut-larut,’’ paparnya. (***)

PIHAK yang dapat mengajukan tuntutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah konsumen. Sedangkan pihak lainnya seperti sekelompok masyarakat, pemerintah maupun LPKSM hanya dapat mengajukan gugatan melalui peradilan umum.
‘’Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,’’ jelas Guru besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette M.Waluyo, S.H, M.H., CN
Bernadette menjelasakan munculnya sengketa tersebut telah diatur dalam pasal 23 UU PK yakni Pelaku usaha yang menolak atau/dan tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK akan menimbulkan sengketa konsumen dan dapat digugat/diselesaikan sebagai berikut; peradilan dan di luar peradilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Selanjutnya, kata Bernadette, para pihak harus sepakat di lembaga mana dalam penyelesaiannya. Selain itu adalah cara apa yang harus ditempuh apa mediasi, konsolidasi atau arbitrase.
‘’Prinsipnya, mencapai hasil saling menguntungkan dua belah pihak. Dengan melihat budaya bangsa yang menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah maka cara yang menguntungkan adalah mediasi,’’ ungkapnya.
Ia mengatakan yang bisa digugat adalah perkara perdata atau ganti rugi, bukan permasalahan pidana. Dan seandainya jika Ketua LPKSM mengajukan gugatan maka dapat dilakukan dengan dua cara yakni NGO legal standing dan class action.
Contoh NGO Legal Standing, dalam kecelakan kereta api, Ketua LPKSM mewakili korban untuk mengajukan gugatan. Sedangkan class action, contohnya YLKI mengajukan tuntutan kepada PLN atas pemadaman listrik karena YLKI masuk dalam korban.
Dalam pasal 18 huruf F UUPK diatur tentang pecantuman klausula baku, dalam hal ini contoh yang nyata adalah mercand tidak boleh men-surchange apapun terhadap konsumen. Contoh kartu kredit City Bank.
Contoh yang terjadi dalam klausula baku adalah :
1.Cara pengungkapan, contoh kontrak PLN dan telepon, apabila terjadi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1226 dan 1227 KUH Perdata. Termasuk klausula baku yang sulit dimengerti
2.Letak, contoh slip pengiriman surat melalui POS. Letaknya tidak bisa dilihat. (***)

GURU besar Universitas Parahyangan Prof. DR Johannes Gunawan, S.H, L.L.M menyatakan dalam menangani sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memperhatikan empat syarat, yakni:
1. Ada hukum yang dilanggar
2. Ada Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Dalam hukum acara perdata di Indonesia yang mendalilkan harus membuktikan.
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian yang disebabkan hubungan kausal.
Setelah memperhatikan empat hal tersebut maka BPSK dapat memproses pengaduan masyarakat.
Namun, kata Johannes, hukum Perlindungan Konsumen menggunakan pembuktikan terbalik, artinya pelaku usaha langsung dianggap bersalah. ‘’Pelaku usaha harus membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah,’’ jelasnya.
Beberapa permasalahan dalam sengketa konsumen adalah klausula baku. Dalam hal ini, Johannes menjelasakan, kontrak terbagi menjadi dua, yakni :
1. Kontrak hasil negosiasi, perundingan, negoziate contract.
2. Kontrak baku, standarize contract, kontrak standar
Yang termasuk pada klausula baku adalah jenis kontrak kedua, karena semua pasal-pasal dalam kontrak standar adalah klausula baku dan perjanjian yang ditetapkan sepihak serta digandakan sepihak.
Berdasarkan penelitian di Indonesia dan Amerika Serikat, 99 persen kontrak adalah kontrak standar. Sebuah kontrak standar, jelasnya, adalah kontrak yang didesain dan digunakan oleh pelaku usaha.
Sajarah adanya kontrak baku adalah untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Namun, kontrak ini mengandung kelemahan karena isinya membatasi dan mengalihkan kewajiban pelaku usaha.
‘’Bahkan ada kemungkinan pengusaha menciptakan kewajiban baru yang semestinya bukan kewajiban konsumen. Hal ini disebut klausula eksonerasi,’’ katanya.
Kontrak ini besar kemungkinan merugikan konsumen sehingga melanggar pasal 18 di UU PK. Dan tentang ini, menjadi pengawasan BPSK. Contoh lain dari klausula baku adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.
Maka, sesuai pasal 18 ayat 3, maka perjanjian atau jual beli itu batal demi hukum. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, konsumen dapat mengadu lewat BPSK maupun pengadilan. Saksinya ada pada pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni menegur dan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. (***)

KEMAJUAN di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.

Di lain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, maka pemerintah menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum, karena  hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Penyelesaian perselisihan terhadap sengketa yang dihadapi masyarakat termasuk dalam hal sengketa konsumen, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan  sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.

Bagi pihak yang kurang puas dan tidak sepakat dengan hasil penyelesaian BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, bila lewat dari waktu itu tidak mengajukan upaya hukum, maka dianggap teah menerima putusan BPSK tersebut. Dan bila putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dianggap belum adil, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Tentang eksekusi, putusan yang telah dikeluarkan BPSK, untuk eksekusi harus dimohonkan oleh konsumen ke pengadilan negeri (fiat eksekusi), permohonan eksekusi ke pengadilan negeri ditempuh karena Pengadilan negeri memiliki sarana untuk eksekusi dengan adanya jurusita yang memang salah satu dari tugasnya adalah eksekusi.

(Prof. Dr. H. Muchsin, SH, Hakim Agung MA RI)

ANGGOTA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus mengetahui ruang lingkup wilayah berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen sebelum menerima dan menolak kasus yang diajukan oleh konsumen.
Ruang lingkup tersebut meliputi konsumen akhir; barang/jasa yang diperdagangkan dan orang/badan usaha, BUMD dan BUMN. ‘’Contoh sengketa antara perusahaan asuransi dan hotel tidak termasuk dalam wewenang BPSK,’’ jelas Aman Sinaga, S.H, Direktorat Perlindungan Konsumen dalam Acara Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Anggota BPSK, Kamis (24/7/2008).
Adapun parameter perbuatan yang dilarang adalah barang yang tidak standar; contoh penjualan air minum dalam kemasan yang diproduksi tidak standar. Informasi yang mengelabui; contoh penjualan obat peninggi badan. Selanjutnya cara menjual yang merugikan; contoh obral besar-besaran.
Parameter selanjutnya cidera janji atau wanprestasi. ‘’Contoh untuk kasus ini membeli kios ukuran lima meter tapi dalam kenyataannya empat meter. Atau beli rumah dengan bahan kayu borneo tapi pada kenyataanya kayu barangan,’’ paparnya.
Parameter terakhir, klausula baku. Contohnya pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. ‘’Kasus parkir di Carefour Cempaka Putih,’’ paparnya.
Aman Sinaga menjelaskan perlindungan konsumen adalah upaya mensejahteraan rakyat. Buktinya, tuntutan konsumen yang diajukan adalah tuntutan yang nyata, materiil dan ganti rugi dalam arti restriktif. Ini bisa dilihat dalam pasal 19 UU No 8 tahun 1999.
Aman mengatakan Undang-undang Pelindungan Konsumen (UU PK) merupakan payung hukum dari undang-undang yang lain seperti UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan. Hal ini diperkuat dengan BAP yang dibuat Kepolisian, tuntutan yang dibuat Jaksa hingga putusan Hakim pun mengaitkan undang-undang lainnya selain UU PK.

DEPARTEMEN Perdagangan mengadakan pelatihan bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di 34 kota di Indonesia. Acara yang bertujuan meningkatkan kemampuan bagi anggota BPSK dan calon anggota BPSK tersebut dilaksanakan pada Kamis (24/7/08).
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Ahmad Hijazi, S.E, M.Si mengatakan acara yang diselanggarakan Departemen Perdagangan meliputi dua bidang yakni diklat operator komputer wajib daftar perusahaan dan pelatihan bagi anggota BPSK.
’’Tugas-tugas ini sangat penting bagi daerah. Karena selama ini pembentukan BPSK mengalami kendala,’’ papar Hijazi yang saat itu mengenakan batik.
Kendala yang dihadapi, katanya, UU Perlindungan Konsumen beserta turunannya telah lama ada dan berjalan. Tapi karena ini berkaitan dengan pelimpahan wewenang pusat ke daerah, maka kendala yang utama adalah perihal pendanaan.
Selain itu, permasalahan yang muncul adalah perihal sumber saya manusia.
’’Dan jika dilihat dari pemateri, maka pemberi pelatihan ini adalah orang yang berkompeten di bidangnya,’’ jelasnya.
Adapun pembicara dalam pengembangan SDM tersebut adalah Prof DR Johannes Gunawan, S.H, LLM, Prof DR Bernadette Waluyo, S.H, M.H, CN.
Keduanya dari Universitas Parahyangan Bandung dan mengisi tentang perbuatan yang dilarang dan tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK yang dapat menjadi aspek sengketa konsumen di BPSK serta materi simulasi penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi bagi peserta anggota BPSK (studi kasus).
Pembicara selanjutnya adalah Prof DR H Muchsin, SH (Hakim Agung pada MA-RI) memberikan materi tentang pengajuan keberatan dan permohonan fiat eksekusi atas putusan BPSK ditinjau dari UU No 8 tahun 1999 dan Perma No 1 Tahun 2006.
Sedangkan dari Sekjen Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI Dra N Krisnawenda, M.Si menyampaikan materi tentang teknik-teknik penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi baik yang berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Dan Kombes Pol Drs Bung Djono, S.H, M.H (Kabid Korwas PPNS, Bareskrim Mabes Polri) memberi materi tentang Koordinasi pihak Kepolisian dengan BPSK dalam rangka memanggil pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan majelis BPSK.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Konsumen Makbullah Pasinringi mengatakan pertumbuhan BPSK di Indonesia belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Buktinya, hingga tahun 2007 jumlah BPSK diseluruh Indonesia hanya 34. Bandingkan dengan jumlah kabupaten dan kota di seleruh Indonesia.
Adapun tujuan dari pelaksanaan acara ini, katanya, adanya keseragaman pelaksanan tata lakasana penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga peran BPSK dapat dirasakan masyarakat. Khususnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan menambah visi dan misi serta wawasan. (***)

PENGAWASAN barang dan jasa beredar harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga konsumen yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dari pemerintah, terdapat instrumen pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pengawasan barang ini didasarkan Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepmenperindag No 547/MPP/7/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar.
Demikian disampaikan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Departemen Perdagangan pada acara sosialisasi standarisasi bidang perdagangan di Hotel Majesty, Selasa (15/7).
Siregar sebagai pembicara mengatakan yang diawasi adalah standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan promosi pengiklanan.
Adapun kriteria pengawasan yang dilakukan adalah aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan kerja, dikonsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak, memiliki SNI atau persyaratan teknis lainnya.
Pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan cara menjual sampai barang dan atau jasa beredar di pasar.
Sedangkan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar dilakukan oleh masyarakat.
Namun demikian, wewenang PPNS yang diatur dalam undang-undang juga terbatas.
PPNS hanya dapat melakukan penyidikan dan tidak dapat melakukan pemrosesan lebih lanjut yang diserahkan kepada pengadilan. ’’Untuk selanjutnya PPNS menyerahkan urusan ini kepada pihak kepolisian,’’ paparnya.
Selain itu, kendala lainnya, PPNS yang telah dididik acapkali dipindah tugaskan pada bidang yang lain. Padahal, wewenang PPNS tersebut melekat pada jabatan di bidang tersebut. Seperti halnya, PPNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan SDM di Batam. PPNS yang ada telah dipromosikan menjadi Kepala Kantor Kesejahteraan Rakyat atau Kesra. ’’Kita akan menyurati Gubernur seluruh Indonesia melalui menteri perdagangan,’’ paparnya.
Siregar juga mengakui kerja PPNS selama ini kurang optimal karena hal tersebut di atas. ’’Saya pernah melaporkan suatu kasus dan saya harus menjadi saksi dan menyita waktu cukup lama. Bisa sampai seharian,’’ jelasnya. (***)

DINAS Pendidikan Kota Batam goyah pendirian untuk menambah lokal baru untuk sekolah negeri. Itu setelah sebagian masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kota Batam untuk menambah lokal baru sekolah negeri.
’’Ini akan menghimpit sekolah swasta yang kekurangan murid,’’ jelas Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam, Imbalo Iman Sakti, Rabu (16/7).
Pada hari itu, di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam, diadakan rapat yang membahas permasalahan ini. Hadir, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, Kabid Dikmen Rosmala Dewi, Ketua PGRI, Ketua Dewan Pendidikan, Kabid Dikdas.
Imbalo menambahkan, ini menunjukan ketidakkonsistenan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam dalam perencanaan di bidang pendidikan. Padahal, dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi yang diadakan di Hotel Nagoya Plaza dan dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, Dinas Pendidikan Kota Batam komitmen untuk menerima murid sesuai dengan jumlah daya tampung artinya tidak ada penambahan lokal baru.
Keluhan yang sama disampaikan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah, Mashudi.
Muhammadiyah yang saat ini membuka SMK merasa terhimpit karena SMK Negeri 1 yang membuka program BSI menerima siswa hingga 520 orang. ’’Padahal kita harapkan murid yang tidak tertampung di SMK N 1 mendaftar di SMK Muhammadiyah,’’ ujarnya.
Sebagai informasi, SMK N 1 menerima murid tanpa menolak siswa karena melaksanakan Sekolah Berstandar Internasional (SBI).’’Kami menerima murid berlimpah,’’ ujar Ketua Komite SMK N 1 Darlispon..
Desakan dari Bengkong Sadai
Sebelumnya, Ketua BMPS Imbalo Iman Sakti, Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin, Ketua Dewan Pendidikan Hardi Hood , Anggota DPRD Nardi dan Saparudin Muda mengadakan pertemuan di SMA N 8 Bengkong Sadai.
Pembahasan juga sama, tentang penambahan lokal baru. ’’Keputusannya juga sama, swasta tetap menolak untuk penambahan lokal baru,’’ paparnya.
Imbalo menambahkan, pemerintah seharunya memikirkan nasib guru swasta yang berjumlah 5230 orang.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin mengatakan rencana penambahan lokal ini disebabkan desakan dari masyarakat.
Sedangkan Hardi Hood menyatakan seharusnya Kepala Dinas Pendidikan harus bertindak tegas. ’’Jangan ada lagi pemungutan uang dari orang tua murid karena menambah lokal baru,’’ jelasnya.